riauonecom, Dumai, - Pemeriksaan sejumlah saksi dalam dugaan korupsi pengadaan baju batik dilingkungan Pemerintah Kota Dumai, sedikitnya sudah 33 kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah diperiksa oleh tim penyidik Polda Riau, yang dilakukan secara maraton dalam bulan ini. 

 

Sedangkan sebanyak 17 orang saksi dari kalangan pejabat Pemko Dumai yang diperiksa di Hotel Comfort Dumai itu, rupanya untuk melengkapi dari beberapa pejabat yang belum datang diperiksa di Mapolda Riau. 

 

Informasi yang berhasil dirangkum, Ahad (16/11/14) bahwa proses pengadaan baju batik untuk seluruh SKPD itu terjadi dugaan markup hingga mencapai ratusan juta rupiah yang didanai dari APBD Perubahan Tahun 2013 dengan total Rp2,2 Miliar. 

 

Beberapa pejabat yang sudah diperiksa Tim Penyidik Polda Riau, ketika dikonfirmasi mengatakan, ada sebanyak 17 saksi yang diminta keterangan oleh penyidik polisi. "Dari 17 orang saksi yang diperiksa ada pimpinan SKPD dan perangkat pembantunya," katanya enggan disebutkan namanya. 

 

Tidak itu saja, dikabarkan juga Sekretaris Daerah Kota Dumai Said Mustafa, sudah selesai diperiksa oleh pihak Polda Riau, terkait dalam dugaan korupsi pengadaan baju batik di lingkungan Pemerintah Kota Dumai. 

 

Untuk informasi lebih lanjutnya, riauterkinicom menjoba menghubung Sekdako Dumai Said Mustafa melalui telepon selulernya. Ketika dihubungi nomornya selalu sibuk, ketika dikirim pesan singkat, hingga berita ini diterbitkan belum ada jawaban. 

 

Peran Misterius Bunda Putri

 

Sebagai data tambahan, menariknya, dalam kasus dugaan korupsi pada pengadaan baju batik di lingkungan Pemko Dumai ini muncul sosok 'Bunda Putri' yang diduga sebagai aktor terwujudnya pengadaan baju batik. 

 

Siapakah sosok Bunda Putri ini sebenarnya, dan benarkah dia orang dekat penguasa. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, segelintir pejabat acap menyapa istri walikota dengan sebutan Bunda. 

 

Kabarnya, kata Bunda ini juga menjadi panggilan salah seorang tersangka saat bertemu istri walikota. Namun tidak jelas dengan pasti ada atau tidak kaitannya istri walikota dengan kasus korupsi ini. 

 

Begitu juga beberapa kepala dinas yang berhasil ditemui mengungkapkan sama, kecil kemungkinan istri walikota Dumai terlibat dalam beberapa dugaan kasus korupsi yang saat ini sedang ditangani aparat hukum. 

 

Diharapkan, kepada media bisa memilah-milah dalam memberitakan kasus hukum yang unjung-ujungan menimbulkan efek keresahan masyarakat. 

 

"Menurut saya kemungkinan keterlibatan istri walikota dalam kasus ini sangat kecil sekali. Beliau itukan hanya ibu rumah tangga dan bukan atasan. Bagaimana mau terlibat dalam persoalan ini," kata seorang sumber yang namanya enggan disebutkan ini. 

 

Tidak itu saja, bunda putri sendiri nampakanya masih menjadi sosok yang misterius dikalangan publik dan aparat penegak hukum. Tapi, nama panggilan bunda putri ini masih menjadi suatu tanda tanya besar, benarkah mereka tidak mengenal siapa sosok misterius "Bunda Putri"?. 

 

Sosok "Bunda Putri" mulai mencuat namanya setelah digadang-gadangkan menjadi salah satu penerima setoran dari kasus dugaan korupsi Terminal Barang Dinas perhubungan (Dishub) Dumai dan pengadaan baju batik di lingkungan Pemko Dumai.

 

Bahkan keberadaan bunda putri sendiri sangat berpengaruh dilingkungan Pemerintah Kota Dumai. Dia dikabarkan cukup memiliki wewenang dalam penempatan pejabat struktural di pemerintahan Kota Dumai. 

 

Tidak segan-segan, Bunda Putri ini akan menyingkirkan bagi pimpinan SKPD yang tidak mengikuti aturan mainnya. Namun demikian, berhasilkah aparat hukum mengungkap siapa sebanarnya bunda purti di kasus pengadaan baju batik ini. 

 

Secara terpisah, Ketua Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak) Kota Dumai, H Armidi, SH mengatakan, beberapa hari belakangan ini kembali muncul nama Bunda Putri dari dugaan korupsi pengadaan baju batik di masing-masing SKPD Pemko Dumai. 

 

"Kami meminta aparat penegak hukum baik jaksa dan polisi harus segera melakukan pengembangan. Kita juga penasaran, siapa sosok Bunda ini sebenarnya? Kok sampai nama ini terus muncul pada setiap kasus hukum," ujarnya singkat. (*)

 

#riauterkini