Jakarta, Nusantara, -- Selama dilakukan sesuai peraturan, aksi unjuk rasa penolakan terhadap gelaran festival musik bergenre Electronic Dance Music (EDM) Djakarta Warehouse Project akan dikawal dengan pengamanan standar.

 

"Pengamanan standar kalau mereka menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh Undang-Undang. Kami layani dengan pengamanan standar daripada pengamanan unjuk rasa yang biasa kami lakukan di Jakarta Pusat," ujar Kapolres Jakarta Pusat Kombes Roma Hutajulu, di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (13/12).

 

Meski demikian, ia sendiri belum menyebutkan jumlah personil yang akan ikut serta dalam pengamanan itu. Sebab, pihaknya karena belum menerima pemberitahuan aksi dari pihak terkait.

 

"Belum belum ada (surat pemberitahuan). (Pemberitahuan) itu kan Polda rata-rata (yang menerima). Kalau saya kan tinggal turun dan giat malam kami atur pengamanan di sana," terangnya. 

 

Aksi penolakan gelaran DWP, yang didominasi musik yang biasa diputar di tempat dugem, rencananya akan dilakukan oleh sejumlah ormas keagamaan yang tergabung dalam Masyarakat Muslim Kemayoran Bersatu. Aksi itu akan dilakukan pada Kamis (14/12) di depan Ji-Expo Kemayoran. 

 

Penolakan itu dilakukan karena DWP dinilai sebagai acara yang tidak sesuai dengan norma agama dan budaya. Sejumlah ormas yang ikut dalam aksi itu pun di antaranya Front Pembela Islam (FPI), Laskar Pembela Islam, PWB, Formasi, IKBMK, Lakri, Garda FBR, Gemais Betawi, dan Majlis Ta'lim Kemayoran.

 

"Aksi damai penolakan ini karena DWP tidak sesuai dengan norma agama dan budaya serta berbau maksiat," ujar Dewan Penasehat LBH Bang Japar Kecamatan Kemayoran Suhadi, beberapa waktu lalu. (cnn)