- Home
- Kilas Global
- Prihatin Keadaan Negara Semakin Semrawut, DPD RI dan Sejumlah Tokoh Surati Jokowi
Kamis, 02 Februari 2017 15:11:00
Prihatin Keadaan Negara Semakin Semrawut, DPD RI dan Sejumlah Tokoh Surati Jokowi
JAKARTA - Prihatin dengan keadaan negara yang kian semrawut, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bersama para aktivis dan tokoh berinisiatif menyurati Presiden Joko Widodo untuk meminta dia segera menyelenggarakan rekonsiliasi nasional.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPD RI Farouk Muhammad usai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nasir, Wakil Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Priyo Budi Santoso, Ketua Presidium KWI Ignatius Suharyo, Ketua Umum PHDI Wisnu Bawa Tenaya, Ketua Umum Walubi Hartati Murdaya dan Ketua Umum SBSI Muchtar Pakpahan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/2).
"Kami menyadari bahwa bangsa kita akhir-akhir ini di samping diterpa berbagai bencana alam, juga telah semrawut lantaran diterpa bencana sosial yang serius," ungkap Farouk.
Dijelaskannya pertemuan itu dilakukan karena mereka terpanggil untuk membangun kesamaan persepsi dan pemahaman demi menatap masa depan Indonesia yang lebih baik.
Pertemuan itu menghasilkan tiga kesepakatan. Pertama, menyerukan kepada seluruh komponen bangsa untuk tidak lagi mempersoalkan keberagaman, apalagi dengan saling menuduh satu sama lain sebagai intoleran, tidak Pancasilais, anti kebhinekaan, mengancam NKRI dan yang serupa, baik secara langsung maupun melalui media massa dan media sosial.
Kedua, pemerintah melalui aparat keamanan dan penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum secara profesional dan tidak melakukan pembiaran sehingga tidak menjamin adanya kepastian hukum.
Pengambilan tindakan atas suatu pelanggaran hukum yang melibatkan antar komponen bangsa seyogyanya mengoptimalkan langkah persuasif dan menghindarkan diri dari sikap yang dapat memberi kesan keberpihakan karena justru dapat semakin mempertajam perbedaan antar komponen.
"Sejalan dengan itu, pemerintah diharapkan untuk meluruskan kembali kebijakan-kebijakan yang tidak mencerminkan keadilan sosial dengan membangun kesantunan sosial, termasuk menggunakan media sosial secara bertanggungjawab serta toleransi dan keberagaman berdasarkan Pancasila dan UUD 45," tegasnya.
Ketiga, mereka sepakat untuk memohon kepada Presiden selaku kepala negara mengadakan suatu forum "Dialog Rekonsiliasi Nasional" yang melibatkan semua komponen bangsa. Baik itu formal maupun informal.
Misalkan parpol, ormas, lembaga keagamaan, lembaga adat/ budaya/ kedaerahan, cendekiawan, pemuda, mahasiswa dan lain sebagainya. Pertemuan tersebut diharapkannya dapat membuka kesempatan bagi masing-masing pihak yang berbeda paham dan keinginan untuk membicarakan berbagai permasalahan bangsa dan mencari solusi untuk mengatasinya, sampai dihasilkan suatu konsesus nasional.
"Hasil rekonsialisasi kami ini akan dituangkan dalam surat," pungkasnya sembari mengatakan bahwa surat itu akan langsung dilayangkan ke Presiden Jokowi. (rmol/gnc).
Share
Berita Terkait
Dukung Peningkatan PAD, DPRD Bahas Dana Bagi Hasil PI 10% dengan PT. BLJ dan PT. RPR
PARLEMEN, Bengkalis, - Komisi III DPRD Kabupaten
Silakan Masyarakat Lihat Sendiri, Pemprov Riau Sudah Larang ASN Gunakan Kendaraan Dinas untuk Liburan Nataru
RIAU, PEKANBARU, - Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan P
Komisi IV Koordinasi ke RSUD Arifin Achmad, Minta Kedepannya Proses Rujukan Dapat Berjalan Lebih Baik
A Year of Growth for VinFast: Navigating the Storm, Seizing Opportunity
HANOI, VIETNAM - 26 December 2024 - While the EV industry is enteri
Komentar
Copyright © 2012 - 2024 riauone.com | Berita Nusantara Terkini. All Rights Reserved.Jasa SEO SMM Panel Buy Instagram Verification Instagram Verified