riauone.com, - DPD Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Riau mencatat pertumbuhan bisnis properti di wilayah ini melambat akibat kenaikan suku bunga dan suhu politik yang memanas berkaitan dengan pelaksanaan pemilu legislatif dan presiden pada tahun ini.

 

Sekjen REI Riau Delisis Haryanto mengatakan saat ini penjualan hunian di Pekanbaru, dan sejumlah kota di Riau baru 15% dari target 10.000 unit rumah pada tahun ini. Lemahnya daya beli ini sudah dirasakan sejak Januari 2014

 

“Realisasi penjualan baru 15% karena terbantu pasar properti menengah ke bawah yang masih bergairah. Kalau tidak terbantu, saya yakin realisasi penjualan tidak sampai 15%. Itu pun masih jauh dari target,” kata Haryanto seperti dikutip bisnis.com.

 

Dia menegaskan pemberlakuan pajak tinggi dan sejumlah kebijakan untuk hunian kelas atas oleh Bank Indonesia menjadi faktor utama penurunan daya serap pasar properti.

 

Regulasi tersebut lanjutnya, diperparah dengan pemberlakukan bunga yang tinggi oleh Bank untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

 

Seharusnya kenaikan suku bunga hanya berlaku bagi rumah tipe 70 ke atas namun, pada prakteknya untuk rumah di bawah tipe 70 juga dikenakan suku bunga yang tinggi.

 

Dia mengatakan program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) untuk rumah MBR dengan suku bunga tetap selama 15 tahun pada prakteknya tidak berjalan efektif menjaga daya beli masyarakat.

 

REI Riau khawatir dengan kondisi pasar properti yang kian lesu target penjualan 10.000 unit rumah tidak akan tercapai.

 

Pengembang Riau Minta Pemprov Sediakan Kawasan Siap Huni

 

Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Riau meminta pemerintah ikut mendorong pembangunan kota layak huni melalui kebijakan. Sekjen REI Riau Delisis Haryanto mengatakan salah satunya dengan menunjuk kawasan siap bangun (Kasiba) untuk pengembangan perumahan.

 

“Selama ini pemerintah terkesan tidak mau tahu dengan pengembangan perumahan yang terintegrasi memperhatikan segala aspek tata kota. Makanya kami dorong pemerintah keluarkan kebijakan Tunjuk Kasiba,” katanya.

 

Dia mengatakan saat ini usulan itu sudah dibahas di Musrenbang kota Pekanbaru. Nantinya akan dibentuk tim khusus untuk merumuskan penunjukan Kasiba tersebut. REI mengusulkan pemerintah menunjuk 100-200 hektare Kasiba yang akan dikembangkan selama lima tahun ke depan.

 

Tentu dengan memperhatikan banyak aspek. Antara lain tata kota, pelestarian lingkungan juga ketersediaan energi listrik. “Semua harus kita perhatikan untuk mewujudkan hunian layak huni,” katanya.(bc/roc/net)