RIAUONE.COM, JAKARTA, ROC, - Presiden Negarawan Center, Johan O Silalahi, mengaku masygul melihat kondisi bangsa sekarang ini. Terpilihnya Joko Widodo alih-alih, membawa perubahan negara lebih baik, justru yang terjadi masalah demi masalah muncul. Bahkan kian mengkhawatirkan. Johan menilai, bisa dikatakan sekarang ini statusnya sudah lampu kuning bagi Jokowi. Maka, sebelum lampu menjadi merah, Jokowi harus segera lakukan reshuffle kabinet. Ini sudah mendesak. 

 

" Lewat reshuffle kabinet, Presiden Jokowi otomatis mendapat kesempatan kedua mewujudkan semua janji politik dan janji kampanye yang realisasinya masih jauh dari angan-angan," kata Johan, di Jakarta, Rabu 25 Maret 2015.

 

Johan mengingat, situasi kini kian memburuk. Presiden Jokowi,  jangan anggap enteng, tumpukan masalah yang sekarang mendera negara. Berbagai masalah serius kini muncul. Di bidang ekonomi misalnya, nilai tukar rupiah ambrol terhadap dollar. Bahkan tak tertutup kemungkinan, krisis seperti yang terjadi pada 1998 bakal terulang.

 

"Inflasi juga sangat tinggi setelah dikeluarkannya  'kebijakan prematur' kenaikan harga BBM yang langsung diikuti dengan melonjaknya harga barang dan jasa," kata Johan.

 

Belum lagi, masyarakat mesti dihadapkan oleh kenaikan tarif listrik, angkutan, dan melonjaknya harga bahan pokok. Di luar itu, masyarakat juga dibebani berbagai pajak. Termasuk kebijakan baru penggunaan materai yang salah kaprah.

 

" Ini jelas  tanggung jawab penuh Presiden Jokowi," kata dia.

 

Meruyaknya masalah itu, kata Johan lagi, hanya bisa diselesaikan oleh Presiden itu sendiri. Menurutnya ada dua langkah yang bisa dilakukan, untuk mengangkat Indonesia dari jeratan  masalah tersebut.  Dua langkah itu yakni,  segera lakukan reshuffle. Ini menurut Johan, sudah sangat mendesak, sebelum lampu kini menjadi merah. Ganti, menteri-menteri yang terbukti tak becus bekerja. Jangan biarkan, menteri yang tak menjadi aset dan integrator bagi presiden tetap duduk di kabinet. Sebab itu justru membebani  Presiden.

 

"Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla harus mengganti para menteri yang sudah terbukti tidak bisa menjadi motor pembangunan dan perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya.

 

Langkah kedua,kata Johan, Jokowi harus menaikan gaji aparatur penegak hukum dan keamanan mulai dari TNI dan Polri, Jaksa, dan Hakim, serta seluruh PNS.  Menurut dia, ini perlu dilakukan untuk mengkompensasi inflasi yang tinggi dan naiknya harga seluruh kebutuhan pokok. Selain itu, seluruh BUMN dan  perusahaan swasta harus diwajibkan menaikkan gaji seluruh karyawannya.

 

"Jika tidak dituntaskan segera maka sesungguhnya lampu kuning untuk Presiden Jokowi. Presiden Jokowi dalam keadaan rawan untuk dimundurkan atau dimakzulkan," ujar Johan. (yan/roc).