JAKARTA- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan seluruh aparatur sipil negara (ASN) bersikap netral menghadapi pilkada serentak 2017. Tjahjo mengatakan, sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) telah mendapatkan sanksi karena terbukti tak netral pada pilkada serentak 2015.

 

"2015 sudah ada beberapa PNS dari tingkat sekda sampai kabupaten yang diberikan sanksi oleh Menpan (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)," kata Tjahjo di Jakarta, Senin (31/10/16).

 

Tjahjo telah meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) proaktif dan menindak tegas pasangan calon yang kedapatan berlaku curang, seperti politik uang. Ia juga meminta Bawaslu mengawasi PNS atau Polri yang terlibat sebagai tim sukses salah satu pasangan calon, baik secara langsung maupun tak langsung.

 

Tjahjo berharap netralitas di tubuh PNS dan Polri terus terjaga. Masyarakat diharapkan memilih pasangan calon sesuai hati nurani, tanpa paksaan pihak tertentu.

 

"Sesuai dengan pilihannya, hati nurani, dan daerah, untuk memajukan daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota," sebutnya.

 

Tjahjo telah memberikan arahan kepada pemerintah daerah agar tak bermain dalam perhelatan pilkada serentak. Tjahjo ingin, aparatur sipil negara hingga tingkat terendah berlaku netral.

 

"Sampai tingkat kelurahan atau desa netral, tidak melibatkan diri dalam tim sukses kampanye, soal pilihan sesuai dengan sikap hati nurani," kata Tjahjo. (rtc/*).