RIAUONE.COM, JAKARTA, ROC, - Pernyataan sikap yang disuarakan Srikandi Barisan Relawan Jokowi Presiden (Srikandi Bara JP) yang meminta mundur Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise jadi polemik. Karena setelah itu, muncul surat klarifikasi yang mengatasnamakan Humas Kementerian Perempuan, yang membantah sejumlah tudingan Srikandi Bara JP,terhadap Menteri Yohana, misalnya soal nepotisme dalam pengangkatan staf ahli menteri dan menteri jadi bahan olok-olok.

 

Srikandi Bara JP pun tak tinggal diam, kembali menanggapi surat itu. Bahkan dengan keras Srikandi Bara JP mengkritik format surat Humas Kementerian Perempuan.  Surat yang dikirimkan ke beberapa media itu, dianggap menghina pers karena tak mencantumkan nama pejabat Humas. Serta adanya kejanggalan isi surat.

 

Apabila surat tanggapan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dikirim melalui alamat humas.kpppa@gmail.com adalah surat resmi, maka surat tersebut merupakan penghinaan kepada pers sebab tidak mencantumkan nomor surat dan nama pejabat," kata Vivi Evilia, Ketua Srikandi Barisan Relawan Jokowi Presiden, di Jakarta Sabtu 14 Maret 2015.

 

Menurut Vivi,  adalah hak Kementerian Perempuan  untuk memberi tanggapan. Tetapi, jika seluruh surat resmi instansi pemerintah tidak mencantumkan nomor surat dan nama pejabat, Indonesia akan bubar. " Ini juga menghina pers," ujarnya sengit.

 

Vivi mengaku pihaknya juga menerima sebuah email dengan alamat humas.kpppa@gmail.com yang mengatasnamakan diri sebagai Humas Kementerian Perempuan. Surat tersebut berisi tanggapan terhadap pemberitaan pers yang memuat pernyataan Srikandi Bara JP yang mendesak Menteri Yohana diganti. Namun email tersebut tidak mencantumkan nomor surat dan nama pejabat pemberi bantahan.

 

" Kami memang dari Srikandi Bara JP mengeluarkan pernyataan sikap meminta Presiden Jokowi mengganti Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise. Alasan kami, Yohana tidak berprestasi dan tidak memahami filosopi mas kawin untuk perempuan," kata Vivi.

 

Diakuinya, Srikandi Bara JP kata Vivi dalam pernyataan sikapnya sempat menyorot Menteri Yohana yang sering tidak fokus dalam rapat. Misalnya dalam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD, Yohana gagal mempresentasikan gagasan. Begitu juga saat mengikuti  rapat di Kantor Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Yohana juga tidak fokus.

 

Vivi pun mengungkapkan, alamat email yang sama, juga pernah mengirim siaran pers kegiatan Menteri Yohana di New York. Atas kasus itu, Vivi bersama pengurus Srikandi Bara JP, berencana akan melaporkan itu kepada Presiden.  Sebab Jokowi sendiri sudah menegaskan, menggunakan media sebagai intelijen untuk memantau prestasi menteri-menteri di Kabinet Kerja. 

 

"Kalau semua surat resmi di Indonesia tanpa nomor surat nama pejabat, maka birokrasi Indonesia akan bubar," kata dia.

 

Vivi pun menyarankan, daripada memberikan tanggapan yang tidak bermutu, Menteri Yohana sebaiknya meningkatkan kinerja dan menyiapkan pokok-pokok yang hendak dibahas. Jangan sampai, dalam pertemuan internasional, salah menyampaikan gagasan, seakan-akan Indonesia anti hak perempuan dan feminisme.

 

Sementara Sekjen Srikandi Bara JP, Carlin Siregar menyorot akun email Humas Kementerian Perempuan yang berbeda dengan adres instansi pemerintah pada umumnya, yang secara resmi menggunakan domain go.id.

 

"Kalau menggunakan akun @gmail.com, siapa saja bisa bikin," kata Carlin. (gus/roc)