Terungkap, Kesepakatan Pemerintah-PT Freeport Tidak Memberi Keuntungan

Rabu, 30 Agustus 2017 09:13:00

Terungkap, Kesepakatan Pemerintah-PT Freeport Tidak Memberi Keuntungan

Freeport McMoran mine penambangan

NUSANTARA, - Pengamat energi dari Universitas Tarumanagara Ahmad Redi berpendapat bahwa kesepakatan akhir yang dituju antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia tidak memberikan keuntungan yang lebih bagi negara.

"Disetujuinya poin kesepakatan melalui perundingan antara PTFI dan Pemerintah, sesungguhnya tidak memberikan keuntungan bagi Pemerintah Indonesia. Hal ini karena, poin-poin kesepakatan perundingan mengandung masalah," kata Ahmad Redi melalui keterangan tertulis yang diterima awak media di Jakarta, Selasa (28/8/2017)

Menurut dia, pemberian IUPK kepada PT Freeport tidak sesuai dengan UU Minerba. Menurut UU Minerba IUPK dapat diberikan melalui penetapan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) yang harus disetujui DPR. IUPK pun diprioritaskan diberikan kepada BUMN.

Selanjutnya, pembangunan smelter merupakan kewajiban lama PT Freeport yang di waktu yang lalu telah diperjanjikan oleh PT Freeport utk dibangun, namun hingga saat ini tidak terbangun.

Kemudian Redi menilai pembelian saham divestasi di masa akan berakhirnya Kontrak Karya (KK) merupakan kebijakan yang sesungguhnya merugikan bagi Indonesia karena tanpa membeli saham divestasi pun, pada tahun 2021 atau setelah KK berakhir maka wilayah bekas PT Freeport menjadi milik Pemerintah Indonesia.

Terkait divestasi saham oleh PT Freeport, sesungguhnya dalam KK perpanjangan 1991 sudah ada kewajiban divestasi saham PT Freeport yang harusnya pada tahun 2011 sudah 51 persen dimiliki Pemerintah, namun faktanya hingga saat ini kewajiban divestasi 51 persen ini tidak juga direalisasikan PT Freeport.

Di beberapa saat sebelumnya, pemerintah dan PT Freeport Indonesia melakukan perundingan kesepakatan tahap akhir terkait perpanjangan kontrak penambangan di Indonesia.

"Ini perundingannya sejak awal tahun ini dan mulai intensif tiga bulan lalu. Dengan berbagai upaya semaksimal yang bisa kami lakukan, dan dengan kerja sama yang baik. Jadi semua instansi pemerintah, dicapai beberapa hal, walaupun ini tidak mudah ya," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan di Kementerian ESDM, Jakarta.

Pemerintah dan PT Freeport Indonesia sepakat untuk menempuh jalur perundingan, guna menyelesaikan perselisihan yang terjadi setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2017.

Dari hasil perundingan disepakati sebagai berikut, pertama divestasi yang akan dilakukan PT Freeport menjadi 51 persen. Pada saat ini masih dirundingkan secara detail dan akan dilampirkan di IUPK. Terkait yang tidak bisa diubah sampai konsensi dan kontrak selesai akan ada pembicaraan lanjutan.

Kedua, Freeport sepakat untuk bangun smelter sampai dalam jangka waktu lima tahun, sejak IUPK-nya diterbitkan. Secara detailnya akan dilampirkan pada keterangan selanjutnya.

Ketiga, Freeport telah sepakat untuk menjaga besaran penerimaan negara. "Jadi besarannya lebih baik dibandingkan penerimaan negara dibawah perjanjian kontrak karya sebelumnya," kata Jonan. (IND/*).

Berita Terkait

2 tahun lalu

Kabar, Jika Ekspor Konsentrat Tembaga Dilarang, Freeport: Indonesia akan Rugi Rp 57 Triliun

NASIONAL, - Sampai saat ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Minera (ESDM) belum bisa memastikan larangan ekspor konsentrat tembaga akankah berbarengan dengan larangan bijih b

5 tahun lalu

Sebanyak 100 san Brimob Polda Riau dikirim ke Papua jaga Freeport

RIAU, PEKANBARU, - Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia mengirimkan 100 personel Brigade Mobil Polda Riau ke tanah Papua dengan tugas khusus membantu mengamankan per

6 tahun lalu

Utang Inalum Rp58 Triliun untuk beli PT Freeport Indonesia Sudah Cair!

NASIONAL, - Dana penerbitan surat utang global atau global bond PT Inalum (Persero) sudah cair. Dana sebesar US$ 4 miliar atau setara dengan Rp Rp 58,4 triliun (US$ 1

6 tahun lalu

Sebut Akuisisi Freeport Bahaya Bagi RI, Said Didu pun Dicopot

NASIONAL, - Pencopotan Said Didu sebagai komisaris di PT Bukit Asam Tbk (PTBA) memunculkan banyak spekulasi. Salah satu dugaan kuat adalah terkait sikap kritis Said terkait akus

Komentar

Terkini

Kilas Global 6 jam lalu

XTransfer Bermitra dengan OCBC Bank untuk Perluas Bisnis Internasional

SHANGHAI, CHINA - XTransfer, platform pembayaran perdagangan lintas batas B2B terdepan di dunia dan peringkat satu di Tiongkok, dan OCBC Bank, grup layanan keuangan terbesar kedua di Asia Tenggara, mengumumkan kemitraan.

Kilas Global 6 jam lalu

JOYPOLIS SPORTS Resmikan Pembukaan Kompleks Unggulan Pertamanya di Luar Negeri, JOYPOLIS SPORTS HONG KONG

HONG KONG SAR - TOKYO JOYPOLIS, taman hiburan dalam ruangan terbesar di Jepang, baru-baru ini mengadakan acara peluncuran merek saudaranya JOYPOLIS SPORTS, dengan membuka kompleks unggulan pertamanya di luar negeri - JOYPOLIS SPORTS HONG KONG.

Kilas Global 6 jam lalu

ZJLD Raih Penghargaan Keunggulan Tata Kelola Perusahaan dan ESG Hong Kong 2024 dari CHKLC

HONG KONG SAR - ZJLD Group Inc (ZJLD atau Perusahaan, kode saham SEHK: 06979. HK), perusahaan minuman keras pertama di Hong Kong, dengan bangga mengumumkan, grup ini memenangkan "Penghargaan Keunggulan Tata Kelola Perusahaan dan ESG Hong Kong 2024 ya

Kilas Global 6 jam lalu

PPN 12 Persen Peninggalan Rezim Jokowi tahun 2021, Rakyat Ketar Ketir Awal 2025 Mulai Berlaku

NASIONAL, BISNIS, - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit menjawab pernyataan elite Partai Gerindra yang menilai ada andil PDIP dalam pengesahan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang menjadi dasar k

Politik 6 jam lalu

Ketakutan Rakyat Terhadap Pajak, Pro-Jokowi Sorot PDIP soal PPN 12%: Suara Terbesar di DPR Jangan Cuci Tangan

NASIONAL, POLITIK, - Kelompok relawan Pro-Jokowi (Projo) merespons sikap PDIP soal kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% berlaku 1 Januari 2025. Projo mengungkit PDIP pemilik suara terbesar di DPR yang turut mendorong Undang-Undang (UU) Nomor 7

Riau Raya 6 jam lalu

Meriahkan MTQ Kabupaten Bengkalis Ke-49, Bupati Bengkalis Buka Pagelaran Lampu Colok

BENGKALIS - Guna memeriahkan perhelatan Mushabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-49 Tingkat Kabupaten Bengkalis, Camat Mandau laksanakan malam pagelaran lampu colok Tahun 2024.

Kilas Global 21 jam lalu

Guangzhou Development Zone Aims to Build a Bridgehead for the opening up of Guangzhou, China

GUANGZHOU, CHINA - 20 December 2024 - This year marks the 40th anniversary of the establishment of the Guangzhou Development Zone.

Riau Raya kemarin

Ikuti Sosialisasi Pelayanan Publik, Pj Bupati Siap Tingkatkan Kualitas Pelayanan

INHIL, Tembilahan - Pj. Bupati Inhil yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia, H.Muammar Gaddafi menghadiri acara Sosialisasi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024, Jum'at (20/12/2024) di Gedung Engku Kelana

Riau Raya kemarin

Pemdes pangkalan Batang tingkatkan pengelolaan Komplek makam tua wisata Religi di Bengkalis

BENGKALIS, PANGKALANBATANG, - Pemerintah Desa (Pemdes) Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis terus berusaha meningkatkan Objek wisata religi yang di miliki desa tersebut.

Riau Raya kemarin

Sempena Hari Ulang Tahun PT. Bumi Laksamana Jaya Gelar Khitanan Massal Dirumah Quran dan Yatim Aisyah

BENGKALIS - Sempena Hari Ulang Tahun PT. Bumi Laksamana Jaya (Perseroda) Kabupaten Bengkalis ke 23 Tahun 2024. Perusahaan plat merah PT.BLJ melaksanakan Bakti Sosial Khitanan Massal untuk anak yatim/piatu dan dhuafa.

Terpopuler