• Home
  • Kilas Global
  • Wapres RI Ke 10 JK Kritik untuk Pemerintah Jokowi dalam Penanganan COVID-19
Kamis, 21 Mei 2020 12:26:00

Wapres RI Ke 10 JK Kritik untuk Pemerintah Jokowi dalam Penanganan COVID-19

NASIONAL, - Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menyoroti cara pemerintah dalam menangani wabah COVID-19 yang sedang melanda. JK yang juga Ketua Umum PMI ini menilai pemerintah kurang cepat dalam mengantisipasi penyebaran virus corona.

Berikut sejumlah kritikan JK terhadap pemerintah dalam menangani corona:

JK: Prioritas Pertama Selesaikan Coronanya, Jangan Bicara Ekonomi Saja

Jusuf Kalla memandang pemerintah mengatasi corona dengan lebih mempertimbangkan pemulihan faktor ekonomi ketimbang prioritas kesehatan.

Ia menilai harusnya pemerintah fokus menekan virus corona dulu hingga kurva kasus positif menurun, baru kemudian bicara pemulihan ekonomi.

"Prioritas pertama menyelesaikan virusnya. Menahan, mengurangi, mematikan, karena inilah sebabnya," ucap Jusuf Kalla dalam diskusi webinar 'Segitiga Virus Corona' Universitas Indonesia, Selasa (19/5).

"Kalau ini selesai, langsung orang bangkit, ekonomi bisa jalan lagi. Sosial kembali lagi orang bekerja. Tapi kalau ini tidak diselesaikan cepat, setidaknya menurun. Baru bisa ekonomi kita selesaikan," lanjutnya.

JK mengatakan, selama virusnya tidak diperangi, maka kondisinya akan tetap sama, dan ujung-ujungnya berdampak juga pada sektor ekonomi. Pekerja pun khawatir bekerja di kantor karena takut terpapar virus.

"Jangan bicara ekonomi saja. Mau apa pun bicara ekonomi, selama ini masih kayak gini, orang tidak bekerja, orang bekerja di rumah, orang kena, orang ketakutan, orang tidak sekolah, ya, begini."

JK: Masyarakat Tak Disiplin saat PSBB, Jakarta Tetap Macet

JK bicara soal kurangnya disiplin masyarakat selama masa PSBB. Menurut dia, masyarakat tidak sepenuhnya berpartisipasi mendukung program pemerintah untuk menekan penyebaran virus corona tersebut.

"Kalau cuma disiplin saja, seperti sekarang, tidak ada disiplinnya kita ini. Di Jakarta dan di mana yang PSBB. Masyarakat tidak terlibat 100 persen, tetap macet Jakarta ini, artinya penghindaran tidak terjadi," ujar JK.

JK menilai, inilah konsekuensi yang harus diterima karena memberlakukan PSBB. Jika dulu kebijakan yang diterapkan lockdown, JK menduga ceritanya akan berbeda.

"Itu bedanya lockdown dengan PSBB. Kalau lockdown ada sanksinya, kalau PSBB hanya imbauan. Akhirnya terjadilah seperti sekarang," kata dia.

Lebih lanjut, menurut JK, jika menghindari virus tidak terjadi, maka pemerintah dan masyarakat harus berupaya keras mematikan virus. Jika tidak, maka sulit menekan penyebaran.

Salah satunya dengan rajin menggunakan disinfektan untuk membunuh virus corona.

"Kita tidak tahu berapa persen, tapi pasti ada keberhasilan itu. Tidak tahu berapa tapi untuk mematikan virus itu ya cuma dengan cara itu (disinfektan)," jelas JK.

JK Respons Jokowi: Virus Corona Tak Bisa Diajak Damai, Mati Itu Orangnya

JK menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang mengajak masyarakat untuk berdamai dengan virus corona. Menurut JK, virus corona sungguh tak bisa diajak berdamai.

"Bisa saja, mati itu orangnya. Virus ini kan ganas dan tidak pilih-pilih siapa, tidak bisa diajak berdamai. Berdamai itu kalau dua-duanya mau. Kalau kita mau damai tapi virusnya enggak, ya gimana?" kata JK.

Menurut JK, istilah hidup berdamai dengan virus corona tidak tepat karena orang yang terkena virus corona bisa meninggal dunia. Yang tepat adalah kebiasaan hidup yang harus diubah selama wabah virus corona. Misalnya menggunakan masker, cuci tangan secara rutin dan hidup menurut protokol kesehatan lainnya.

"Tapi bukan berarti kita berdamai, enggak. Karena risikonya mati," kata dia.

JK soal #IndonesiaTerserah: Tenaga Medis Jengkel karena Masyarakat Tak Disiplin

Tenaga medis Indonesia mulai bergerak dan mengutarakan unek-uneknya melalui tagar #IndonesiaTerserah di media sosial. Menanggapi hal itu, JK menilai gerakan tersebut merupakan cermin dari kejengkelan para tenaga medis karena masyarakat yang tidak disiplin.

"Ya kalau tagar terserah, itu pencerminan daripada kejengkelan karena mereka kerja keras tapi masyarakatnya seperti tidak disiplin. Jangan lupa tingkah laku tidak disiplin ini menyebabkan penyebaran virus corona yang lebih besar," kata JK dalam webinar bersama Universitas Indonesia, Selasa (19/5).

Jika penyebarannya terus meluas, menurut JK, pasien di rumah sakit akan terus bertambah. Imbasnya, para tenaga medis harus bekerja ekstra dan bahkan ada yang gugur karena kelelahan.

"Jadi mereka itu harus didukung dengan cara kita disiplin, dan semua tahu itu. Cuma saya bilang tadi, ini juga gambaran dari ketidaktegasan pemerintah yang diikuti oleh masyarakat," tutur JK.

JK Beri Saran, Lebih Baik Masyarakat Diberi BLT daripada Sembako

JK mengatakan, pemerintah sebaiknya memberikan bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat terdampak corona.

Menurutnya, bantuan dalam bentuk sembako tak selalu sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang.

JK menyoroti betapa pandemi corona telah membebani roda perekonomian Indonesia lantaran daya beli masyarakat turun.

Maka itu, adanya BLT bisa menggenjot perekonomian di suatu wilayah karena masyarakat mampu untuk membeli.

“Dalam situasi seperti ini, masalahnya apa yang terjadi, orang daya belinya turun. Maka harus tingkatkan daya belinya, dengan memberikan dia bantuan langsung tunai, cash, supaya dia beli sesuatu. Kalau BLT, maka wilayah bersangkutan bisa hidup,” ungkap JK.

“Kalau diberikan bantuan dalam bentuk sembako, mungkin saja dia tidak butuh. Mungkin dia tidak butuh terigu dan gula, mungkin dia butuh apa,” ucapnya lagi.

JK menilai, di saat situasi pandemi ini, bantuan dalam bentuk BLT lebih tepat. Ia meyakini hal itu bisa menghidupkan ekonomi masyarakat di tengah krisis.

Selain itu, penyaluran BLT dinilai lebih mudah dan tidak memerlukan waktu lama seperti sembako.

“Jadi secara fleksibel hidupkan ekonomi rakyat dengan BLT,” pungkasnya. (*).

Share
Komentar

Copyright © 2012 - 2020 riauone.com | Berita Nusantara Terkini. All Rights Reserved.