RIAUONE.COM, JAKARTA, ROC, - Akhir-akhir ini, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, sejak diangkatnya tiga pelaksana tugas yakni, Taufiqurahman Ruki, Indriyanto Seno Aji dan Johan Budi SP rajin wara-wiri sowan ke sejumlah lembaga negara. Terutama Ruki dan Indriyanto yang rajin 'bertandang' ke beberapa lembaga negara, mulai dari Mabes Polri, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, terakhir datang ke Senayan bertemu dengan pimpinan DPR.

 

Ruki sendiri mengatakan, wara wirinya para punggawa anti rasuah ke sejumlah negara, adalah courtesy call atau acara bertamu biasa dengan lembaga lain. Jadi tak ada yang istimewa, dan wajar pula jika pimpinan KPK datang bertamu ke lembaga lain seperti, DPR, BPK, DPD, MA, Polri, Kejaksaan Agung bahkan Presiden.

 

Namun bagi Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, wara wirinya para punggawa Rasuna Said ke sejumlah lembaga negara, tak begitu urgen. Bahkan Ray mempertanyakan itu. Jangan sampai kata Ray, publik menaruh syak wasangka. Apalagi, sejak Plt pimpinan KPK masuk Rasuna Said, nyaris tak ada gebrakan berarti dari KPK. 

 

"Entah apa yang ada di benak Plt pimpinan KPK yang sekarang. Sejak Perppu Plt pimpinan KPK diterbitkan hingga menjelang satu bulan masa bakti mereka, tak ada langkah-langkah signifikan yang dilakukan oleh pimpinan KPK terhadap penindakan dan kelanjutan kasus-kasus yang mereka  tangani," kata Ray, di Jakarta, Selasa 17 Maret 2015. 

 

Padahal kata Ray,  salah satu alasan KPK melimpahkan kasus Budi Gunawan  ke Kejaksaan karena mereka ingin fokus pada 36 kasus yang tengah ditangani sekarang ini. Namun alih-alih ada upaya yang serius tuntaskan kasus, justru yang kasat mata adalah  wara wirinya  pimpinan komisi anti korupsi  ke hampir seluruh penjuru angin institusi negara. Setidaknya KPK sudah bertemu Plt  Kapolri beberapa kali. Begitu pun dengan  kejaksaan,  setidaknya sudah tiga kali bersua.

 

" Juga dengan Presiden  setidaknya 3 kali, mereka bertandang. Dalam tiga pertemuan tersebut tak jelas apa kesimpulan yang dibuat. Malah yang tersiar adalah munculnya deretan permintaan Presiden agar KPK fokus ini dan itu. Satu hal yang sejatinya tak boleh terjadi,"kata Ray. 

 

Tak berhenti wara wiri ke ingkaran kekuasaan, para punggawa Rasuna Said juga menyambangi MA, lalu bertandang ke BPK,  tapi sekali lagi, kedatangan mereka untuk suatu keperluan yang tak jelas. Terakhir, dan ini yang paling mengherankan pimpinan KPK datang bertemu dengan pimpinan DPR.

 

" Itu suatu kunjungan yang tak jelas urgensinya. Tak jelas sifat dari pertemuan ini," kata Ray.

 

Padahal, kata Ray, karena Perppu pengangkatan Plt KPK  belum dinyatakan diterima oleh DPR, maka menerima unsur Plt KPK adalah sesuatu yang ganjil. Langkah pimpinan DPR menerima Plt pimpinan KPK,  bisa dibaca publik, langkah mendahului sikap paripurna parlemen. Sebab hanya di paripurna,  diterima atau tidaknya Perppu akan diputuskan.

 

" Dalam bentuk apapun, pimpinan DPR bukanlah wakil suara atau pikiran anggota DPR. Dengan begitu, sejatinya, Plt pimpinan KPK yang sekarang, secara hukum dan politik, keberadaanya belum bisa diterima DPR,"ujar Ray.

 

Ray pun mempertanyakan,apa dasar pimpinan DPR menerima para pimpinan KPK. Begitu juga sebaliknya,  apa dasar para pungawa komisi anti rasuah itu membawa identitas Plt pimpinan KPK ke DPR. Padahal, belum ada pengakuan dari DPR terkait Perppu yang memayungi mereka. Jadi Ray melihat wara wiri KPK  ke DPR  lebih kental langkah politiknya daripada  langkah hukumnya  untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi.

 

"Sangat disayangkan Plt pimpinan  KPK seperti melakukan lobi politik di saat  terlihat kinerja mereka kedodoran. Tak ada kasus besar yang selesai. Yang  ada langkh besar untuk wara wiri,"kata dia. (gus).