WASINGTON - Menteri Pertahanan (Menhan) Amerika Serikat Jim Mattis mengingatkan bahwa Korea Utara (Korut) dan program senjata nuklirnya merupakan "ancaman bagi kita semua". Mattis pun meminta komunitas internasional untuk bekerja sama terkait isu Korut.

 

"Oleh karena itu penting bahwa kita melakukan peran kita masing-masing untuk memenuhi kewajiban kita dan bekerja sama untuk mendukung tujuan bersama kita tentang denuklirisasi di Semenanjung Korea," kata Mattis dalam pidatonya di pertemuan pertahanan Shangri-La di Singapura.

 

Pyongyang pada Senin (29/5) lalu kembali melakukan uji coba rudal di tengah meningkatnya ketegangan di Semenanjung Korea. Peluncuran rudal itu disebutkan sebagai bagian dari upaya Korut untuk mengembangkan rudal balistik yang bisa mencapai wilayah AS -- sesuatu yang oleh Presiden Donald Trump dikatakan "tak akan terjadi".

 

"Tindakan-tindakan rezim tersebut secara nyata ilegal menurut hukum internasional," ujar Mattis seperti dilansir kantor berita AFP, Sabtu (3/6/2017).

 

"Ada konsensus internasional yang kuat bahwa situasi saat ini tak bisa terus berlangsung. Kebijakan yang diumumkan China mengenai denuklirisasi Semenanjung Korea juga merupakan kebijakan kita, dan juga kebijakan Jepang dan Republik Korea," imbuhnya.

 

Trump yang kerap mengkritik China saat kampanye kepresidenannya, kini telah beralih ke China untuk membantu meredam program senjata nuklir dan rudal Korut.

 

"Pemerintahan Trump terdorong oleh komitmen baru China untuk bekerja sama dengan komunitas internasional menuju denuklirisasi," tandas Mattis.

 

Sementara itu, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menjatuhkan sanksi tambahan terhadap Korea Utara sebagai respons atas serangkaian uji coba rudal tahun ini.

 

Sanksi tambahan yang diberikan mencakup larangan perjalanan dan pembekuan aset terhadap empat entitas dan 14 pejabat, termasuk kepala operasi intelijen luar negeri Korut, Cho Il-u. Pejabat lainnya yang masuk dalam daftar sanksi adalah sejumlah anggota senior Partai Pekerja Korut dan direksi perusahaan dagang yang mendanai program militer Korut.

 

Divisi roket strategis Korut, dua perusahaan dagang, dan Bank Koryo juga masuk dalam daftar. Bank Koryo diikutkan lantaran Dewan Keamanan PBB menuding bank tersebut terkait dengan unit Partai Pekerja yang mengelola keuangan pejabat-pejabat Korut, termasuk Kim Jong-un.(dtc/mzi)