JAKARTA, - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan ada sejumlah program yang belum terlaksana dan ditargetkan selesai 2017. Salah satunya, yakni pembentukan Badan Siber Nasional (BSN).

 

Wiranto bahkan menyebut BSN harus terbentuk dalam bulan ini. "Bukan tahun ini (targetnya), kalau perlu, bulan ini sudah harus selesai," kata Wiranto di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2017). Pembentukan Badan Siber Nasional diketahui sudah disetujui dan diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

 

Dalam rapat paripurna tingkat menteri, BSN menjadi salah satu program pemerintah yang ditargetkan berjalan tahun ini. "Harus segera dibentuk Badan Siber Nasional yang nanti tugasnya proteksi kegiatan siber nasional, kemudian diadakan satu pemilahan agar kita bisa melihat berita-berita hoax, mana yang benar, itu cepat dilaksanakan," jelas dia.

 

BSN juga diharap bisa memberi edukasi kepada masyarakat terkait pemanfaatan teknologi informasi yang saat ini berkembang pesat. Wiranto menjelaskan, teknologi berupa media sosial harus menjadi wadah bagi kritik yang konstruktif, dan bukan ajang fitnah dan penyebaran berita bohong.

 

"Harus dibedakan mengkritisi dengan mencemoohkan, harus dibedakan mengkritisi dan menyerang, dibedakan dengan memfitnah, dibedakan dengan membuat berita palsu, ini harus dibuat peraturannya," katanya. Terlebih, kemajuan teknologi juga sering dimanfaatkan untuk menginisiasi gerakan-gerakan radikal dan aksi teror. Hal inilah yang diharap dapat diminimalisir dengan dibentuknya BSN. (bnc/roc/int/*).