RIAUONE.COM, PEKANBARU, ROC, - Hendri Marhadi Pengamat Universitas Riau, menilai apa yang terjadi hari ini merupakan tanggungjawab Plt gubernur Riau, minimnya serapan APBD merupakan ketidakmampuan plt Gubernur dalam menjalankan roda pemerintahan.

 

Maka oleh karna itu, DPRD Riau harus menggunakan haknya sebagai wakil rakyat untuk bertanya mengapa APBD Riau belum berjalan secara maksimal? tanya Hendri Marhadi.

 

Kepada riauone.com Hendri Marhadi, meminta dewan agar serius menangani persoalan ini, jika plt tidak sanggup ya silakan lakukan langkah-langkah tepat sesuai Undang-undang, apakah melakukan pergantian dengan cara Pilkada ulang atau bagaimana.

 

“ Silahkan DPRD Riau mengambil langkah sesuai aturan dan perundangan yang berlaku” kata Dosen UNRI dan Aktivis GARI ini kepada riauone.com, Selasa, 02/06/15 di Pekanbaru.

 

Lebih tegas Hendri Marhadi memintah DPRD Riau menggunakan haknya sebagai wakil rakyat untuk mengevaluasi kinerja PLT, jika perlu ya Pilkada ulang untuk memilih kembali Gubernur Riau tegasnya.

 

Sebagaimana di ketahui Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman pimpin rapat dan evaluasi APBD 2015 di ruang melati, Senin (1/6/15). Tercatat, memasuki awal semester kedua ini, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun ini baru terserap 10,16 persen. Angka tersebut didapat berdasarkan laporan dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada rapat tersebut. 

 

"Dari hasil rapat, kita terus melakukan evaluasi untuk melihat progres serapan APBD 2015. Ke depan (usai rapat ini) kita akan terus gesa sambil melihat kendala dihadapi setip SKPD," kata Andi, begitu Plt Gubri biasa disapa, Senin(1/6/15). Hadir pada rapat itu, Sekdaprov Riau Zaini Ismail, Kepala Bappeda Riau Muhammad Yafiz, Asisten II Setdaprov Masperi, serta para seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Riau. 

 

Terkait rendahnya serapan APBD yang baru mencapai 10,16 persen terhitung akhir Mei, dipandang sedikit lumayan, karena adanya kenaikan sekitar 1,36 persen dibanding April. 

 

Namun, jumlah APBD yang belum terserap tersebut sebagian besar masih didominasi pengeluaran gaji. Sementara serapan yang paling tinggi baru Setwan DPRD Riau. Pasalnya, anggaran belanja tak langsung yang miliki cukup besar dibanding lainnya. Sementara untuk terendah, mantan Kadisbun Riau ini mengaku lupa. Ada pun terkait dengan pertemuan bersama SKPD, Yafiz menyatakan rapat tadi menerima laporan dari masing-masing SKPD dan menyusun langkah percepatan program APBD Riau (tim/*).