- Home
- Kilas Global
- Dana Haji Disimpan pada SBSN, SUN, dan Deposito Berjangka
Rabu, 18 Januari 2017 11:29:00
Dana Haji Disimpan pada SBSN, SUN, dan Deposito Berjangka
JAKARTA, -- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) atau dana haji yang disetorkan calon jemaah haji Indonesia saat mendaftar, disimpan pada tiga instrumen keuangan. Ketiga intrumen itu adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Surat Utang Negara (SUN), dan Deposito Berjangka.
"SBSN dan Deposito Berjangka itu semuanya berbasis syariah. Bahkan, oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) sudah dinyatakan, kalaulah ada nilai manfaat, maka itu atas dasar bagi hasil, bukan bunga dalam pengertian bank konvensional," ujar Menag saat Rapat Kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Selasa (17/01). Adapun yang ditempatkan di SUN, meski di bank konvensional, tapi itu dijamin oleh Negara.
Menurut Menag, ketiga instrumen tersebut dipilih karena memenuhi persyaratan aman, bermanfaat serta likuid alias mudah dicairkan. "Penempatan dana-dana haji harus memenuhi 3 kriteria persyaratan. Pertama harus terjamin keamanannya, dua dia harus memiliki nilai manfaat yang ketiga memiliki likuiditas yang baik artinya likuid," ungkapnya.
Dari ketiga skema penempatan tersebut, Menag mengatakan bahwa dana BPIH yang disimpan di SUN paling sedikit. Menurutnya, jumlah yang ditempatkan di SUN hanya USD10juta atau sekitar Rp136Miliar. "Selebihnya ada di SBSN dan Deposito berbasis syariah," jelasnya.
Berdasarkan keterangan Direktur Pengelolaan Dana Haji Ramadan Harisman, sampai dengan 31 Desember 2016, penempatan dana haji di SBSN sebesar Rp35,65 trilyun; deposito berjangka syariah sebesar Rp54,57 trilyun, dan Surat Utang Negara (SUN) sebesar US$10.000,-.
Menag menegaskan bahwa Kemenag tidak menempatkan dana haji (BPIH) untuk infrastruktur. Ditanya soal penghargaan yang diberikan Kementerian Keuangan kepada Kementerian Agama, Menag mengatakan hal itu karena Kemenag dinilai sebagai lembaga yang memberikan andil terbesar dalam SBSN selama ini sehingga dananya juga bisa digunakan untuk membangun asrama haji kita, KUA, perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI).
Dari penjelasan Menag ini, Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mudjahid menegaskan bahwa jika dana BPIH itu memang sudah ditempatkan di SBSN, maka apakah kemudian digunakan untuk infrastruktur A, B dan C, hal itu tidak masalah. Dilansir kemenag.
Selain membahas masalah dana haji, rapat kerja Kemenag dengan Komisi VIII juga membahas pembentukan Badan Pelaksana Keuangan Haji (BPKH) serta penyelesaian masalah pembayaran tunjangan profesi dan inpassing guru. Ikut mendampingi Menag, Sekjen Kemenag Nur Syam, Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Abdul Djamil, serta sejumlah pejabat eselon II Kementerian Agama. (roc/*).
Share
Berita Terkait
Semoga Transparan, Komisi VIII Kaget Dana Haji Kurang Rp 1,5 T, Minta Menag Jelaskan Rinci
NASIONAL, - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) tiba-tiba mengajukan kekurangan dana haji 1443 H/2022 M sebesar Rp 1,5 triliun. Padahal, keberangkatan jemaah haji gelo
Kemenag Riau Akui Belum Ada Calon Jamaah Haji Riau Tarik Dana Haji
RIAU, PEKANBARU - Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Riau mengakui hingga saat ini belum ada Calon Jamaah Haji (CJH) yang mengambil atau menarik kembali dana haji
IPHI Ingatkan Jangan Persulit Calon Jamaah Tarik Dana Haji
NASIONAL, - Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) mengingatkan pemerintah tidak mempersulit ketika ada jamaah yang ingin mengambil kembali setoran haji.
<
Sudah Rp103 Triliun Dana Haji yang Dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji
NASIONAL, -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 13 Februari 2018 silam telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018. Peraturan ini mengatur tentang
Komentar
Terkini
Kilas Global 6 hari lalu
Sengit Peserta TMS Cukup Banyak, Honorer Non-Database BKN Khawatir Tersingkir di PPPK Tahap 2
NASIONAL, PEMERINTAH, - Honorer non-database BKN khawatir tersingkirkan di seleksi PPPK 2024 tahap 2. Itu karena peserta tidak memenuhi syarat (TMS) pada seleksi administrasi PPPK tahap 1 dan CPNS serta belum mendaftar jumlahnya cukup banyak.
Kilas Global 2 minggu lalu
Cek Ombak, Rakyat Rusuh, Akhir-nya Pemerintah Batalkan Kenaikan PPN 12 Persen
NASIONAL, - Penolakan dari berbagai lini, rakyat menjerit, akhir-nya pemerintah membatalkan rencana menaikan pajak 12 persen kepada rakyat.
Kilas Global 3 minggu lalu
PPN 12 Persen Peninggalan Rezim Jokowi tahun 2021, Rakyat Ketar Ketir Awal 2025 Mulai Berlaku
NASIONAL, BISNIS, - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit menjawab pernyataan elite Partai Gerindra yang menilai ada andil PDIP dalam pengesahan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang menjadi dasar k
Kilas Global 4 minggu lalu
Menteri ATR/BPN bersinergi dengan BUMN wujudkan Swasembada Energi
NASIONAL, BALI, - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut pihaknya berkomitmen untuk bersinergi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mewujudkan ketahanan energi, ketahanan pangan serta hiliri
Kilas Global 4 minggu lalu
Pengamanan Tanah Rakyat dan Aset Negara menjadi Prioritas di 2025
NASIONAL, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengungkapkan prioritas kementeriannya pada tahun depan yakni mengamankan tanah rakyat dan aset negara.(14/11/24).
Kilas Global 4 minggu lalu
Jejak tak Sedap Pemerintahan Jokowi, Ribuan Napi Penghina Jokowi Bakal Keluar Penjara
NASIONAL, POLITIK, - Presiden Prabowo Subianto melakukan gebrakan di awal pemerintahannya. Salah satu gebrakan itu adalah pemberian amnesti terhadap 44.000 napi.
Kilas Global 4 minggu lalu
Menteri Nusron Komitmen Berikan Kemudahan terhadap Enam Layanan Kementerian ATR/BPN untuk Wujudkan Program Tiga Juta Rumah
NASIONAL, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid turut mendukung program Tiga Juta Rumah dengan berkomitmen memberikan kemudahan terhadap enam layanan yang ada di Kementerian ATR/BPN.
Kilas Global satu bulan lalu
Polisi? Apa yang Kita Bayangkan? Penampilan dan Penghasilan Mumpuni, Namun Bripka Seladi Polisi ini Nyambi jadi Pemulung
NASIONAL, SERBASERBI, - Kisah seorang purnawirawan polisi bernama Bripka (Purn) Seladi (47) di Malang, Jawa Timur, yang pernah viral disebut sebagai polisi pemulung.
Kilas Global satu bulan lalu
Negara-negara ini ternyata Pernah Jadi Bagian dari Indonesia, Ada Filipina-Singapura
NASIONAL, - Sejarah tetaplah sejarah, demikian lah orang mengenang-nya, Indonesia jika kembali ke masa lalu ternyata begitu banyak sejarah terkait negara-negara yang dulu-nya pernah menjadi bagian Indonesia, walaupun saat ini berdiri menjadi negara terpis
Kilas Global satu bulan lalu
Pemerintah gak Percaya, Sekarang Tingkat daya Beli Masyarakat Turun, Pasar Sepi
NASIONAL, Jakarta - Saat ini tingkat daya beli masyarakat turun, tidak lain disebabkan oleh alat tukar yakni uang tidak stabil di peroleh masyarakat.
Terpopuler
1