- Home
- Kilas Global
- KPK Beri Warning: Suap Mutasi Jabatan Disinyalir Terjadi di Seluruh Indonesia
Rabu, 04 Januari 2017 09:49:00
KPK Beri Warning: Suap Mutasi Jabatan Disinyalir Terjadi di Seluruh Indonesia
JAKARTA, - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pemerintah pusat bertindak lebih serius, untuk mengatasi praktik korupsi yang dilakukan pejabat di institusi negara, khususnya kepala daerah.
Sebab, selama 2016, KPK sudah melakukan 17 kali operasi tangkap tangan. Di antara itu, ada empat kepala daerah yang menjadi tersangka, sisanya terdiri dari hakim, anggota dewan, hingga advokat dan sektor swasta.
"Subang April 2016, Banyuasin September 2016, Wali Kota Cimahi Desember 2016, dan terakhir Klaten Desember 2016," ucap Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif di kantor KPK, Jakarta, belum lama ini.
Peringatan KPK ini dikemukakan, karena pada kasus di Klaten, ditemukan adanya dugaan penerimaan suap terkait mutasi jabatan. Dimana para pejabat yang diberikan posisi diduga mengumpulkan uang mereka untuk diserahkan ke Bupati Klaten Sri Hartini.
"Perlu kami ingatkan kepada pemda provinsi maupun kabupaten, kami juga memohon Kemendagri untuk memperhatikan serius tentang pengangkatan posisi tententu sebagaimana diamanatkan PP 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah," jelas Laode.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah itu, kepala daerah punya keleluasaan untuk membentuk struktur organisasi tata kerja untuk mengoptimalkan daerahnya.
"Ini banyak sekali formasi baru, promosi, dan mutasi, kami tengarai mungkin hal ini (suap) tidak terjadi di Klaten saja, tetapi di seluruh Indonesia," ucapnya.
Menurut Laode, solusi untuk mencegah berkembangnya pemberian suap atau gratifikasi demi mendapatkan jabatan tertentu, pemerintah pusat perlu melakukan intervensi dengan memastikan rekrutmen di daerah berjalan transparan.
"Penempatan orang-orang di posisi tersebut diharapkan melalui sistem assessment pengangkatan yang transparan. Jangan hanya ditinjuk-tunjuk berdasarkan jumlah setoran," jelasnya.
Sementara untuk pemantauan dan penindakan di daerah, karena KPK tak punya aparat di daerah, lembaga ini akan berkoordinasi dengan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
"Ada beberapa hal harus diingatkan, kalau semua orang untuk dapat jabatan tertentu harus membayar, kita bisa bayangkan bagaimana kualitas pekerjaan orang itu," terang Laode.
Dalam kasus suap ini, KPK telah menetapkan Bupati Klaten Sri Hartati dan Suramlan, Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama di Dinas Pendidikan Klaten, menjadi tersangka.
Sri diduga menerima suap senilai Rp 2 miliar, dari Suramlan. Selain Sri dan Suramlan, enam orang lain ikut ditangkap KPK, mereka adalah Nina Puspitarini (PNS), Bambang Teguh (PNS), Slamet (PNS/Kabid Mutasi), Panca Wardhana (staf honorer), Sukarno (swasta) dan Sunarso (Swasta). Mereka ditetapkan sebagai saksi, di kasus ini.
KPK menduga uang suap ini berasal dari urunan para banyak pihak yang diberikan jabatan, karena memiliki isyarat kode uang syukuran.
Pada hari ketika Sri ditangkap KPK, yaitu Jumat, 30 Desember 2016. Seharusnya ada pelantikan pejabat di Klaten, tapi dibatalkan.
Mahfud MD: Bupati Klaten Cuma Apes
Pakar hukum UII Mahfud MD menuturkan, banyak pejabat yang memanfaatkan posisinya untuk menjalankan bisnis jual beli jabatan seperti yang dilakukan oleh Bupati Klaten. Sebab, kata dia, bisnis kotor tersebut dapat memberikan banyak keuntungan bagi para pelakunya.
"Yang seperti Bupati Klaten itu banyak. Kenapa bisa ketangkep, ya karena Bupati Klaten sedang apes saja," ujar pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu pada acara Refleksi Menyongsong Tahun 2017 di Gedung Pascasarjana UII Jalan Cik Ditiro, Senin (2/1/2017).
Menurutnya, proses seleksi aparatur sipil negara (ASN) memang sangat rawan terhadap tindakan suap-menyuap. Meskipun seleksi ASN telah memiliki Undang-Undang sendiri. Maka itu, siapa pun yang tertangkap melakukan suap akan dihukum dengan tahanan penjara dan seluruh asetnya dikembalikan pada negara. (bnc/int/*).
Share
Berita Terkait
Anggota Polisi Dimutasikan Karena Diduga Bongkar Rahasia Kapolres Palopo?
Pemko Pekanbaru Mutasi 25 Pejabat Eselon III dan 7 Eselon IV
PEKANBARU - Mutasi para pejabat Pemko Pekanbaru terus bergulir sejak awal tahun 2021. Kali ini, giliran 25 pejabat eselon III dan 7 eselon IV dimutasi.
Pelantikan 32 pejab
Ini nama 189 Pejabat Eselon IV yang Dilantik
BENGKALIS - Sebanyak 189 Pejabat Pengawas (Eselon IV) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga dilantik Bupati Bengkalis Amril Mukminin, Selasa 7 Januari 2020 di l
Kapolda Sultra, Riau dan Papua dimutasi
NASIONAL, - Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Brigjen Pol Iriyanto, Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Rudolf Albert Rodja serta Kepala Kepolisian Daerah Riau Irj
Komentar
Terkini
Kilas Global 3 hari lalu
PPN 12 Persen Peninggalan Rezim Jokowi tahun 2021, Rakyat Ketar Ketir Awal 2025 Mulai Berlaku
NASIONAL, BISNIS, - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit menjawab pernyataan elite Partai Gerindra yang menilai ada andil PDIP dalam pengesahan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang menjadi dasar k
Kilas Global satu minggu lalu
Menteri ATR/BPN bersinergi dengan BUMN wujudkan Swasembada Energi
NASIONAL, BALI, - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut pihaknya berkomitmen untuk bersinergi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mewujudkan ketahanan energi, ketahanan pangan serta hiliri
Kilas Global satu minggu lalu
Pengamanan Tanah Rakyat dan Aset Negara menjadi Prioritas di 2025
NASIONAL, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengungkapkan prioritas kementeriannya pada tahun depan yakni mengamankan tanah rakyat dan aset negara.(14/11/24).
Kilas Global satu minggu lalu
Jejak tak Sedap Pemerintahan Jokowi, Ribuan Napi Penghina Jokowi Bakal Keluar Penjara
NASIONAL, POLITIK, - Presiden Prabowo Subianto melakukan gebrakan di awal pemerintahannya. Salah satu gebrakan itu adalah pemberian amnesti terhadap 44.000 napi.
Kilas Global satu minggu lalu
Menteri Nusron Komitmen Berikan Kemudahan terhadap Enam Layanan Kementerian ATR/BPN untuk Wujudkan Program Tiga Juta Rumah
NASIONAL, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid turut mendukung program Tiga Juta Rumah dengan berkomitmen memberikan kemudahan terhadap enam layanan yang ada di Kementerian ATR/BPN.
Kilas Global 2 minggu lalu
Polisi? Apa yang Kita Bayangkan? Penampilan dan Penghasilan Mumpuni, Namun Bripka Seladi Polisi ini Nyambi jadi Pemulung
NASIONAL, SERBASERBI, - Kisah seorang purnawirawan polisi bernama Bripka (Purn) Seladi (47) di Malang, Jawa Timur, yang pernah viral disebut sebagai polisi pemulung.
Kilas Global 2 minggu lalu
Negara-negara ini ternyata Pernah Jadi Bagian dari Indonesia, Ada Filipina-Singapura
NASIONAL, - Sejarah tetaplah sejarah, demikian lah orang mengenang-nya, Indonesia jika kembali ke masa lalu ternyata begitu banyak sejarah terkait negara-negara yang dulu-nya pernah menjadi bagian Indonesia, walaupun saat ini berdiri menjadi negara terpis
Kilas Global 3 minggu lalu
Pemerintah gak Percaya, Sekarang Tingkat daya Beli Masyarakat Turun, Pasar Sepi
NASIONAL, Jakarta - Saat ini tingkat daya beli masyarakat turun, tidak lain disebabkan oleh alat tukar yakni uang tidak stabil di peroleh masyarakat.
Kilas Global 3 minggu lalu
Jaman Sosial Media, Apa saja Bisa dilihat Publik di Genggaman Tangan, Menlu Sugiono Tuai Kritik Netizen Pidato Belepotan
NASIONAL, - Dunia maya geger, sebuah akun X mengunggah Menlu Sugiono berpidato berbahasa inggris, namun sayang sekali dalam video dalam platform X itu Sugiono berpidato terbata-bata, netizen pun gerah sebab sang Menlu itu kurang pinter berbahasa inggris
Kilas Global 3 minggu lalu
Kasus Remaja 14 Tahun Bunuh Ayah dan Nenek dan Lukai Ibu masih Jadi Tandatanya
NASIONAL, HUKRIM, - Dunia kriminal di hadapkan kasus pelik alias aneh, anak remaja 14 tahun ini tikam ayah ibu dan nenek, ayah dan nenek tewas sedangkan ibu kritis dilarikan ke rumah sakit. Ada apa sebenarnya dengan remaja 14 tahun itu?
Terpopuler
1