Kasus Dugaan Korupsi e-KTP, Gamawan Sebut Ketua KPK

Minggu, 23 Oktober 2016 09:25:00

Kasus Dugaan Korupsi e-KTP, Gamawan Sebut Ketua KPK

JAKARTA, - Pelaksana Harian (Plh) Kepala Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Yuyuk Andriati mengatakan, penyidik tak menutup kemungkinan bakal melakukan pemeriksaan terhadap Ketua KPK, Agus Rahardjo terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP).

Pemeriksaan Agus ini menyusul sebelumnya Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyebut bahwa Agus ketika masih menjabat Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Semerintah (LKPP) turut mendampingi proyek e-KTP. “Semua orang yang diduga memiliki informasi dapat dimintai keterangannyaý,” kata Yuyuk saat

dikonfirmasi soal kemungkinan Agus Rahardjo akan diperiksa untuk kasus e-KTP, di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (21/10).

Yuyuk pun tak menampik bahwa pimpinannya tersebut pernah dimintai rekomendasi oleh Gamawan Fauzi untuk mengawal proses pengadaan e-KTP tahun 2011-2012. Namun demikian, saat itu Agus enggan memberikan rekomendasi ke pemerintah untuk proyek tersebut. “Bukan hanya LKPP tapi KPK juga dimintai membuat rekomendasi mengenai single identity number. Sama KPK juga tidak beri rekomendasi, karena masih kacau, banyak data ganda sehingga kalau memaksakan e-KTP enggak maksimal,” jelas Yuyuk.

Menurut Yuyuk, KPK pernah memberikan rekomendasi agar proyek e-KTP yang menelan anggaran hingga Rp6 triliun itu tak dilanjutkan terlebih dulu. Namun demikian, rekomendasi tersebut tidak diindahkan dan justru terus berjalan hingga hari ini. “KPK juga pernah berikan rekomendasi tapi tidak diindahkan. Bahkan kami waktu itu kirim surat ke presiden untuk memberi rekomendasi yang sama. Ternyata proyek e-KTP terus berlangsung,” tandasnya.ý

Sebelumnya, Mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi menyebut nama mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Agus Rahardjo yang kini menjabat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis elektronik atau e-KTP.

Hal itu diungkapkan Gamawan usai diperiksa penyidik KPK sebagai saksi kasus yang telah menjerat mantan Dirjen Dukcapil Kemdagri, Irman, Kamis (20/10) malam. Gamawan mengaku telah membeberkan kepada penyidik mengenai tahapan dan proses proyek tersebut yang dimulai dari tahun 2009. Saat itu, Gamawan mengaku diundang DPR pada 11 November 2009 atau 19 hari setelah dilantik sebagai Mendagri untuk membicarakan soal proyek e-KTP.

Hal ini lantaran Undang-undang nomor 23 tahun 2006 mengamanatkan selambatnya lima tahun setelah disahkan pemerintah harus menyediakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk masyarakat. Pertemuan dengan DPR ini dilaporkan kepada Presiden RI saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono yang dilanjutkan dengan rapat di Kantor Wakil Presiden, Boediono.

Menindaklanjuti rapat ini diterbitkan Keppres pembentukan tim yang terdiri dari sejumlah menteri, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani. “Mulai dari situlah, Bu Sri Mulyani dan menteri-menteri lainnya, lalu diangkat dengan Keppres, Ketua Tim Pengarah itu Pak Djoko Suyanto (mantan Menko Polhukam), saya wakil, terus dibentuk panitia teknis dari 15 kementerian untuk mendampingi,” kata Gamawan usai diperiksa di Gedung KPK.

Gamawan mengaku, sebelum proyek ini bergulir, pihaknya telah presentasi di hadapan KPK dan meminta lembaga antikorupsi untuk mengawal proyek senilai Rp 6 triliun tersebut. KPK, kata Gamawan merekomendasikan agar proyek ini didampingi LKPP. “Saya lapor ke KPK, saya presentasi di sini, saya minta untuk mengawasi di sini, kemudian KPK meminta supaya ini didampingi oleh LKPP, waktu itu Pak Agus (Agus Rahardjo) kepalanya,” tuturnya.

Tak hanya KPK dan LKPP, Gamawan mengaku pihaknya meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk turut mendampingi. Setelah Rancangan Anggaran Dasar (RAD) proyek ini rampung disusun, Gamawan juga mengaku meminta BPKP untuk mengaudit. “Setelah tender kita audit lagi, setiap tahun diperiksa BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) ada diperiksa lagi dengan tujuan tertentu,” katanya.

Selama proses itu hingga proyek diteken, Gamawan mengklaim tidak menemukan permasalahan. Bahkan, ketika tender proyek dipersoalkan lantaran adanya dugaan persaingan usaha tidak sehat, Mahkamah Agung (MA) menyatakan, tidak ada persoalan. Untuk itu, Gamawan mengaku tidak mengetahui jika proyek ini terindikasi korupsi hingga diduga merugikan keuangan negara sekitar Rp 2 triliun.

“Saya tahu (ada kerugian negara Rp 2 triliun) itu belakangan ini. Sebab sejak dari awal sampai proses ini selesai, sampai pemeriksaan oleh BPK, audit oleh BPKP, pemeriksaan tujuan tertentu oleh BPK, itu tidak ditemukan satupun kerugian, karena itu bagaimana kita tahu. Kemudian tiba-tiba setelah proyek selesai, beberapa tahun kemudian, kita tahu ada Rp 2 triliun itu,” katanya.

Gamawan juga membantah tudingan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin yang menyebutnya telah mengarahkan agar konsorsium yang terdiri dari Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), PT Quadra Solution, PT Len Industri, PT Sucofindo (Persero), dan PT Sandipala Arthapura sebagai pemenang tender proyek e-KTP.

Gamawan mengaku tidak pernah membicarakan proyek ini dengan pengusaha maupun DPR. Bahkan, Gamawan mengklaim tidak mengenal Nazaruddin. “Saya enggak pernah membicarakan proyek dengan pengusaha. Saya juga enggak pernah membicarakan proyek dengan anggota dewan, silakan dicek. Termasuk dengan saudara Nazaruddin. Saya enggak kenal sama dia kok,” katanya.

Diketahui, KPK telah menetapkan mantan Direktur Pengelola Informasi dan Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemdagri) Sugiharto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP sejak April 2014 lalu.

Dalam pengembangan pengusutan kasus ini, KPK menetapkan mantan Dirjen Dukcapil yang juga mantan atasan Sugiharto, Irman sebagai tersangka. Irman diduga bersama-sama dengan Sugiharto telah melakukan tindakan melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan terkait proyek tersebut. Akibatnya keuangan negara ditaksir mengalami kerugian hingga Rp 2 triliun dari nilai proyek Rp 6 triliun.

KPK menyangka Irman dan Sugiharto melanggar Pasal 2 Ayat (1) subsider Pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaiamana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (h/okz)

Berita Terkait

5 bulan lalu

Trik Rumah Sakit Ketahuan KPK, KPK akan Seret 3 Rumah Sakit karena Tipu Tagihan BPJS Kesehatan Rp34 M

2 tahun lalu

Bupati Meranti dan Sejumlah Pihak di OTT KPK?

NASIONAL, - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan operasi tangkap tangan atau OTT di Meranti, Riau. KPK menangkap tangan Bupati Meranti Muhammad Adi.

"Benar, tadi

3 tahun lalu

Kuansing Punya Cerita, ini Kronologi KPK Tangkap Tangan Bupati Andi Putra

NASIONAL, - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kuantan Singingi (Bupati Kuansing) Andi Putra menjadi tersangka suap yang berhubungan dengan perpanjangan izin p

3 tahun lalu

Geger, tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan Novel Baswedan dkk didepak Firli Bahuri dari KPK

NASIONAL, - Para pegawai yang tidak lulus TWK kini sudah resmi didepak oleh Firli Bahuri dari KPK. Per 30 September, mereka sudah bukan lagi pegawai lembaga tersebut.

Nove

Komentar

Terkini

Kilas Global 12 jam lalu

PPN 12 Persen Peninggalan Rezim Jokowi tahun 2021, Rakyat Ketar Ketir Awal 2025 Mulai Berlaku

NASIONAL, BISNIS, - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit menjawab pernyataan elite Partai Gerindra yang menilai ada andil PDIP dalam pengesahan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang menjadi dasar k

Kilas Global 6 hari lalu

Menteri ATR/BPN bersinergi dengan BUMN wujudkan Swasembada Energi

NASIONAL, BALI, - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut pihaknya berkomitmen untuk bersinergi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mewujudkan ketahanan energi, ketahanan pangan serta hiliri

Kilas Global 6 hari lalu

Pengamanan Tanah Rakyat dan Aset Negara menjadi Prioritas di 2025

NASIONAL, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengungkapkan prioritas kementeriannya pada tahun depan yakni mengamankan tanah rakyat dan aset negara.(14/11/24).

Kilas Global 7 hari lalu

Jejak tak Sedap Pemerintahan Jokowi, Ribuan Napi Penghina Jokowi Bakal Keluar Penjara

NASIONAL, POLITIK, - Presiden Prabowo Subianto melakukan gebrakan di awal pemerintahannya. Salah satu gebrakan itu adalah pemberian amnesti terhadap 44.000 napi.

Kilas Global 7 hari lalu

Menteri Nusron Komitmen Berikan Kemudahan terhadap Enam Layanan Kementerian ATR/BPN untuk Wujudkan Program Tiga Juta Rumah

NASIONAL, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid turut mendukung program Tiga Juta Rumah dengan berkomitmen memberikan kemudahan terhadap enam layanan yang ada di Kementerian ATR/BPN.