- Home
- Kilas Global
- Kementerian Keuangan Catat Jumlah Utang Pemerintah Turun jelang Jokowi Lengser, Sisa Rp 8.461 Triliun
Sabtu, 28 September 2024 15:12:00
Kementerian Keuangan Catat Jumlah Utang Pemerintah Turun jelang Jokowi Lengser, Sisa Rp 8.461 Triliun
NASIONAL, BISNIS, - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat jumlah utang pemerintah turun jelang Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser. Sampai Agustus 2024 totalnya mencapai Rp 8.461,93 triliun atau 38,49% terhadap produk domestik bruto (PDB), turun Rp 40,76 triliun dibandingkan bulan sebelumnya senilai Rp 8.502,69 triliun atau 38,68% PDB.
"Rasio utang per akhir Agustus 2024 yang mencapai 38,49% terhadap PDB, tetap konsisten terjaga di bawah batas aman 60% PDB sesuai UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara," tulis Kemenkeu dalam Buku APBN KiTA, dikutip Jumat (27/9/2024).
Meski jumlahnya turun, kondisi itu masih lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jumlahnya naik Rp 591,58 triliun dibandingkan total utang pemerintah Agustus 2023 yang mencapai Rp 7.870,35 triliun atau 37,84% terhadap PDB.
Jokowi sendiri pertama kali dilantik menjadi orang nomor 1 di Indonesia pada 20 Oktober 2014 bersama pasangannya Jusuf Kalla (JK). Saat itu utang pemerintah masih Rp 2.601,16 triliun, sampai tutup tahun 2014 naik tipis menjadi Rp 2.608,78 triliun.
Selama empat tahun memimpin periode pertama, utang pemerintah di era Jokowi konsisten naik hingga 2019 tercatat mencapai Rp 4.778 triliun. Jumlahnya pun semakin bertambah di periode kedua Jokowi bersama Ma'ruf Amin yang dilantik 20 Oktober 2019.
Utang pemerintah mulai mencapai level Rp 8.000 triliun sejak November 2023. Kenaikan utang tertinggi terjadi saat pandemi COVID-19, di mana saat itu jumlahnya bertambah dari Rp 4.778 triliun di 2019, menjadi Rp 6.074,56 triliun di 2020 dan terus meningkat.
Meski jumlah utangnya naik, rasio utang pemerintah terhadap PDB berhasil ditekan dari 38,68% di 2020 dan 41% di 2021, menjadi 38,65% di 2022 dan terbaru 38,49 di Agustus 2024. Adapun batas aman yang telah ditetapkan yakni 60% PDB sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Kondisi Utang Pemerintah Terkini
Dari total utang per Agustus 2024 yang sebesar Rp 8.461,93 triliun, mayoritas berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 7.452,56 triliun atau 88,07%. Sisanya 11,93% dari pinjaman Rp 1.009,37 triliun.
Untuk utang yang berasal dari penerbitan SBN terdiri dari SBN Domestik senilai Rp 6.063,41 triliun dan SBN Valas sebesar Rp 1.389,14 triliun. Sedangkan pinjaman berasal dari pinjaman dalam negeri Rp 39,63 triliun dan pinjaman luar negeri Rp 969,74 triliun.
Dalam dokumen APBN KiTA edisi September 2024 itu disebutkan per akhir Agustus 2024, kepemilikan SBN domestik didominasi oleh investor dalam negeri dengan porsi kepemilikan 85,5%. Sementara, asing hanya memiliki SBN domestik sekitar 14,5% termasuk kepemilikan oleh pemerintah dan bank sentral asing.
"Lembaga keuangan domestik memegang kepemilikan SBN 41,3%, terdiri atas perbankan 19,2%, perusahaan asuransi dan dana pensiun 18,9%, serta reksadana 3,2%," dikutip dari dokumen APBN itu. sc:dtk
Share
Berita Terkait
Beban Anak Cucu Makin Berat, Bikin Merinding Angka-nya, Utang Pemerintah selama 2014-2023 Tembus Rp 8.000 T
NASIONAL, - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, nilai utang
Gak Main-main Jumlah-nya, Utang Pemerintah Sudah Tembus Rp 8.041 Triliun!
Rakyat Harus tau, Utang Capai Rp6.000 Triliun, Pemerintah Mau Tambah Rp1.600 Triliun Lagi
NASIONAL, - Hingga akhir Desember 2020 utang pemerintah kini melonjak signifikan menjadi Rp 6.000 triliun. Namun, pemerintah masih akan berutang Rp 1.654,92 triliun lagi pada 20
Berikut Fakta-fakta Utang Pemerintah Nyaris Tembus Rp6.000 Triliun
NASIONAL, - Utang pemerintah meningkat drastis selama masa pandemi ini. Total utang pemerintah bahkan hampir menembus Rp 6.000 triliun per akhir November 2020.
Berikut dis
Komentar
Terkini
Kilas Global 4 hari lalu
PPN 12 Persen Peninggalan Rezim Jokowi tahun 2021, Rakyat Ketar Ketir Awal 2025 Mulai Berlaku
NASIONAL, BISNIS, - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit menjawab pernyataan elite Partai Gerindra yang menilai ada andil PDIP dalam pengesahan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang menjadi dasar k
Kilas Global satu minggu lalu
Menteri ATR/BPN bersinergi dengan BUMN wujudkan Swasembada Energi
NASIONAL, BALI, - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut pihaknya berkomitmen untuk bersinergi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mewujudkan ketahanan energi, ketahanan pangan serta hiliri
Kilas Global satu minggu lalu
Pengamanan Tanah Rakyat dan Aset Negara menjadi Prioritas di 2025
NASIONAL, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengungkapkan prioritas kementeriannya pada tahun depan yakni mengamankan tanah rakyat dan aset negara.(14/11/24).
Kilas Global 2 minggu lalu
Jejak tak Sedap Pemerintahan Jokowi, Ribuan Napi Penghina Jokowi Bakal Keluar Penjara
NASIONAL, POLITIK, - Presiden Prabowo Subianto melakukan gebrakan di awal pemerintahannya. Salah satu gebrakan itu adalah pemberian amnesti terhadap 44.000 napi.
Kilas Global 2 minggu lalu
Menteri Nusron Komitmen Berikan Kemudahan terhadap Enam Layanan Kementerian ATR/BPN untuk Wujudkan Program Tiga Juta Rumah
NASIONAL, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid turut mendukung program Tiga Juta Rumah dengan berkomitmen memberikan kemudahan terhadap enam layanan yang ada di Kementerian ATR/BPN.
Kilas Global 2 minggu lalu
Polisi? Apa yang Kita Bayangkan? Penampilan dan Penghasilan Mumpuni, Namun Bripka Seladi Polisi ini Nyambi jadi Pemulung
NASIONAL, SERBASERBI, - Kisah seorang purnawirawan polisi bernama Bripka (Purn) Seladi (47) di Malang, Jawa Timur, yang pernah viral disebut sebagai polisi pemulung.
Kilas Global 3 minggu lalu
Negara-negara ini ternyata Pernah Jadi Bagian dari Indonesia, Ada Filipina-Singapura
NASIONAL, - Sejarah tetaplah sejarah, demikian lah orang mengenang-nya, Indonesia jika kembali ke masa lalu ternyata begitu banyak sejarah terkait negara-negara yang dulu-nya pernah menjadi bagian Indonesia, walaupun saat ini berdiri menjadi negara terpis
Kilas Global 3 minggu lalu
Pemerintah gak Percaya, Sekarang Tingkat daya Beli Masyarakat Turun, Pasar Sepi
NASIONAL, Jakarta - Saat ini tingkat daya beli masyarakat turun, tidak lain disebabkan oleh alat tukar yakni uang tidak stabil di peroleh masyarakat.
Kilas Global 3 minggu lalu
Jaman Sosial Media, Apa saja Bisa dilihat Publik di Genggaman Tangan, Menlu Sugiono Tuai Kritik Netizen Pidato Belepotan
NASIONAL, - Dunia maya geger, sebuah akun X mengunggah Menlu Sugiono berpidato berbahasa inggris, namun sayang sekali dalam video dalam platform X itu Sugiono berpidato terbata-bata, netizen pun gerah sebab sang Menlu itu kurang pinter berbahasa inggris
Kilas Global 3 minggu lalu
Kasus Remaja 14 Tahun Bunuh Ayah dan Nenek dan Lukai Ibu masih Jadi Tandatanya
NASIONAL, HUKRIM, - Dunia kriminal di hadapkan kasus pelik alias aneh, anak remaja 14 tahun ini tikam ayah ibu dan nenek, ayah dan nenek tewas sedangkan ibu kritis dilarikan ke rumah sakit. Ada apa sebenarnya dengan remaja 14 tahun itu?
Terpopuler
1
Kilas Global 4 hari lalu
PPN 12 Persen Peninggalan Rezim Jokowi tahun 2021, Rakyat Ketar Ketir Awal 2025 Mulai Berlaku
Copyright © 2012 - 2024 riauone.com | Berita Nusantara Terkini. All Rights Reserved.Jasa SEO SMM Panel Buy Instagram Verification Instagram Verified