MUI Keluarkan Fatwa BPJS Kesehatan Haram

foto berita

RIAUONE.COM, NUSANTARA, ROC, - Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum lama ini mengeluarkan fatwa BPJS Kesehatan tidak sesuai syariah yang cukup mengejutkan banyak pihak.

Dalam Surat Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI, Kamis (30/7/2015) disebutkan beberapa dasar penetapan fatwa tersebut.

MUI menjelaskan dalam Alquran ada beberapa surat yang dijadikan dalil fatwa itu, yaitu QS Al-Baqarah: 275-280, QS Ali Imran: 130, QS An-Nisa: 36-39, QS Al-Baqarah: 177, QS At-Taubah: 71, dan QS Al-Maidah: 2.

Selain dalil Alquran, MUI juga menyebut sepuluh hadis, ijma ulama dan beberap fatwa DSN MUI sebelumnya juga menjadi pertimbangan dalam mengeluarkan fatwa..

Dari aspek dalil 'aqli, MUI menilai bahwa sistem jaminan sosial seharusnya berpedoman pada asas tolong-menolong, individunya saling menjamin satu sama lain, dan wilayahnya merasakan kecintaan persaudaraan, serta itsar atau mendahulukan kepentingan orang lain.

Jika hal itu terjalin, maka masyarakat akan terbentuk secara kukuh, kuat dan tidak terpengaruh oleh goncangan-goncangan yang terjadi.

Dengan demikian wajib bagi setiap individu umat Islam untuk memenuhi batas minimal kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, sarana kesehatan, dan pengobatan.

Jika hal-hal pokok itu tidak terpenuhi, maka bisa jadi menyebabkan terjadinya tindakan-tindakan kriminal, bunuh diri, dan terjerumus pada perkara-perkara yang hina dan rusak, serta bangunan sosial masyarakat akan runtuh. (*)

Berita Terkait

4 minggu lalu

Ada Apa dengan Miss Universe Indonesia 2024, Vina Anggi Sitorus Mundur dari Kontes MUID 2024

5 bulan lalu

Trik Rumah Sakit Ketahuan KPK, KPK akan Seret 3 Rumah Sakit karena Tipu Tagihan BPJS Kesehatan Rp34 M

tahun lalu

Pengganti BPJS Kelas...? Pemerintah akan Terapkan Sistem Kelas Rawat Inap Standar di RS secara Bertahap

NASIONAL, KESEHATAN, - Pemerintah akan penerapan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di RS secara bertahap, mulai pada Januari 2023 hingga Juli 2025. Dengan demikian, p

tahun lalu

Apa Maknanya? Menkes: RUU Kesehatan Sulit diterima oleh para 'pemain'?

NASIONAL, KESEHATAN, - DPR resmi mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kesehatan menjadi Undang-undang (UU). Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna

Komentar

Terkini

Kilas Global satu jam lalu

PPN 12 Persen Peninggalan Rezim Jokowi tahun 2021, Rakyat Ketar Ketir Awal 2025 Mulai Berlaku

NASIONAL, BISNIS, - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit menjawab pernyataan elite Partai Gerindra yang menilai ada andil PDIP dalam pengesahan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang menjadi dasar k

Kilas Global 5 hari lalu

Menteri ATR/BPN bersinergi dengan BUMN wujudkan Swasembada Energi

NASIONAL, BALI, - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut pihaknya berkomitmen untuk bersinergi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mewujudkan ketahanan energi, ketahanan pangan serta hiliri

Kilas Global 5 hari lalu

Pengamanan Tanah Rakyat dan Aset Negara menjadi Prioritas di 2025

NASIONAL, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengungkapkan prioritas kementeriannya pada tahun depan yakni mengamankan tanah rakyat dan aset negara.(14/11/24).

Kilas Global 6 hari lalu

Jejak tak Sedap Pemerintahan Jokowi, Ribuan Napi Penghina Jokowi Bakal Keluar Penjara

NASIONAL, POLITIK, - Presiden Prabowo Subianto melakukan gebrakan di awal pemerintahannya. Salah satu gebrakan itu adalah pemberian amnesti terhadap 44.000 napi.

Kilas Global 6 hari lalu

Menteri Nusron Komitmen Berikan Kemudahan terhadap Enam Layanan Kementerian ATR/BPN untuk Wujudkan Program Tiga Juta Rumah

NASIONAL, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid turut mendukung program Tiga Juta Rumah dengan berkomitmen memberikan kemudahan terhadap enam layanan yang ada di Kementerian ATR/BPN.