- Home
- Kilas Global
- Menag: Dana Haji Dikelola Sesuai Aturan
Rabu, 18 Januari 2017 08:13:00
Menag: Dana Haji Dikelola Sesuai Aturan
JAKARTA, -- Hingga akhir 2016, dana setoran haji Indonesia mencapai Rp 90,604 triliun. Dengan kewenangannya, Kementerian Agama menempatkan dana sebanyak itu dalam instrumen keuangan syariah.
Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin menjelaskan, per 31 Desember 2016, jumlah setoran awal jamaah haji mengantre dan setoran BPIH lunas namun masih antre sebesar Rp 90,604 triliun.
Dana tersebut terdiri atas kas dan setara kas sebesar Rp Rp111,816 miliar, invetasi tenor pendek Rp54,570 triliun, investasi tenor panjang Rp 35,784 triliun, serta hasil optimalisasi yang harusnya diperoleh sebesar Rp 137,919 miliar. Lukman juga menyebut ada dana haji yang ditempatkan dalam SUN valas senilai 10 juta dolar AS.
''Investasi tenor pendek adalah deposito bank syariah, investasi tenor panjang SBSN dan SUN di Kemenkeu. Hasil optimalisasi yang harusnya diterima adalah hasil optimalisasi yang belum diterima pada 2016 karena belum jatuh tempo,'' kata Lukman dalam rapat kerja Kemenag bersama Komisi VIII DPR di Kompleks DPR, Selasa (17/1).
Lukman mengatakan, memang belum semua bagian dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji (PKH) diterapkan pihaknya. Namun, hal-hal yang dilakukan terkait dana haji tidak menyimpang. Terlebih badan pengelola keuangan haji (BPKH) juga belum terbentuk.
''Kami menggunakan azas umum, kalau badan baru belum ada, maka aturan lama masih bisa dipakai,'' kata Lukman.
Ia mengaku sadar semua tindakan Kemenag selalu harus punya landasan legal. Pun soal penanganan dana haji ini dilakukan sambil memproses pembentukan BPKH.
Pengelolaan biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) oleh Kemenag dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji dimana BPIH ditetapkan presiden atas usul menteri setelah disetujui DPR. BPIH digunakan untuk biaya haji.
Berdasarkan undang-undang yang sama, BPIH yang setor ke rekening Menteri Agama via bank penerima setoran BPIH (BPS BPIH) dikelola menteri dengan mempertimbangkan nilai manfaat. Kementerian Agama juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang pelaksana UU 13/2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji yang menyebut besar setoran BPIH ditetapkan presiden dan dibayarkan jamaah haji saat mendaftar.
UU 13/2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji juga menyebut penanganan lebih lanjut tentang pengelolaan BPIH diatur peraturan menteri agama (PMA) yang kemudian lahir PMA Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan BPIH. Dalam PMA tersebut, BPIH dikembangkan untuk mendapatkan nilai manfaat dengan prinsip jaminan keamanan, nilai manfaat, dan likuiditas. Pengembangan BPIH dengan cara penempatan pada SBSN, SUN dan deposito bank syariah. DIlansir ihram.
Ia menegaskan, Kementerian Agama tidak menginvestasikan dana haji dalam infrastruktur. Ide dari Bappenas dan yang berkembang saat ini soal dana haji untuk infrastruktur baru wacana. ''Kemenag tidak memakai dana haji untuk infrastruktur. Kalau BPKH sudah ada, penginvestasian mereka bisa dimana saja sesuai mandat dengan tetap memerhatikan keamanan, manfaat, dan likuiditas,'' kata Lukman. (ihr/*).
Share
Berita Terkait
Semoga Transparan, Komisi VIII Kaget Dana Haji Kurang Rp 1,5 T, Minta Menag Jelaskan Rinci
NASIONAL, - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) tiba-tiba mengajukan kekurangan dana haji 1443 H/2022 M sebesar Rp 1,5 triliun. Padahal, keberangkatan jemaah haji gelo
Kemenag Riau Akui Belum Ada Calon Jamaah Haji Riau Tarik Dana Haji
RIAU, PEKANBARU - Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Riau mengakui hingga saat ini belum ada Calon Jamaah Haji (CJH) yang mengambil atau menarik kembali dana haji
IPHI Ingatkan Jangan Persulit Calon Jamaah Tarik Dana Haji
NASIONAL, - Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) mengingatkan pemerintah tidak mempersulit ketika ada jamaah yang ingin mengambil kembali setoran haji.
<
Sudah Rp103 Triliun Dana Haji yang Dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji
NASIONAL, -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 13 Februari 2018 silam telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018. Peraturan ini mengatur tentang
Komentar
Terkini
Kilas Global 4 hari lalu
PPN 12 Persen Peninggalan Rezim Jokowi tahun 2021, Rakyat Ketar Ketir Awal 2025 Mulai Berlaku
NASIONAL, BISNIS, - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit menjawab pernyataan elite Partai Gerindra yang menilai ada andil PDIP dalam pengesahan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang menjadi dasar k
Kilas Global satu minggu lalu
Menteri ATR/BPN bersinergi dengan BUMN wujudkan Swasembada Energi
NASIONAL, BALI, - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut pihaknya berkomitmen untuk bersinergi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mewujudkan ketahanan energi, ketahanan pangan serta hiliri
Kilas Global satu minggu lalu
Pengamanan Tanah Rakyat dan Aset Negara menjadi Prioritas di 2025
NASIONAL, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengungkapkan prioritas kementeriannya pada tahun depan yakni mengamankan tanah rakyat dan aset negara.(14/11/24).
Kilas Global satu minggu lalu
Jejak tak Sedap Pemerintahan Jokowi, Ribuan Napi Penghina Jokowi Bakal Keluar Penjara
NASIONAL, POLITIK, - Presiden Prabowo Subianto melakukan gebrakan di awal pemerintahannya. Salah satu gebrakan itu adalah pemberian amnesti terhadap 44.000 napi.
Kilas Global satu minggu lalu
Menteri Nusron Komitmen Berikan Kemudahan terhadap Enam Layanan Kementerian ATR/BPN untuk Wujudkan Program Tiga Juta Rumah
NASIONAL, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid turut mendukung program Tiga Juta Rumah dengan berkomitmen memberikan kemudahan terhadap enam layanan yang ada di Kementerian ATR/BPN.
Kilas Global 2 minggu lalu
Polisi? Apa yang Kita Bayangkan? Penampilan dan Penghasilan Mumpuni, Namun Bripka Seladi Polisi ini Nyambi jadi Pemulung
NASIONAL, SERBASERBI, - Kisah seorang purnawirawan polisi bernama Bripka (Purn) Seladi (47) di Malang, Jawa Timur, yang pernah viral disebut sebagai polisi pemulung.
Kilas Global 3 minggu lalu
Negara-negara ini ternyata Pernah Jadi Bagian dari Indonesia, Ada Filipina-Singapura
NASIONAL, - Sejarah tetaplah sejarah, demikian lah orang mengenang-nya, Indonesia jika kembali ke masa lalu ternyata begitu banyak sejarah terkait negara-negara yang dulu-nya pernah menjadi bagian Indonesia, walaupun saat ini berdiri menjadi negara terpis
Kilas Global 3 minggu lalu
Pemerintah gak Percaya, Sekarang Tingkat daya Beli Masyarakat Turun, Pasar Sepi
NASIONAL, Jakarta - Saat ini tingkat daya beli masyarakat turun, tidak lain disebabkan oleh alat tukar yakni uang tidak stabil di peroleh masyarakat.
Kilas Global 3 minggu lalu
Jaman Sosial Media, Apa saja Bisa dilihat Publik di Genggaman Tangan, Menlu Sugiono Tuai Kritik Netizen Pidato Belepotan
NASIONAL, - Dunia maya geger, sebuah akun X mengunggah Menlu Sugiono berpidato berbahasa inggris, namun sayang sekali dalam video dalam platform X itu Sugiono berpidato terbata-bata, netizen pun gerah sebab sang Menlu itu kurang pinter berbahasa inggris
Kilas Global 3 minggu lalu
Kasus Remaja 14 Tahun Bunuh Ayah dan Nenek dan Lukai Ibu masih Jadi Tandatanya
NASIONAL, HUKRIM, - Dunia kriminal di hadapkan kasus pelik alias aneh, anak remaja 14 tahun ini tikam ayah ibu dan nenek, ayah dan nenek tewas sedangkan ibu kritis dilarikan ke rumah sakit. Ada apa sebenarnya dengan remaja 14 tahun itu?
Terpopuler
1