Jakarta - Rekaman pembicaraan antara Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PLN, Sofyan Basir viral di media sosial. Rekaman itu pertama kali diunggah akun instagram walikota-parung (akun ini berganti nama menjadi pertahanan_sipil) Jumat (27/4/2018) dengan caption Dashyaaatttt...!!!! Mau kelanjutannya? Om butuh 1000 likes #MafiaMigas #RIwayarpertaminakiNI.

 

Akun tersebut mengunggah sebuah video yang berisi rekaman percakapan dengan cover tulisan Rini Soemarno dan Sofyan Basir. Dalam rekaman itu, keduanya menyinggung seseorang bernama Pak Ari.

 

Percakapan iti diduga soal fee dari proyek yang melibatkan PT Pertamina (Persero) dan PLN. Dugaan ini dibantah Kementerian BUMN. Sekertaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro menjelaskan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PLN Sofyan Basir benar melakukan diskusi namun hal tersebut bukan bagi-bagi fee.

 

Kini rekaman itu sudah terlanjur viral dan menuai respons hingga menuai respons berbagai pihak, termasuk anggota DPR. Presiden Joko Widodo pun diminta turun tangan menyikapi polemik ini.

 

Beredar rekaman pembicaraan, yang diduga lewat telepon, antara seorang pria dan wanita. Keduanya diduga membahas fee proyek.

 

Rekaman itu pertama kali diunggah akun instagram walikota_parung (kini berganti menjadi pertahanan_sipil), Jumat (27/4/2018) dengan caption 'Dashyaaatttt...!!!! Mau kelanjutanhya? Om butuh 1000 likes #MafiaMigas #RIwayarpertaminakiNI',

 

Akun tersebut mengunggah sebuah video yang berisi rekaman percakapan dengan cover tulisan Rini Soemarno dan Sofyan Basir. Dalam rekaman itu, keduanya menyinggung seseorang bernama Pak Ari.

 

Berikut sepenggal petikan rekaman pembicaran tersebut:

 

Pria (P): Kemarin gini. Saya juga kaget kan Bu, saya mau cerita sama Ibu, beliau kan panggil saya, pagi kemarin kan saya baru pulang.

 

Wanita (W): Ya, ya, kemarin ngomong sama bapak kemarin, yang penting gini lah, udah lah yang seharusnya ngambil ini Pertamina sama PLN, jadi dua-duanya punya saham lah pak, saya bilang begitu

 

P: Dikasih kecil kemarin saya bertahan Bu, ya kan, beliau ngotot

 

W: ...Sama PLN...

 

P: PLN. Waktu itu kan saya ketemu Pak Ari juga bu, saya bilang Pak Ari mohon maaf, masalah share ini kita duduk lagi lah Pak Ari. Ibu setuju bu

 

W: Saya terserah bapak-bapak lah, saya memang kan konsepnya sama-sama Pak Sofyan.

 

Sekertaris Kementerian BUMN Imam Apriyanto Putro menjelaskan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PKN Sofyan Basir benar melakukan diskusi namun hal tersebut bukan bagi-bagi fee.

 

Imam menyebut percakapan yang dilakukan mengenai investasi proyek penyediaan energi yang melibatkan PLN dan Pertamina. Dalam diskusi tersebut, baik Menteri BUMN Rini Soemarno maupun Dirut PLN Sofyan Basir memiliki tujuan yang sama yaitu memastikan bahwa investasi tersebut memberikan manfaat maksimal bagi PLN dan negara, bukan sebaliknya untuk membebani PLN.

 

Percakapan utuh yang sebenarnya terjadi ialah membahas upaya Dirut PLN Sofyan Basir dalam memastikan bahwa sebagai syarat untuk PLN ikut serta dalam proyek tersebut adalah PLN harus mendapatkan porsi saham yang signifikan. Sehingga PLN memiliki kontrol dalam menilai kelayakannya, baik kelayakan terhadap PLN sebagai calon pengguna utama, maupun sebagai pemilik proyek itu sendiri.

 

"Kami tegaskan kembali bahwa pembicaraan utuh tersebut isinya sejalan dengan tugas Menteri BUMN untuk memastikan bahwa seluruh BUMN dijalankan dengan dasar Good Corporate Governance (GCG)," kata Imam dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/4/2018).

 

Proyek apa sih yang sebenarnya dibicarakan? Berdasarkan informasi yang diperoleh detikFinance, Sabtu (28/4/2018). Percakapan Rini Soemarno dan Sofyan Basir tersebut adalah proyek storage LNG di Bojonegara, Serang, Banten yang akan dibangun oleh PT. Bumi Sarana Migas (BSM).

 

Terminal Penerimaan LNG Bojonegara dijadwalkan selesai dibangun 2020. Pertamina dan PT Bumi Sarana Migas akan membentuk Joint Venture (JV) untuk proyek Terminal Penerimaan LNG ini.

 

Di terminal ini rencananya akan ada juga fasilitas regasifikasi dan pembangkit listrik. Kapasitasnya 500 MMSCFD atau setara dengan 4 juta ton LNG.

 

Proyek storage LNG di Banten ini dibangun untuk mengantisipasi ancaman defisit gas di Jawa bagian Barat dan adanya kesiapan lahan yang dimiliki oleh salah satu anak perusahaan Kalla Group sejak tahun 1990an.

 

Rencana pembangunan proyek ini sejalan dengan keinginan pemerintah, agar perusahaan swasta mau berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur.

 

Dalam berita detikFinance, 16 November 2016, Juru bicara PT Bumi Sarana Migas, Nanda Sinaga, menjelaskan proyek Terminal Regasifikasi LNG ini merupakan gagasan dari Kalla Group yang kemudian ditawarkan kerja sama kepada PT Pertamina (Persero) pada 2013. Proyek infrastruktur Terminal Regasifikasi LNG ini akan dibangun dengan tingkat keandalan yang tinggi serta kompetitif dibanding dengan Terminal yang ada di Indonesia dan di regional.

 

Proyek Terminal Regasifikasi LNG Darat dengan investasi sekitar Rp 10 Triliun ini sepenuhnya akan dibiayai oleh pemenuhan modal pemegang saham serta pinjaman dari Lembaga Keuangan Jepang, yang terdiri dari Lembaga Keuangan Pemerintah Jepang dan Perbankan Jepang.

 

Dirut PLN Sofyan Basir membenarkan percakapan yang viral dengan Menteri BUMN Rini Soemarno. 

 

"Pembicaraan itu ada, antara saya dengan Bu Rini. Karena PLN setiap saat berkonsultasi sama Bu Menteri," kata Sofyan di sela-sela rakor BUMN di de Tjolomadoe, Karanganyar, Sabtu (28/4/2018).

 

Namun dia memastikan rekaman yang viral tersebut tidak utuh, sehingga menimbulkan pemaknaan yang berbeda. Pembicaraan tersebut sebenarnya mengenai kerja sama PLN dan Pertamina dengan perusahaan swasta dalam hal investasi penyediaan energi.

 

"Dalam kegiatan apapun jika bisnisnya PLN berkaitan langsung dengan pihak swasta, dan bisnis yang jangka panjang, kontrak 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, maka PLN berkeinginan ikut saham di perusahaan-perusahaan itu," ujar Sofyan.

 

Sofyan juga menegaskan bahwa proyek tersebut hingga saat ini belum terbentuk karena masih belum ada kesepakatan.

 

"Proyek itu enggak jadi jalan karena kita belum sepakat. Kami kan mintanya saham lebih besar. Gitu kan permintaan saya dalam komunikasi itu. Kami mintanya 30 persen," katanya

 

Merespons rekaman pembicaraan yang bocor itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR, Inas N. Zubir meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengambil tindakan tegas merespons rekaman pembicaraan tersebut.

 

"Pak Jokowi harus bertindak karena sudah jelas ada pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan Good Governance," kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Inas N Zubir saat dihubungi detikFinance, di Jakarta, Sabtu (28/4/2018).

 

Dia berkeyakinan bahwa rekaman percakapan antara Rini Soemarno dengan Sofyan Basir pun sudah menyalahi aturan. Dia menyebut sanksi yang setimpal adalah pencopotan jabatan.

 

"Ini masalah nepotisme jadi haris diberhentikan," kata Inas. (dtc).