Proyek IPAL Rp5 Miliar di Kabupaten Inhu ini Diduga Markup?

riauonecom.

RIAUONE.COM, RENGAT, INHU, ROC, - Proyek pengadaan pengolahan instalasi air limbah senilai Rp5 miliar di Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, menuai kritik masyarakat karena ada dugaan penggelembungan (mark up).

"Proyek itu dinilai kurang tepat, karena bertentangan dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup," kata salah seorang tokoh masyarakat Indragiri Hulu, Swandana (34) di Rengat, Selasa.

Ia mengatakan, pengadaan IPAL milik Diskes Pemkab Indragiri Hulu di sembilan unit Puskesmas rawat inap diduga terjadi penggelembungan anggaran dengan menggelondorkan anggaran mencapai Rp5 miliar.

Panitia Lelang bersama Pengguna Anggaran (PA) mengkondisikan pemenang lelang kepada PT Anugerah Utama Mandiri (AUM) asal Kota Pekanbaru untuk mendapatkan keuntungan sepihak dari kegiatan IPAL yang manfaatnya tidak skala perioritas dan mubazir.

"Karena ada dugaan markup sebaiknya pihak penegak hukum segera menyikapinya," harapnya.

Salah satu pemerhati hukum Riau, Alhamra Irawan juga mengatakan hal yang sama, dalam penggunaan APBD sebaiknya disesuaikan skala perioritas sehingga tidak terkesan mubasir.

Proyek pemerintah itu tidak dilengkapi rekomendasi UKL-UPL tentang lingkungan hidup yang sepatutnya pemerintah sendiri harus menjadi contoh publik tentang ketaatan peraturan dan perundang - undangan.

"Saya sangat menyayangkan kegiatan itu, hingga dapat membuat daerah ini semakin sulit karena hanya untuk kepentingan sesaat bukan untuk kepentingan umum mensejahterakan masyarakat," sesal Alhamra.

Ketua Panitia Lelang pengadaan pengolahan instalasi air limbah (IPAL) tahun 2013, H Yasniwan di Dinas kesehatan (Diskes) Pemkab Inhu memilih bungkam saat ditanyai tentang spek kegiatan maupun administrasi perencanaan kegiatan.

Yasniwan justru melempar tanggung jawab evaluasi tim panitia lelang yang dia pimpin kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kepada Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) selaku Pengguna Anggaran (PA) Diskes Pemkab Inhu.

"Silahkan konfirmasi ke Kadis atau PPK nya sajalah, nanti gak enak saya," elak Yasniwan.

Dia kembali mengatakan, pengadaan IPAL dengan pagu Rp5.040.000.000 dan HPS Rp4.989.000.000 dilelang setelah persetujuan PA yang menurutnya segala administrasi perencanaan sudah lengkap termasuk rekomendasi UKL-UPL hingga prinsip azas manfaat skala perioritas.

Pascalelang, sambung Yasniwan, PT AUM mereka tetapkan menjadi pemenang lelang, sekaligus pemegang kontrak dengan nilai tawar Rp4.969.000.000 setelah pembulatan. (ant/roc).

Berita Terkait

tahun lalu

Kasus Suap Proyek Basarnas, Kabasarnas Tersangka KPK Rp10 M Lebih, dan Punya Pesawat Terbang?

HUKRIM, - KPK menetapkan Kepala Basarnas (Kabasarnas) Marsekal Madya Henri Alfiandi sebagai tersangka dalam suap pengadaan barang dan jasa di Basarnas. Henri memiliki tota

tahun lalu

Korupsi Proyek BTS Bakti Kominfo, Megakorupsi Proyek BTS Rp 10 Triliun: Tanpa Libatkan Ahli, Ribuan Menara Tak Dibangun

NASIONAL, - Sidang perkara dugaan korupsi proyek penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2

2 tahun lalu

Macam-macam, Staf Ahli Kantor Bupati Deli Serdang Pamer Uang Miliaran Rupiah

VIRAL, TRENDING, - Macam-macam kelaku orang, tak itu pejabat atau masyarakat biasa, Staf Ahli Kantor Bupati Deli Serdang Pamer Uang Miliaran Rupiah

Video staf ahli kantor

2 tahun lalu

Apa kabar Megaproyek Meikarta? Kini Dituntut Konsumen yang Dulu Tertarik Iklan Aku Ingin Pindah ke Meikarta

NASIONAL, BISNIS, - Tidak main-main, lebih dari 100 konsumen apartemen Meikarta membuat komunitas dan bersama-sama mengadukan langsung kekecewaannya pada DPR, bahkan sampa

Komentar

Terkini

Kilas Global 5 hari lalu

Menteri ATR/BPN bersinergi dengan BUMN wujudkan Swasembada Energi

NASIONAL, BALI, - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyebut pihaknya berkomitmen untuk bersinergi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mewujudkan ketahanan energi, ketahanan pangan serta hiliri

Kilas Global 5 hari lalu

Pengamanan Tanah Rakyat dan Aset Negara menjadi Prioritas di 2025

NASIONAL, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid mengungkapkan prioritas kementeriannya pada tahun depan yakni mengamankan tanah rakyat dan aset negara.(14/11/24).

Kilas Global 6 hari lalu

Jejak tak Sedap Pemerintahan Jokowi, Ribuan Napi Penghina Jokowi Bakal Keluar Penjara

NASIONAL, POLITIK, - Presiden Prabowo Subianto melakukan gebrakan di awal pemerintahannya. Salah satu gebrakan itu adalah pemberian amnesti terhadap 44.000 napi.

Kilas Global 6 hari lalu

Menteri Nusron Komitmen Berikan Kemudahan terhadap Enam Layanan Kementerian ATR/BPN untuk Wujudkan Program Tiga Juta Rumah

NASIONAL, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid turut mendukung program Tiga Juta Rumah dengan berkomitmen memberikan kemudahan terhadap enam layanan yang ada di Kementerian ATR/BPN.