JAKARTA – Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dinilai dalam kondisi lampu kuning. Pasalnya, masyarakat mulai resah terhadap kondisi ekonomi, sosial, politik dan keamanan.

 

Demikian ditegaskan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Masyarakat (Lekat), Abdul Fatah dalam diskusi bertajuk Rekonsoliasi Gerakan Mahasiswa Dalam Mengawal Kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK di Jakarta, Kamis (12/1) sebagaimana dilansir JPNN.

 

Menurut Fatah, secara ekonomi kebijakan pemerintah menaikan harga BBM dan tarif dasar listrik (TDL) membuat masyarakat gamang. Kebijakan kenaikan TDL kapasitas 900 VA bukti pemerintah tak peka terhadap kalangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

 

“Kebanyakan pelaku UKM adalah pengguna listrik kapasitas 900 VA. Jika tarifnya tahun ini dinaikkan, maka banyak para UKM yang akan menjerit. Padahal dicabut subsidinya pun belum tentu betul-betul masyarakat miskin yang menerimanya,” ujar Abdul Fatah dalam rilisnya.

 

Menurutnya, anggaran untuk subsidi 900 VA ini hanya mencapai Rp 50 triliun. Sementara jika kebijakan ini ditunda, maka perputaran dana dari bergeraknya sektor UKM akan semakin positif lagi bagi pertumbuhan ekonomi.

 

“Mestinya kebijakan ini ditunda. Karena kondisi listrik yang 900 VA ini justru bisa menggerakkan UKM yang semuanya membutuhkan pasokan listrik yang besar,” ujar dia.

 

Apalagi saat ini, kata dia, masyarakat yang membayar listrik itu ternyata tidak dibayar per kwh. Melainkan ada beban pajak lain yang diberikan ke masyarakat, seperti pajak penerangan jalan. Sehingga orang membeli pulsa listrik Rp100 ribu, hanya sekitar Rp 60 ribu yang bisa dinikmati.

 

“Di saat daya beli yang menurun, kebijakan tersebut sangat tak populis. Apakagi saat ini banyak harga pangan yang melonjak naik. Tak hanya cabai. Kondisi ini membuat beban masyarakat semakin besar,” tandasnya.

 

Sementara dari segi sosial, banyak orang stress akibat kebijakan seperti ini sehingga berdampak pada banyaknya jumlah kekerasan terhadap anak, ibu rumah tangga, lansia dan lainnya.

 

“Bahkan penjambretan dengan kekerasan sudah dilakukan siang hari,” ucapnya.

 

Dari segi keamanan masyarakat, kata dia, masyarakat mengalami krisis kepercayaan terhadap polisi lantaran lebih menjadi pelindung pemerintah ketimbang masyarakat.

 

“Sedikit-sedikit main tangkap, main kenakan pasal,” ujarnya.

 

Sementara itu, pembicara lainnya Koordinator Aliansi Mahasiswa Indonesia, Hayaturrahman Amali menambahkan, sejauh ini kebijakan pemerintah tak sesuai dengan semangat pemerintah yang mau mengdepankan Nawacita.

 

“Karena faktanya kebijakan pemerintah masih jauh dari Nawacita. Fakta yang ada tidak sesuai dengan kampanye dulu. Di sinilah sikap kritis kami. Jika pemerintah pro rakyat kami dukung, tetapi jika sebaliknya kami akan selalu bersama rakyat,” ujar dia.(erm/net)