NASIONAL, TEKNO, - Hadirnya layanan internet Starlink milik Elon Musk disambut positif Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menkomarves), Luhut Binsar Pandjaitan. Menurutnya, Starlink dapat membuat masyarakat memperoleh akses layanan internet, pendidikan, hingga kesehatan yang lebih baik.

Menurut Luhut, hadirnya layanan internet berbasis satelit itu membuat menara Base Transceiver Station (BTS) tidak diperlukan lagi.

"Nggak perlu ada BTS-BTSan orang udah ada Starlink," kata Luhut dalam talkshow di Menara Global, Jakarta Pusat, Selasa (4/6/2024).

Luhut kemudian menjelaskan bahwa ada berbagai keunggulan yang dihadirkan Starlink di Indonesia. Mulai dari biaya telekomunikasi yang rendah, pembukaan akses masyarakat pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T), sampai layanan kesehatan.

Dalam aspek kesehatan, masyarakat 3T bahkan disebutnya bisa dapat melakukan konsultasi langsung dengan dokter yang berpengalaman di Jakarta.

"Di daerah terkecil bisa dapat advice dari dokter yang berpengalaman di Jakarta. Sampai pada titik nanti operasi juga dari jarak jauh bisa," katanya.

Di sisi lain, Luhut mengatakan bahwa pemerintah pada dasarnya memberi ruang bagi perusahaan telekomunikasi global, nasional, bahkan perusahaan telekomunikasi milik negara untuk berkompetisi. Sebab lewat kompetisi, perusahaan akan saling meningkatkan kapasitas untuk menyediakan layanan terbaik bagi masyarakat.

"Sebenarnya kita mau berikan kesempatan yang sama ke semua orang, saya kira akan memberikan juga servis bagus kepada masyarakat banyak, yang paling untung siapa? Masyarakat, kan? Kalau kau nggak bisa berkompetisi ya salahmu. Tugas pemerintah memberikan services yang sebaik-baiknya kepada masyarakat," imbuh Luhut.

Pernyataannya soal BTS tidak diperlukan lagi mendapat respons dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. Ia berbicara nasib PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dan kawan-kawannya jika BTS tak diperlukan lagi.

Erick mengatakan, pihaknya terbuka dengan persaingan. Hanya saja ia mengingatkan agar payung regulasinya harus menguntungkan Indonesia.

"Persaingan harus terjadi, tapi pajak harus dibayar di sini, pembukaan lapangan pekerjaan harus ada di sini, transfer teknologi harus ada dan perlindungan konsumen," kata Erick saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (7/6).

Menurunnya, investasi asing seperti Starlink memang dibutuhkan untuk Indonesia. Namun, jangan sampai regulasinya justru merugikan.

"Starlink saya rasa sangat diperlukan untuk daerah-daerah terpencil, tapi kalau Starlink ini misalnya nanti dipakai untuk sosial media apalagi ada pornografi, itu berarti kan masyarakat kita di desa akan bisa akses pornografi. Jangan sampai kita membuka penyelundupan, pornografi, ini yang harus menjadi ini (perhatian), kalau persaingan saya terbuka," tutup Erick. **