• Home
• Kilas Global
• Soal Aturan E-Commerce, Pelaku Industri: Bikin Para Penjual Lari

Kamis, 12 Desember 2019 08:47:00

Soal Aturan E-Commerce, Pelaku Industri: Bikin Para Penjual Lari

NASIONAL, - Para pemain industri e-commerce Indonesia mengkritik peraturan baru yang mewajibkan penjual daring untuk memperoleh izin pemerintah. Menurut mereka, itu akan meningkatkan biaya secara signifikan dan menghambat perkembangan e-commerce Tanah Air.

Di bawah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PMSE, seluruh penjual daring yang saat ini diperkirakan berjumlah lebih dari 10 juta, perlu meminta izin dari regulator untuk bisa berjualan di marketplace.

Aturan itu pun mewajibkan pasar daring menyimpan informasi di pusat data lokal serta menggunakan domain yang mencerminkan Indonesia. "(Proses perizinan) akan menjadi lebih mudah, dapat dilakukan secara daring dan gratis," kata Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto, dikutip dari DealStreetAsia, Rabu (11/12/2019).

Namun, para pelaku industri dan penjual daring justru menilai, aturan itu akan menghambat perkembangan UMKM dari segi penjualan daringnya, karena banyak dari mereka yang cemas izin itu akan digunakan untuk memajaki industri.

Seorang eksekutif di perusahaan e-commerce lokal yang menolak disebutkan namanya mengatakan, "itu akan menghancurkan industri dan kami sudah melihat vendor (mulai) meninggalkan platform kami."

Aturan baru itu lahir saat ekonomi internet Tanah Air bertumbuh dengan sangat tinggi, didukung oleh meningkatnya penggunaan ponsel pintar. Nilai ekonomi internet Indonesia sendiri diprediksi tumbuh tiga kali lipat menjadi US$133 miliar pada 2025, berdasarkan laporan Google, Temasek, dan Bain & Co.

Lebih lanjut, Tokopedia yang dibeking oleh SoftBank dan Alibaba punya pendapat serupa dengan eksekutif e-commerce lokal sebelumnya.

"Dengan persyaratan ini, hanya usaha besar yang dapat menjual produk mereka dengan mudah lewat platform daring," ujar perwakilan Tokopedia dalam keterangan resminya.

Sementara, Bukalapak menilai, izin bisnis bakal berdampak terhadap lebih dari lima juta mitra penjual dan lebih dari 2,5 juta agen perusahaan itu.

Tak cuma itu, para penjual kecil dianggap akan beralih menggunakan situs media sosial seperti Facebook; yang tidak dijangkau oleh peraturan baru, kata dua eksekutif industri.

Contohnya, Endy, penjual pigura tokoh animasi daring. "Jika (izin) wajib, saya sudah menyiapkan alternatif, seperti menjual melalui Instagram," imbuhnya, dilansir wartaekonomi. (*). 

tahun lalu

Merugikan Masyarakat, Satgas Blokir Situs E-Commerce Jombingo

NASIONAL, - Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan memblokir situs PT Bingoby Digital Kreasi atau Jombingo. Situs tersebut dinilai beroperasi tidak

4 tahun lalu

Ini Belasan E-Commerce di Indonesia yang Tutup, Ada Belanja.com, Matahari dll

NASIONAL, BISNIS, - Persaingan industri e-commerce tak ubahnya menjadi seleksi alam bagi pemilik lapak digital di Indonesia. Yang kuat bertahan, yang lemah hanya tinggal kenanga

5 tahun lalu

Impor Via E-comerce tak terbendung, Pemerintah siapkan regulasi bendung impor barang melalui e-commerce

Kita sudah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), meski belum final

NASIONAL, -  Pemerintah sedang menyiapkan regulasi untuk membendung masuknya impor baran

7 tahun lalu

Tidak Saja Sektor Ritel, E-commerce Juga Hantam Perbankan Konvensional

NUSANTARA,  – Jika anda perhatikan ketika mengunjungi suatu pusat perbelanjaan (mall), yang menjadi pusat keramaian pengunjung adalah bagian food court (kantin m