NASIONAL, Jakarta - Tiga polisi gugur saat menggerebek judi sabung ayam di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Way Kanan, Lampung, usai ditembak oknum TNI. Kasus ini mendapatkan kecaman serius dari berbagai pihak.

Mereka di antaranya AKP (Anumerta) Lusiyanto, Aipda (Anumerta) Petrus Apriyanto, dan Briptu (Anumerta) M Ghalib Surya Ganta. Oknum TNI yang diduga menembak tiga polisi itu juga telah ditangkap dan ditahan di Denpom Lampung.

"Saat ini oknum pelaku ditahan di Denpom Lampung," kata Kapendam II/Sriwijaya Kolonel Inf Eko Syah Putra Siregar kepada wartawan, Selasa (18/3).

Eko belum mengungkap jumlah dan identitas oknum TNI yang terlibat dalam kasus penembakan tersebut. Dia meminta semua pihak menunggu hasil investigasi secara lengkap.

Polisi menemukan 12 selongsong di TKP. Belasan selongsong peluru itu akan dilakukan investigasi dengan menggunakan laboratorium forensik berikut arah tembakannya.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan dirinya dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sepakat melakukan investigasi terkait penembakan terhadap tiga polisi saat penggerebekan judi sabung ayam di Way Kanan, Lampung. Dia mengatakan kasus itu akan ditangani hingga tuntas.

"Saya kira hari ini Pak Kapolda dan Pak Danrem sedang terus melakukan investigasi. Saya dengan Bapak Panglima sama, sudah sepakat bersama-sama melakukan investigasi dan menuntaskan hal-hal yang nanti ditemukan di lapangan," kata Sigit di Serang, Banten, Selasa (18/3/2025).

Anggota Komisi I DPR RI Farah Puteri Nahlia mengecam penembakan terhadap tiga polisi di Kabupaten Way Kanan, Lampung, oleh anggota TNI. Farah meminta agar insiden tersebut diusut tuntas dengan proses yang adil, transparan, dan independen.

"Ini bukan hanya tentang menegakkan hukum, tetapi juga tentang memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Proses pengusutan harus melibatkan pihak independen untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan yang mengaburkan fakta," ujarnya.

Farah juga menekankan pentingnya transparansi di setiap tahapan investigasi. Menurutnya, setiap perkembangan kasus itu perlu diketahui oleh masyarakat.

"Masyarakat berhak mengetahui perkembangan kasus ini. Transparansi adalah kunci untuk mencegah spekulasi dan hoaks yang dapat memecah belah bangsa," ujar Farah. sc:dtk/net/*