riauonecom, Pekanbaru, roc, - Bupati Rokan Hulu (Rohul) Achmad terancam dipanggil paksa penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Riau terkait laporan dari pihak PT Budi Murni Panca Jaya (BMPJ) yang mengadukan orang nomor satu di "Negeri Seribu Suluk" itu tentang menghasut warga Kepenuhan Timur untuk memanen tandan buah segar (TBS) kelapa sawit perusahaan tersebut.

 

Betapa tidak, sudah dua kali surat pemanggilan dilayangkan oleh penyidik Polda Riau, namun Bupati Rohul Achmad belum memenuhinya.

 

Kepala Polda (Kapolda) Riau Brigjen Pol Dolly Bambang H kepada wartawan usai Sholat Jumat, membenarkan pihaknya sudah memanggil Bupati Rohul sebanyak dua kali. 

 

Namun saat ditanya adakah kemungkinan Achmad akan dipanggil paksa, Kapolda Riau menyatakan; "Untuk pemanggilan paksa itu ada tahapannya. Panggilan pertama, panggilan kedua, dan panggilan ketiga. (Jika panggilan ketiga) tidak juga datang langsung kita bawa".

 

Ketika ditanya soal alasan bupati tidak hadir untuk memberikan keterangan, Dolly Bambang menyatakan dia tidak tahu persis, karena itu murni kewenangan penyidik. 

 

Pun saat dikejar apakah Bupati Rohul Achmad ada menghubungi dirinya, Kapolda Riau dengan tegas menyatakan tidak pernah berkomunikasi. "Itu bukan urusan saya. Itu urusan penyidik. Yang manggilkan penyidik,'' tukasnya.

 

Terlepas soal itu, informasi yang diperoleh di Polda Riau, Bupati Rohul Achmad dilaporkan manajemen PT BMPJ karena diduga menghasut warga Desa Kepenuhan Timur, Kecamatan Kepenuhan untuk memanen TBS kelapa sawit di lahan sekitar 300 hektare yang masih status konflik antara PT BMPJ dengan PT Agro Mitra Rokan (AMR).

 

Tidak ada informasi kapan panggilan pertama dilayangkan kepada sang bupati. Namun panggilan kedua dibenarkan Kepala Bidang Humas Polda Riau AKBP Guntur Aryo Tejo. 

 

Ketika dikonfirmasi wartawan terkait undangan kehadiran Bupati Rohul Achmad untuk memberikan keterangan sebagai saksi, via BBM pada Rabu (18/2/15), Guntur hanya menjawab singkat; "Betul tidak hadir di Ditresmum Polda Riau". (rtc/*).