KEPRI, BATAM, - Kasus 139 handphone (HP) Xiaomi Ilegal buatan China yang ditangani Polda Kepri masih menunggu penelitian dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri untuk P 21.

 

“Belum (P21) kami masih menunggu,” kata Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Kepri Komisaris Besar Polisi Budi Suryanto, Rabu (4/1/2017).

 

Sebelumnya, Polda Kepri telah menetapkan Edy alias A selaku Direktur PT Keprido Sejahtera (KS) dan sekaligus pemilik 139 HP tersebut yang masuk melalui Singapura.

 

139 barang bukti tidak memenuhi syarat untuk di perdagangkan karena tidak memiliki fitur bahasa Indonesia. Selain itu juga produk masuk ke Batam diduga secara ilegal.

 

Sementara Kasubdit I Ditreskrimsus Polda Kepri AKBP Feby Depot Parlindungan Hutagalung mengatakan, berkas yang dikembalikan JPU (P18) sudah dilengkapi dan dikirim kembali untuk menunggu tahap penyelesaian perkara (P21).

 

Selain Edy lanjutnya, tercatat sebagai Direktur PT KS juga terdapat nama Rustam sebagai Komisaris perusahaan penjualan handpone. Dalam menjalankan aktivitasnya, modus yang digunakan HP tanpa bahasa Indonesia itu disuntik pelaku dengan memasukkan beragam program.

 

Dalam label perangkat telekomunikasi merk Xiaomi tersebut, memuat keterangan merk Hanpdone dengan menggunakan tulisan China dan manual book dengan tulisan China.

 

“Sampai saat ini, kami masih terus lakukan penyelidikan dan koordinasi dengan ahli dari kementerian perdagangan dan telekomunikasi,” katanya.

 

Penyidik Ditreskrimsus Polda Kepri menerapkan dugaan Tindak Pidana dengan mempersangkakan pasal 104 Jo Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan/atau Pasal 52 Jo Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Dilansir sindo

 

“setiap pelaku usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri dan/atau barang siapa memperdagangkan, membuat, merakit, memasukan atau menggunakan perangkat telekomunikasi di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan persyaratan Teknis”. (*/roc).