riauonecom, Jakarta, - Tim Reformasi Tata Kelola Migas meminta PT Pertamina (Persero) membuka jumlah BBM yang diimpor, serta biaya produksi BBM yang dikeluarkan Pertamina.

 

Ini terkait dengan pembentukan harga BBM non subsidi seperti Pertamax. Biaya impor BBM akan menentukan berapa ongkos produksi dan pembentukan harga tersebut.

 

Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Faisal Basri mengatakan, dirinya meminta Menteri ESDM Sudirman Said memerintahkan Pertamina membuka data-data BBM yang diimpor Pertamina.

 

"Saya menuntut ke Pak Menteri untuk dibuka ke publik. Dibuka semua ini terkait dengan ongkosnya. Harga premium sudah Rp 8.500, pertamax Rp 9 950, jadi Rp 9.500 sudah untung. Yang namanya Rp 8.500 itu premium yang kita produksi Ron 88 tapi nggak cukup di-blending Ron 92," kata Faisal di kantor Kementerian ESDM, Jakarta,  Senin (24/11).

 

Bila semua data ini didapatkan, Faisal mengatakan, pihaknya bisa melakukan pembandingan dengan biaya di negara lain. Sehingga di masyarakat tidak terjadi perdebatan soal harga BBM yang ditetapkan oleh Pertamina. "Pemerintah harus minta Pertamina untuk buka," ujar Faisal. (*/et).

 

#detik