BENGKALIS, RIAU, -Beredar informasi secara luas ke kalangan masyarakat di Kabupaten Bengkalis kalau dalam minggu ini penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah turun ke Bengkalis. Turunnya penyidik KPK tersebut diduga kuat seperti rumor di kalangan masyarakat untuk mengusut proyek multiyears (My) Bengkalis pada masa bupati Herliyan Saleh. 

 

Informasi keberadaan KPK di Bengkalis itu cukup dipercaya karena pada Selasa (19/07/2016) saat acara Halal bi Halal Pemkab Bengkalis di halaman kantor bupati ada staf khusus dari KPK yang hadir disana. Kemudian juga beredar informasi kalau sejumlah penyidik KPK telah menyebar ke beberapa kecamatan untuk mengusut proyek My yang menelan anggaran Rp 2.4 trilyun yang semuanya bersumber dari APBD Bengkalis. 

 

Pegiat anti korupsi di Bengkalis Wan Sabri ketika diminta tanggapannya mengaku juga sudah mendengar informasi tersebut. Menurutnya, informasi itu mungkin saja benar, dan kalau memang betul KPK turun ke Bengkalis merupakan satu langkah maju, karena pada masa bupati Herliyan Saleh kasus korupsi di Bengkalis merajalela di hampir semua SKPD termasuk penjarahan APBD di BUMD PT.Bumi Laksamana Jaya (BLJ). 

 

"Mudah-mudahan informasi kalau penyidik KPK turun ke Bengkalis itu benar adanya. Kita sangat berharap adanya penanganan secara hukum terhadap proyek My yang tingkat keberhasilannya hanya diatas kertas serta statement di media saja, kalau ada progresnya ada yang 100 persen dan diatas 50 persen,"ungkap Wan Sabri, kamis (21/07/2016). 

 

Dilanjutkannya, dari enam proyek My yang dilelang hanya lima paket saja yang dilaksanakan pekerjaan fisiknya di lapangan. Namun kelima jalan yang dilaksanakan pembangunannya itu progresnya tidak ada yang mencapai 100 persen, kecuali jalan lingkar pulau Bengkalis yang diklaim Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bengkalis mencapai 100 persen. 

 

"Patut diragukan pernyataan dari stake holder di Dinas PU Bengkalis yang menyebut kalau jalan lingkar Pulau bengkalis volumenya mencapai 100 persen. Lihat saja kualitasnya, apakah layak dikatakan 100 persen atau tidak, masyarakat dapat menilai sendiri mutu pekerjaan dari rekanan,"papar Wan Sabri lagi. 

 

Sedangkan empat paket yang dilaksanakan yaitu jalan lingkar Pulau Rupat, jalan lingkar Duri Barat, Duri Timur dan Bukitbatu-Siak Kecil pekerjaannya terbengkalai tidak sampai 80 persen dan kualitasnya juga diragukan. Sedangkan jalan poros Duri-Sungai Pakning realisasinya malahan nihil atau nol persen. 

 

"Harapan kita, kalau memang benar KPK turun ke Bengkalis, pekerjaan proyek My itu dapat diproses secara hukum karena diduga bergulirnya proyek My itu sarat dengan kepentingan serta terjadinya kongkalikong,"tutup Wan Sabri. (boc/roc).