Jumat, 22 Mei 2015 10:22:00
BPJS : Peserta BPJS Ketenagakerjaan Jambi 180.000 orang
RIAUONE.COM, JAMBI, ROC, - Pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menyebutkan, jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Jambi baru mencapai 180 ribu orang, sementara tenaga kerja di daerah ini tercatat lebih kurang 1,5 juta orang.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Pusat Elvyn G Masassya dalam pertemuan dengan Gubernur Jambi Hasan Basri Agus di Jambi, Kamis, mengatakan banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan itu, salah satunya kurangnya sosialisasi.
"Itu sebabnya saya bertemu dengan Pak Gubernur, dan tentu di sisi lain meningkatkan kesadaran dari pekerja bahwa jaminan sosial ini adalah kebutuhan agar hidupnya bisa lebih baik," kata Elvyn.
Ia juga menjelaskan kedatangannya ke Jambi dalam rangka implementasi jaminan sosial di provinsi ini baik terhadap tenaga kerja formal maupun tenaga kerja informal.
"Pak gubernur memberikan dukungan sepenuhnya terhadap hal ini, bagaimana agar seluruh tenaga kerja ini bisa mendapatkan perlindungan atau jaminan sosial dari BPJS Ketenagakerjaan," katanya menjelasan.
Ini nanti akan ditindaklanjuti dengan pembentukan tim percepatan implementasi jaminan sosial antara tim dari BPJS Ketenagakerjaan dengan tim dari pemerintah Provinsi Jambi.
Namun untuk mendukung percepatan itu, BPJS Ketenagakerjaan kata Elvyn akan membuka tambahan tujuh kantor cabang baru di Provinsi Jambi, tujuannya agar seluruh pekerja fomal maupun informal di Provinsi Jambi bisa seluruhnya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Sementara itu, Gubernur Jambi Hasan Basri Agus, mengatakan, rendahnya peserta BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Jambi baru ia ketahui setelah diinformasikan oleh Dirut BPJS.
"Saya berterimakasih sekali kepada Pak Elvyn. Beliau juga menginformasikan tentang program jaminan sosial ketenagakerjaan yang ternyata di Jambi masih kecil dari target yang diharapkan. Saya pikir, setelah kita bicara tadi, akan ada tindaklanjutnya," kata gubernur.
Gubernur mengatakan perlu adanya sosialisasi dan membentuk tim percepatan sesuai imbauan BPJS pusat. Sebab dengan ikut program sosial ketenagakerjaan, tenaga kerja akan dapat dana pensiun.
"Berarti tenaga kerja sama dengan pegawai negeri, kepastian ini yang diharapkan. Oleh sebab itu, kita dukung penuh kegiatan ini. Ini memang program baru, jadi diperlukan sosialisasi yang intens dari pihak BPJS maupun dari Pemerintah Daerah," katanya. (ant/roc)
Share
Berita Terkait
Trik Rumah Sakit Ketahuan KPK, KPK akan Seret 3 Rumah Sakit karena Tipu Tagihan BPJS Kesehatan Rp34 M
Pengganti BPJS Kelas...? Pemerintah akan Terapkan Sistem Kelas Rawat Inap Standar di RS secara Bertahap
NASIONAL, KESEHATAN, - Pemerintah akan penerapan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di RS secara bertahap, mulai pada Januari 2023 hingga Juli 2025. Dengan demikian, p
Pihak BPJS Buka Suara Respons Viral Nakes Joget Bandingkan Layanan Pasien BPJS Vs Umum
NASIONAL, KESEHATAN, - Jagat dunia maya tengah dihebohkan oleh konten TikTok yang dibuat oleh sejumlah tenaga kesehatan (nakes). Yang membuatnya kontroversial, para nakes terseb
Heboh video di sosial media Nakes Joget TikTok Bedakan Layanan Pasien BPJS Vs Umum
NASIONAL, KESEHATAN, - Heboh video di sosial media yang dibuat oleh tenaga kesehatan (nakes). Kali ini, video viral tersebut berisi tiga orang Nakes yang tengah berjo
Komentar
Copyright © 2012 - 2024 riauone.com | Berita Nusantara Terkini. All Rights Reserved.Jasa SEO SMM Panel Buy Instagram Verification Instagram Verified