RIAUONE.COM, JAMBI, ROC, - Direktorat Kepolisian Perairan Kepolisian Daerah Jambi memiliki 12 unit kapal berbagai ukuran dengan jumlah personil 134 orang untuk mendukung dan mengawal penuh Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kelautan menuju poros maritim.

 

Direktur Ditpolair Polda Jambi, Kombes Polda Yulius Bambang K, di Jambi Sabtu mengatakan ke-12 kapal dan personil tersebut secara bergantian sesuai jadwal dengan melakukan pengawasan dan patroli di wilayah perairan laut dan sungai Provinsi Jambi.

 

Sebagai subsistem pemerintah, Polri mengemban tanggungjawab untuk program pemerintah dengan mengoptimalkan seluruh potensi untuk mendukung visi pemerintah sebagai poros maritim dan Ditpolair Polda Jambi sebagai pelaksana tugas utama fungsi kepolisian perairan miliki tugas pokok dan fungsi dalam memelihara keamanan dan ketertiban di wilayah perairannya.

 

Selain melakukan kegiatan pengawasan dan partroli di wilayah perairan, Ditpolair Jambi juga mendukung program poros maritim  dengan melakukan pembangunan kembali budaya maritim Indonesia meliputi program cinta bahari, kegiatan sambang desa pesisir, membentuk Bhabinkamtibmas Perairan.

 

Kemudian pihak Ditpolair Polda Jambi juga menjaga mengelola sumber daya laut dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pembangunan industri perikanan dengan menempatkan nelaya sebagai pilar utama.

 

Selain itu upaya Ditpolair Jambi dengan melaksanakan patroli perairan, pengawalan kapal niaga dan melaksanakan pengamanan kegiatan masyarkat.

 

Diplomasi maritim juga dilakukan dengan  mengajak warga atau masyaralat untuk menghilangkan sumber konflik di laut seperti aksi pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perampokan dan pencemaran laut.

 

Upaya ini dilakukan dengan kegiatan kerjasama semua lintas sektoral dan kerjsama seluruh unsur penegak hukum.

 

Terakhir, kata Yulius Bambang kegiatan yang dilakukan pihaknya adalah membangun kekuatan pertahanan maritim sebagai upaya menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim, serta menjadi bentuk tanggungjawab pemerintah dalam menjaga keselamatan pelaran dan keamanan maritim dengan menempatkan markas unit patroli sebagai ujung tombang didaerah perairan yang rawan tindak pidana dan pelanggaran. (ant/roc/*).