riauone.com

Menu Website

  • Minggu, 08 September 2024
  • Advertorial
  • Galeri
  • Foto
  • C S R
  • Index
    • Home
    • Jambi
    • Sekda Provinsi Jambi Buka Rakor Gangguan usaha dan Konflik lahan perkebunan
    Rabu, 13 April 2016 09:18:00

    Sekda Provinsi Jambi Buka Rakor Gangguan usaha dan Konflik lahan perkebunan

    Sekda Provinsi Jambi, Ridham Priskap
    JAMBI, PROVINSI, - Dengan adanya berbagai kasus yang muncul, perlu adanya koordinasi antara berbagai pihak (Instansi terkait, Perusahaan, Masyarakat) baik ditingkat Pusat maupun daerah.
     
    Sekda Provinsi Jambi, Ridham Priskap Selasa (12/04/2016) membuka secara resmi Rakor gangguan usaha dan konflik lahan perkebunan, turut mendampingi Sekretaris Disbun Jambi, Bastari mewakili Kadisbun yang berhalangan hadir, Dirjen Kementerian pertanian bidang konflik perkebunan, Suprihartono.
     
    Dikatakan oleh Ridham, masyarakat yang di Jambi terutama yang tinggal di daerah perkebunaan di Kabupaten Kota perekonomian mereka bergantung di Kebun Kelapa Sawit dan karet.
     
    "Dan juga diperusahaan yang ada di Kabupaten Kota se-Provinsi Jambi, ada lahan masyarakat yang hidup sebagai plasma dari perusahaan tersebut maupun sebaliknya yang bukan sebagai plasma,"terangnya.
     
    Provinsi Jambi untuk penanganan konflik mendapatkan penghargaan dari kemendagri dalam urut no 2, sedangkan untuk tingkat sumatera no 1.
     
    "Jadi disini diharapkan bagi dinas perkebunan selalu memberikan informasi serta mencari informasi bila terjadinya konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan,"jelasnya.
     
    Kadang-kadang bagi masyarakat juga menilai, ada perusahaan yang posisinya di desa mereka tetapi kurang memperhatikan akan sarana dan prasarana di desa mereka, atau memberikan CSR-nya.
     
    Di Jambi 2015, ada 39 konflik Perusahaan, 19 kasus konflik lahan perkebunan masyarakat.
     
    Peran Pemerintah Daerah/Bupati, Dinas yang membidangi Perkebunan di Provnsi dan Kabupaten perlu lebih ditingkatkan lagi, sehingga berbagai kasus perkebunan dapat diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat lokal (Daerah). (*).
    Share
    Berita Terkait
  • 3 tahun lalu

    Ketua Umum IKMR Provinsi Riau Lantik IKMR Bathin Solapan

    DURI-Ketua Umum (Ketum) IKMR Provinsi Riau, H Basrizal Koto, melalui Surat Keputusan Ikatan Keluarga Minang Riau  Provinsi Riau,nomor : 004/SK/ IKMR-Prov Riau/X/2021, 26 Ok

  • 3 tahun lalu

    Alamak Salah Ucap, Presiden Jokowi Sebut Kota Padang Jadi Provinsi Padang...

    NASIONAL, -  Presiden Joko Widodo sempat menyebut Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat sebagai "Provinsi Padang". 

    Hal itu diucapkannya saat memberikan sambuta

  • 3 tahun lalu

    Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto bersama Dirjen Minerba Meninjau langsung praktek Illegal Driling

    JAMBI, PROVINSI, PARLEMEN, - Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto baru-baru ini bersama Dirjen Minerba, Kapolda, Danrem, Sekda, dan Pejabat Provinsi serta Kabupaten Batang Har

  • 3 tahun lalu

    Surat Pengunduran Diri M Sanusi sudah diteruskan ke KPU RI

    JAMBI, PROVINSI, - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi telah menerima surat pengunduran diri M Sanusi, bahkan surat itu sudah diteruskan ke KPU RI.

    Jika tak meleset

    • Komentar
    Terkini
  • Menu:
  • Home
  • Riau Raya
  • Politik
  • Hukrim
  • Kilas Global
  • Parlemen
  • Kepri
  • Sosialita
  • Sport
  • Jambi
  • Otonomi
  • Nusantara
  • Serbaserbi

    • Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Karir

    Iklan

    RSS

    Kontak
    Copyright © 2012 - 2024 riauone.com | Berita Nusantara Terkini. All Rights Reserved.Jasa SEO SMM Panel Buy Instagram Verification Instagram Verified