PINANG – Aktivitas labuh jangkar di laut Kepri, ditaksir telah menimbulkan kebocoran keuangan negara hingga triliunan rupiah per tahun. Disinyalir, terdapat praktik pungutan liar (pungli) di sektor ini.

 

“Terkait laporan dugaan transaksi labuh jangkar yang menguap di perairan Kepri akan menjadi perhatian dan atensi serius Tim Saber (Sapu Bersih) Pungli Pusat,” kata Ketua Satgas Saber Pungli Pusat Irwasum Polri Komjen Pol Dwi Priyatno di acara Sosialisasi dan Rapat Kerja Unit Saber Pungli Provinsi Kabupaten/Kota di Aula Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Tanjungpinang, Jumat (7/4).

 

Dwi menegaskan, seluruh laporan yang masuk ke Tim Saber Pungli akan ditindaklanjuti. Pungutan uang jasa labuh jangkar di wilayah perairan Kepri, selama ini belum tersentuh. Selain Tim Saber Pungli, aparat penegak hukum lain juga mulai melirik sektor ini karena besarnya potensi penyimpangan di lapangan.

 

“Ini intruksi Menteri Koordinator Kemaritiman. Padatnya lalu lintas di perairan Kepri oleh kapal antarnegara, selama ini tidak sebanding dengan pemasukan bagi negara. Ini yang akan diselidiki,” katanya.

 

Menurut Dwi, proses penyelidikan sebuah kasus bukan hanya berdasar laporan dari masyarakat semata, tetapi juga berkat laporan tim intilejen yang mengawasi langsung ke titik-titik dugaan terjadinya praktik pungli.

 

Sebagai provinsi yang wilayahnya sekitar 96% merupakan perairan, Dwi menegaskan, potensi terjadi praktik-praktik pungli sangat besar. Tim Saber Pungli melibatkan sejumlah instansi dalam mengawasi berbagai aktivitas di laut Kepri. Salah satunya, Polairud, yang memiliki kapal dan pesawat, serta personel untuk membantu pantauan di laut.

 

Dwi mengatakan, penanganan kasus pungli di Kepri berbeda dengan daerah lain di Inonesia, khususnya yang daratan. Kepri mirip dengan Maluku, daerahnya memiliki banyak laut dan pulau, yang setiap harinya terdapat transaksi perekonomian.

 

“Kami akan berusaha dan bekerja keras mengungkap praktik-praktik pungli di laut Kepri,” tegasnya.

 

Sita Rp700 Miliar

Sejak dibentuk tahun 2016, Tim Saber Pungli sudah mengungkap 615 kasus pungli secara nasional. Di Kepri, tim ini sudah menuntaskan 4 kasus pungli. Adapun aset yang disita baik melalui operasi tangkap tangan (OTT) maupun lainnya mencapai Rp700 miliar lebih. Tim Saber Pungli menerima 29 ribu laporan dugaan praktik pungli dari pusat maupun daerah, seluruh Indonesia.

 

Dwi menegaskan, laporan-laporan yang masuk dari masyarakat, semuanya ditindaklanjuti oleh Tim Saber Pungli. Ada yang dilakukan verifikasi secara administrasi maupun klarifikasi langsung ke lapangan.

 

“Laporna yang paling banyak masuk dari masyarakat terkait pengurusan perizinan. Banyak laporan pungli di sektor ini,” katanya.

 

Dwi berharap semua elemen masyarakat dan instansi pemerintah maupun swasta berkomitmen memberantas pungli. Tim Saber Pungli tak akan berhasil memberantas pungli jika bekerja sendirian. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak takut melaporkan praktik pungli yang terjadi di dekatnya.

 

Meski sering melakukan OTT terhadap pelaku pungli, lanjut Dwi, Tim Saber Pungli tetap berusaha meminimalisir kasus. Caranya, dengan terus menggelar sosilisasi pencegahan ke seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli. Dari 7 kewenangan Tim Saber Pungli, terdapat upaya pencegahan yang salah satunya dilakukan dengan cara sosialisasi.

 

“Kalau terus menerus melakukan OTT, itu malah monoton. Kami inginnya pencegahan, agar masyarakat dan negara tidak dirugikan. Jadi, kerja Tim Saber Pungli ini tegas, terpadu, efisien dan ada efek jera,” katanya.

 

Di tempat yang sama, Kapolda Kepri Irjen Pol Sam Budigusdian mengatakan, di Kepri, Tim Saber Pungli telah melakukan 4 kali OTT. Dua kasus di Tanjungpinang dan 2 lagi di Batam.

 

“Semua pelaku yang masuk OTT, terkait perizinan,” katanya.

 

Sam ingin selain menangkap pelaku praktik pungli, tim ini juga melakukan upaya pencegahan dengan sosialisasi terhadap semua intansi terutama yang membidangi pelayanan masyarakat. Ia tidak mau Kepri memiliki banyak tersangka kasus pungli.

 

Pemberantasan praktik pungli juga berlaku di internal Mapolda Kepri. Sam menegaskan, jika ada anggotanya yang terlibat praktik pungli, sanksi yang diberikan jelas dan tegas, pemecatan tidak hormat.

Ia mengajak masyarakat Kepri untuk berani melaporkan praktik pungli.

 

“Yang penting punya bukti yang cukup, jangan juga asal melaporkan,” katanya.

 

Menurut Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Tim Saber Pungli sudah bekerja cukup baik di daerah ini. Hal itu ditunjukkan dengan adanya tersangka yang masuk OTT. Ia mengatakan, praktik pungli sangat merugikan masyarakat dan merusak tatanan kehidupan. Pungli juga dapat menghambat investasi dan merusak citra baik daerah.

 

“Bagimana investor mau menanamkan modalnya, bila baru pertama mengurus izin sudah dipungli. Saya rasa ini banyak terjadi, namun belum terbongkar saja,” katanya. dilansir sindo.

 

Nurdin meminta semua komponen saling sinergi, sehingga upaya pencegahan terhadap praktik pungli berjalan baik. Ia pun mendukung langkah Tim Saber Pungli yang ingin mengungkap dugaan pungli di sektor labuh jangkar.

 

“Memang yang begini-begini harus dibersihkan, agar tidak merugikan masyarakat dan negara,” katanya. (sin/roc).