• Home
• Kepri
• DPRD Kepri Gelar Paripurna Pandangan Fraksi Terhadap LPP APBD TA 2019

Senin, 29 Juni 2020 18:09:00

DPRD Kepri Gelar Paripurna Pandangan Fraksi Terhadap LPP APBD TA 2019

KEPRI, PARLEMEN, Tanjungpinang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau menggelar Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun Anggaran 2019 di Ruang Sidang Utama DPRD Kepri, Senin (29/06/2020)

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kepri Jumaga Nadeak. Ia menyampaikan bahwa berdasarkan LPP APBD yang disampaikan Plt Gubernur beberapa waktu lalu maka sesuai aturan digelar penyampaian Pandangan Fraksi

"Setelah penyampaian ranperda oleh kepala daerah kita akan mendengarkan pemandangan umum fraksi DPRD terhadap ranperda,"katanya

Fraksi PDIP, Lis Darmansyah dalam pandangan Fraksi mengatakan memberikan apresiasi atas keuangan pemerintah provinsi kepulauan Riau TA 2019 yang juga telah kembali mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian(WTP)

"Namun predikat Opini WTP tersebut tidak diartikan penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah sudah benar bersih sebab masih adanya ditemukan adanya catatan BPK yang harus ditindaklanjuti,"ucapnya

Fraksi Golkar, Asmin Patros mengungkapkan membangun dan mengembangkan kinerja berbasis teknologi informasi.

"Mengingat kemajuan teknologi tidak bisa kita hindari sehingga kesiapan SDM maupun infrastruktur di bidang Komunikasi kiranya harus mendapat perhatian,"paparnya

Fraksi PKS, Ing Iskandarsyah meminta Pemprov Kepri terkait penjelasan masalah dan bagaimana mengatasi retribusi tentang labuh jangkar.

"Karena ini sangat penting sekali, apalagi dengan kondisi ekonomi akibat wabah non alam terjadinya penurunan pendapatan daerah,"ujarnya

Fraksi Nasdem, Sahmadin Sinaga menjelaskan Keuangan daerah agar lebih terbuka agar masyarakat mengetahui.

"Penyampaian informasi keuangan daerah terbuka agar masyarakat mengetahui bagaimana kondisi darinoada keuangan Pemerintah Provinsi Kepri,"tuturnya

Fraksi Gerindra, Onward Siahaan menyampaikan peran BUMD untuk menjadi salah satu ujung tombak pemasukan daerah sampai saat ini tidak ada dan dalam laporan sebelumnya tidak ada.

"Dan kami belum melihat upaya maksimum dari pemerintah provinsi Kepri untuk memberdayakan BUMD ini,"terangnya

Fraksi Demokrat, Harlianto mengatakan terkait dengan pelayanan kesehatan  ditengah pandemi Covid-19 yang saat ini .

"Pelaksanaan dan anggaran dari pada untuk kegiatan Kesehatan ini harus lebih tepat sasaran,"jelasnya

Fraksi Harapan (Hanura PAN), Rudi Chua     mengatakan belum optimalnya ketersediaan tenaga pendidik dengan kompetensi yang menjadi salah satu permasalahan.

"Dinas pendidikan perlu lebih optimal dalam melaksanakan program kegiatan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut,"ujarnya

Fraksi PKB PPP, Sirajuddin Nur mengungkapkan dalam konteks belanja Pemerintah Daerah harus mengalokasikan belanja daerah secara adil dan proporsional.

"Sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat bermanfaat dan berdampak luas bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau,"katanya. (Lex)