Minggu, 19 Februari 2017 08:48:00
DPRD Kepri Muluskan Kenaikan Tarif Listrik
PINANG – Kenaikan tarif listrik PLN Batam akhirnya disetujui DPRD Kepri, kemarin. Kenaikan untuk 4 golongan pelanggan itu akan dimulai bertahap dan berlaku mulai Maret mendatang.
Kepastian naiknya tarif itu diungkap anggota DPRD Kepri Irwansyah usai rapat tertutup lintas komisi terkait kenaikan tarif listrik Batam di kantor DPRD Kepri di Dompak, Tanjungpinang, Kamis (16/2).
Menurut Irwansyah, ada 4 golongan pelanggan yang akan naik tarifnya bulan depan. Yakni golongan R1 dengan daya 1.300 VA yang sebelumnya Rp930 per KwH naik jadi Rp1.352,56 atau naik sebesar 45,4%. Golongan R1 dengan daya 2.200 VA tarifnya naik jadi Rp1.360 dari sebelumnya Rp970 per KwH atau naik 40,2.
Golongan R2 dengan daya 3.500 VA yang sebelumnya Rp1.422 naik jadi Rp1.508,67 per KWH atau naik 6,09%. Golongan sosial atau S3 dengan daya 200 kVA ikut dinaik dari Rp844, jadi Rp885,63 per KwH atau naik sebesar 4,9%.
Kenaikan tarif listrik itu, menurut Irwansyah, kemungkinan akan diberlakukan secara bertahap mulai Maret bulan depan. DPRD Kepri, katanya, memperhitungkan pembelian bahan bakar dan juga untuk investasi untuk pengoperasian di bulan Maret tersebut. Namun, kenaikan bisa juga diterapkan langsung.
“Untuk kepastiannya masih dilakukan penghitungan dan kajian. Nanti akan meminta pendapat dari BPS dan jasa keuangan lainnya untuk melihat dampak inflasinya, jika dilakukan kenaikan satu kali tahap dan dua kali tahap. Pembahasan hari ini selesai, dan persetujuan pembahasan ini akan diserahkan ke Ketua DPRD,” jelasnya.
Irwansyah mengatakan, posisi DPRD Kepri sulit saat menyetujui kenaikan tarif listrik PLN Batam karena melihat kondisi perekonomian masyarakat tengah menurun. Namun di sisi lain keberadaan daya listrik juga harus dipertahankan agar terus tersedia. Ia berharap masyarakat Batam menerima kenaikan tarif listrik PLN Batam itu.
“Kita juga memikirkan, agar jangan sampai terjadi pemadaman karena ketidakmampuan PLN sehingga terjadi kolaps. Jadi kita dalam membahas ini sangat mempedulikan masyarakat tidak sedikit pun mengabaikannya. Kami harus mengambil sikap agar bisa menyelamatkan semuanya, baik masyarakat dan juga PLN,” ujarnya.
Jika tarif listrik naik, irwansyah mendorong PLN Batam membangun pembangkit sendiri untuk mengurangi pembelian listrik dari pihak lain. “Kami juga akan dorong agar pembangkit di Tanjung Kasam II untuk segera di bangun,” ujarnya.
Anggota DPRD Kepri Rudy Chua mengatakan kenaikan tarif listrik PLN Batam tidak bisa dihindari. Namun, pihaknya berupaya agar kenaikan itu tidak memberatkan masyarakat dan juga tidak merugikan PLN.
“Jangan sampai kejadian pemadaman listrik seperti di Kota Tanjungpinang beberapa tahun lalu. Masyarakat tanjungpinang sudah merasakan kesulitan dan sengsaranya akibat kelangkaan listrik itu,,” katanya.
Ia mengusulkan agar kenaikan tarif listrik Batam itu tidak terjadi lagi, setidaknya dalam tiga hingga empat tahun ke depan. Ia mengatakan, kenaikan tarif listrik Batam ini berada di bawah tarif nasional. Bahkan dibawah tarif yang berlaku di Kota Tanjungpinang.
“Kita sudah berjuang dalam hal ini. Namun, melihat keadaan PLN Batam saat ini kesulitan dalam pengoperasiannya dikarenakan biaya produksinya yang naik, akhirnya kita setuju,” ujarnya.
Sekretarif Provinsi Kepri TS Arif Fadillah menyambut baik persetujuan DPRD Kepri atas usulan kenaikan tarif yang diajukan Gubernur Kepri itu. Ia menunggu persetujuan tersebut disampaikan ke Gubernur Nurdin Basirun agar segera bisa dibuatkan peraturannya.
“Nantinya ada Pergub terkait itu. Kita juga akan pelajari juga, apakah keputusan DPRD ini diberlakukan secara bertahap atau sekaligus. Nantinya akan dilakukan pembahasan lebih jauh. Pemerintah tentunya mengharapkan yang terbaik bagi masyarakat,” katanya.
Corporate Communication PLN Batam Benny Eka Putra yang dikonfirmasi mengatakan belum tahu adanya persetujuan kenaikan tarif listrik tersebut. “Nanti kalau ada, kita rilis,” katanya.
Sebelumnya, dalam pertemuan dengan Gubernur Kepri Nurdin Basirun Direktur Utama PLN Batam Dadan Kurniadipura mengatakan, kondisi keuangan PLN Batam dalam keadaan kritis. Apabila tak ada kenaikan tarif, PLN hanya akan beroperasi sesuai kemampuan mereka.
Apabila kondisi ini terus berlanjut, katanya, PLN akan kolaps dan bisa tidak beroperasi. Kondisi ini sebelumnya juga sudah mereka jelaskan lewat surat ke DPRD dan Gubernur Kepri terkait rencana pengurangan pasokan listrik yang akan dilakukan mulai awal tahun 2017. PLN Batam tahun ini hanya sanggup membeli bahan bakar USD5 juta per bulan, bukan USD6 juta lagi.
Karena itu, kata Dadan, PLN mengencangkan ikat pinggang, dan juga melakukan penghematan dan efisiensi agar bisa terus beroperasi seperti biasa. Kegaitan yang dianggap tidak penting dan bersifat seremoni, mereka hilangkan.
Dadan mengatakan bila tarif tak kunjung naik, ia memperkirakan PLN Batam hanya bisa beroperasi hingga Februari atau Maret. Selebihnya kemungkinan tidak akan sanggup lagi memenuhi pasokan listrik.
“PLN memang masih memiliki tabungan dan simpanan, namun apabila sampi Maret saya rasa sudah tidak sanggup lagi. Dan ini sudah saya sampikan kepada DPRD dan Gubernur, sehingga nantinya PLN tidak disalahkan lagi,” katanya. (sin/roc).
Share
Berita Terkait
DPRD Kepri Gelar Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi
PARLEMEN, KEPRI, - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggelar Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Penyelenggaraan Semiloka Pencegahan Ko
Ketua Bapemperda DPRD Kepri dan Gubernur Hadiri Acara Talks Show
PARLEMEN, KEPRI, - Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kepulauan Riau H. Lis Darmansyah, S.H bersama Gubernur Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad, S.E., M.M dan
Ketua DPRD Kepri : Staf khusus Gubernur Kepri tidak berfungsi
Masyarakat juga melihat tidak ada kontribusi mereka untuk Kepri. Jadi untuk apa dipertahankan
KEPRI, Tanjungpinang - Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Jumaga Nadeak, men
Wakil Ketua I DPRD Kepri : Masyarakat Majemuk merupakan Kekayaan Bangsa
KEPRI, - Sejak awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), para pendiri negara menyadari bahwa keberadaan masyarakat yang majemuk merupakan kekayaan bangsa I
Komentar