KEPRI, - Sejak dikeluarkannya Peraturan Kepala (Perka) BP Batam yang mengatur tentang besaran tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) yang baru, berbagai kalangan melakukan protes terhadap tarif baru UWTO tersebut.

 

Penolakan terang-terangan disampaikan kalangan pengusaha, LSM, warga pemukiman dan kelompok mengatasnamakan Melayu. Kali ini muncul selebaran penolakan tarif baru UWTO dari etnis Tionghoa di Batam.

 

Di dalam selebaran itu tertulis, berdasarkan hasil rapat mereka akan memasang spanduk "Tolak UTWO" dan apabila tidak digubris oleh BP Batam mereka akan melakukan aksi "Tutup Usaha".

 

Berikut isi selebaran:

 

"Saudara-saudara etnis Tionghoa Batam yang senasib dan seperjuangan. Oleh karena kenaikan UWTO yang sangat tidak masuk akal, maka melalui rapat para Sesepuh-sesepuh, Ketua-ketua dan Pemuka-pemuka masyarakat entis Tionghoa Batam. Maka mulai Senin, tanggal 31 Oktober kita sepakat akan mengadakan aksi solidaritas untuk menolak kenaikan tarif UWTO ini dengan cara memasang spanduk "Tolak UTWO" diruko atau bangunan tempat usaha masing-masing,"

 

"Dan apabila BP Batam tidak merespon tuntutan kita, maka kita akan mengadakan aksi "Tutup Usaha" selama 3 hari, mulai tanggal 7, 8 dan 9 November 2016, sebagai bentuk protes dan bentuk kekecewaan kita."

 

Belum diketahui asal dan pihak yang membuat selebaran ini. Yang tertulis adalah Tim Tolak UWTO. Demikian seperti dilansir batamnews. (*).