• Home
• Kepri
• Gubernur Kepri H.Ansar Ahmad meminta pemerintah pusat memberikan insentif bagi investor perikanan

Kamis, 25 November 2021 12:41:00

Gubernur Kepri H.Ansar Ahmad meminta pemerintah pusat memberikan insentif bagi investor perikanan

KEPRI, - Gubernur Kepulauan Riau H.Ansar Ahmad  meminta pemerintah pusat memberikan insentif bagi investor perikanan. Nelayan lokal akan dikirim mengikuti  pelatihan dan sekolah teknik pelayaran. 

Kondisi geografis Kepulauan Riau yang terdiri dari 2.408 pulau dengan 96 persen luas wilayahnya berupa laut menghadirkan tantangan sekaligus potensi. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menuturkan potensi sektor maritim di provinsi itu, khususnya industri perikanan,  sangat besar, namun belum termanfaatkan secara optimal.

"Potensi perikanan kami  1,1 juta ton per tahun; tapi saat ini baru termanfaatkan 33 persen," kata Ansar, Selasa, (23/11/2021). Tak cuma tangkap, perikanan budi daya di Kepulauan Riau juga menghasilkan berbagai komoditas ekspor unggulan, seperti lobster, kepiting, ikan kerapu, ikan betutu, udang belalang, gonggong, kerang, rumput laut, udang vaname, dan ikan tenggiri.

Meski ingin memaksimalkan potensi perikanan, Ansar tak ingin investasi dan pengembangan industri lantas meminggirkan  masyarakat. Untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing, kata dia, para nelayan akan diberdayakan melalui pelatihan-pelatihan. Nelayan-nelayan muda akan dikirim ke sekolah teknik pelayaran agar mampu menahkodai kapal-kapal besar.

Agar bisa menggenjot industri perikanan, Ansar mengimbuhkan, perlu dukungan dari pemerintah pusat dalam bentuk insentif fiskal dan nonfiskal, serta kemudahan perizinan.  "Dukungan APBN mesti banyak dikucurkan. Kalau itu terwujud saya yakin percepatan pembangunan di semua sektor di wilayah kepulauan akan terwujud," kata dia.

Menanggapi Ansar,  juru bicara Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Muryadi mengungkapkan, pemerintah tengah menyiapkan program penangkapan terukur. "Kami akan membuat  kebijakan perikanan secara terukur berbasis pada kuota. Nantinya,  semua wilayah pengelolaan perikanan akan dibagi menjadi beberapa zonasi."  (HMS/TIO).