PINANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri TS Arif Fadillah menyatakan, banyak pejabat Eselon II dan III Pemprov Kepri yang sudah meminta rekomendasinya dan Gubernur Nurdin Basirun untuk mengikuti lelang jabatan atau open bidding. Saat ini, Pemprov Kepri membuka pendafataran untuk 16 jabatan tinggi madya dan pratama.

 

“Para pejabat ini adalah mereka yang sebelumnya tidak dilantik,” kata Arif di kantornya, Dompak, Tanjungpinang, baru-baru ini.

 

Arif mengatakan, permintaan rekomendasi tersebut terkait data atau riwayat diri (curriculum vitae/CV), sebagai salah satu syarat mendaftar di lelang jabatan.

 

“Bagi pejabat yang ikut open bidding, dalam aturannya memang harus sepersetujuan kepala daerah. Saya selaku sekda harus ikut menandatangani juga,” ujar mantan Sekda Karimun ini.

 

Hal yang sama berlaku untuk pejabat di lingkungan pemerintah kota dan kabupaten yang akan ikut lelang jabatan di Pemprov Kepri. Mereka harus meminta persetujuan dari kepala daerah masing-masing. Saat ini, sejumlah pejabat yang sudah konfirmasi ikut mendaftar baru dari Bintan dan Batam.

 

“Dari daerah lain belum ada, termasuk dari kalangan TNI dan Polri,” ujarnya.

 

Menurut Arif, Nurdin Basirun sudah mendorong pejabat Eselon II dan III Pemprov Kepri mengikuti lelang jabatan ini. Dengan demikian, akan diketahui kemampuan dan kompetensi mereka.

 

Ia mengatakan, hasil lelang jabatan akan diserahkan kepada gubernur. Dalam satu jabatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilelang, panitia akan mengajukan minimal dua nama untuk dipilih gubernur.

 

“Nanti Pak Gubernur bisa menilai, kelebihan dari dua atau tiga nama yang diajukan sebelum ditetapkan memimpin OPD,” katanya.

 

Arif menegaskan, pejabat yang meraih rangking pertama pada seleksi lelang jabatan, belum menjamin bisa langsung terpilih menjabat OPD. Kewenangan akhir tetap berada di tangan gubernur sebagai pejabat pembina kepegawaian (PPK). Ia menjamin proses seleksi pada lelang jabatan ini digelar transparan dan akuntabel.

 

Panitia seleksi, selain dari Pemprov Kepri juga melibatkan akademisi untuk ikut menguji para calon pejabat. Di antaranya, Burhan dan Agus dari Unesa, Firdaus dari UNRI, dan Zamzami A Karim dari Stisipol Raja Haji Tanjungpinang.

 

“Saya selaku ketua panitia seleksi hanya merekap. Untuk menguatkan, kita juga melibatkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai pendamping. (*/sin).