TANJUNGPINANG, KEPRI, - Ratusan Aparat Sipil Negara (ASN) eselon II hingga IV di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tidak memperoleh jabatan alias nonjob.

 

Anggota DPRD Kepri Asep Nurdin, di Tanjungpinang, Jumat, mengatakan pejabat eselon 2-4 berjumlah sekitar 120 orang yang berasal dari pemerintah kabupaten dan kota pindah ke Pemerintah Kepri, menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi, dan kemungkinan sulit diselesaikan.

 

"Setelah pilkada serentak tahun 2015, banyak pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten dan kota pindah ke pemerintah provinsi. Ini permasalahan yang akan dihadapi karena keterbatasan anggaran dan jabatan," ujar Asep, kemarin.

 

Anggota DPRD Kepri asal Partai Hati Nurani Rakyat itu mengemukakan proses pemindahan pejabat tersebut juga tidak lazim. Seharusnya, proses pemindahan dilakukan berdasarkan permintaan dari Pemerintah Kepri.

 

"Kalau sudah ada surat permintaan itu, baru pemerintah kabupaten dan kota memindahkan pejabat tersebut," ucapnya.

 

Sementara kondisi sekarang, kata dia agak sulit dipercaya kalau Pemprov Kepri melakukan hal tersebut, karena mengalami defisit anggaran. 

 

Selain itu, Pemerintah Kepri akan merampingkan struktur organisasi tata kerja. Saat ini rancangan peraturan daerah terkait struktur organisasi tata kerja masih dibahas DPRD Kepri.

 

Kenyataannya, keinginan Pemprov Kepri bertolak belakang dengan realita yang terjadi sekarang.

 

"Pemerintah menginginkan struktur organisasi yang ramping, tetapi kaya fungsi," ujarnya.

 

Masing-masing pejabat yang baru pindah itu, dipastikan akan bersaing dengan pejabat yang sudah lama mengabdi di Pemprov Kepri. 

 

"Kami berharap mutasi tidak dilakukan pemerintah sebelum Perda SOTK disetujui,"  katanya. (ant/roc).