PINANG – Pemprov dan DPRD Kepri tidak memiliki pilihan lain kecuali harus menyetujui usulan kenaikan tarif listrik untuk golongan rumah tangga karena khawatir kelistrikan Batam, Bintan dan Tanjungpinang bergantung pasokan PLN Batam.

 

Plt Distamben Kepri Amjon mengatakan pemerintah tidak menginginkan listrik di Batam yang saat ini sudah baik dan juga sudah menyuplai kelistrikan Bintan dan Tanjungpinang, ke depannya ada masalah. “Saya tidak mau kalau ada pemadaman bergilir di Batam,” kata dia usai rapat dengar pendapat dengan DPRD, Kadin Kepri, PLN Batam dan Yayasan Lembaga Konsumen Batam (YLKB) di Dompak kemarin.

 

Hanya saja, Amjon meminta kenaikan tarif dihitung lebih cermat lagi agar tepat sasaran dan tidak membuat rumah tangga tidak mampu membayar. Sebab penghitungan ada potensi kesalahan sehingga malah merugikan masyarakat.

 

Sementara sepanjang rapat Pemprov dan DPRD Kepri menunjukkan sinyal akan menyetujui usulan kenaikan tarif yang disodorkan PLN Batam. Namun sampai kemarin belum ada kesepakatan meski pembahasan sudah digelar berkali-kali sepanjang satu tahun terakhir. Pada dasarnya, Amjon mengakui sudah waktunya penyesuaian tarif listrik.

 

“Tapi untuk waktu dan besaran ini yang belum ketemu, yang jelas pasti akan ada kenaikan,” kata dia.

 

Sementara berdasarkan kajian Distamben Kepri angka yang ideal untuk penyesuaian tarif PLN Batam sebesar Rp1.352. Angka itu disebut sudah tepat sasaran agar tidak memberatkan masyarakat dan di sisi lain cukup untuk PLN Batam. Pasalnya, hanya pelanggan listrik berdaya 1.300 VA dan 2200 VA yang akan membayar lebih mahal dengan tarif baru.

 

Hati-Hati Salah Hitung

 

Ketua Komisi III DPRD Kepri Saproni mengatakan usulan kenaikan tarif jadi prioritas untuk segera diselesaikan. “Tinggal waktu dan besaran menjadi masalah. Kami tidak ingin masyarakat dibebani tapi kita juga tidak ingin listrik di Batam ada masalah ke depannya,” kata Saproni.

 

Menurut dia, pihaknya saat ini juga belum mendapatkan angka yang pas untuk penyesuaian tarif PLN Batam tersebut, meskipun yang diajukan Distamben dan PLN Batam sebesar Rp1.352. Ia menilai angka tersebut masih perlu dikaji kembali, pasalnya jika dihitung dengan kenaikan tersebut keuntungan yang akan didapat hanya 2,9 persen. Kemudian juga muncul usulan penyesuaian tarif ini harus secara bertahap. Usulan itu yang mengganjal persetujuan.

 

Anggota DPRD Kepri Rudi Chua meminta PLN Batam bijak menyikapi penyesuaian tarif terutama menahan diri dengan tidak mengeluarkan pernyataan ataupun ancaman yang meresahkan masyarakat. “Kami tidak anti (kenaikan), tapi kami harus punya alasan yang benar-benar pas sebelum menyetujui ini,” katanya.

 

Head of Commercial Departement PLN Batam Solider Sinaga mengatakan penyesuaian tarif listrik murni karena keuangan PLN Batam yang terus defisit. Sementara di sisi lain perseroan harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan berinvestasi. “Jadi pengajuan kami ini bukan semata-mata untuk mencari keuntungan semata atau urusan lainnya,” katanya. Dilansir sindo.

 

PLN, lanjut dia, juga berniat memperluas suplai listrik sampai ke pulau-pulau sekitar Batam, bukan hanya Bintan dan Tanjungpinang saja. Dia juga menegaskan penyesuaian tarif sama sekali tidak bersinggungan dengan tarif listrik bisnis dan industri. Sebab itu pihaknya menjamin dengan adanya kenaikan tarif listrik tidak akan mengganggu dunia usaha di Batam. “Harga jual listrik sekarang harga jual 2014 lalu. Sementara ekonomi sudah tumbuh. Tarif baru untuk keberlangsungan listrik ke depan,” papar dia.

 

Pengusaha Menolak

 

Sementara, Ketua YLKB Fachri Agusta mengatakan keberatan tarif PLN Batam disamakan dengan tarif nasional bila melihat kondisi perekonomian masyarakat yang saat ini masih lesu. Karena itu pihaknya meminta kepada DPRD Kepri untuk mengkaji penyesuaian tarif listrik tersebut. Pihaknya meminta tarif baru ini harus lebih rendah dari tarif nasional. “Untuk menghindari beban yang berat atas tarif listrik maka beban yang selama ini dibebankan kepada konsumen harus ditiadakan,” ujarnya.

 

Sedangkan Ketua Harian Kadin Kepri Heri Supriadi tetap menegaskan pengusaha menolak kenaikan tarif listrik Batam. Penolakan Kadin didasarkan atas pertimbangan kondisi makro ekonomi Kepri saat ini yang lagi lesu.

 

Kadin memandang kenaikan pelanggan rumah tangga tetap berimbasmenyasar dunia usaha, terutama masyarakat kecil dan menengah yang juga menjadi pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Selain berdampak bagi masyarakat, kenaikan tarif PLN akan berdampak pada tuntutan buruh atas kenaikan upah minimum. “Karena listrik menjadi salah satu pokok utama komponen hidup masyarakat,” ujarnya.

 

Penolakan Kadin juga mengarah ke alasan dibalik kondisi keuangan PLN Batam yang merugi, padahal 2016 dan 2017 kondisi bisnis secara makro tidak jauh berbeda. Sementara 2016 PLN masih membukukan laba. Kadin justru berpendapat, agar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral bersama Menteri Negara BUMN meninjau kembali pengelolaan listrik di Batam. “PLN persero seharusnya juga harus ikut bertanggung jawab sebagai perusahaan induk PLN Batam,” jelas dia.

 

Kadin lalu menyoroti aksi perseroan PLN Batam yang mendirikan sejumlah anak perusahaan yang berkemungkinan malah menyebabkan kinerja perseroan tidak efisien dari belanja tahunan karena terjadi pembengkakan biaya. (sin/roc).