KEPRI, BATAM – Penerapan tarif pajak baru mulai awal Maret lalu menuai penolakan dari kalangan pengusaha. Jika tetap dipaksakan, dikhawatirkan justru menjadi ancaman bagi dunia usaha.

 

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri turut angkat bicara menanggapi kebijakan Pemko Batam dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batam yang menaikkan tarif pajak salah satunya sektor hiburan itu. Tarif baru ini tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Batam Nomor 7 tahun 2017 tentang Pajak Daerah revisi Perda Nomor 5 tahun 2011.

 

Ketua Apindo Kepri Cahya mengatakan, langkah pemerintah tersebut dinilai sangat bertolak belakang dengan semangat Pemko Batam sendiri untuk menggenjot sektor industri pariwisata. Pasalnya dengan menaikan pajak sejumlah jasa hiburan tentu sudah pasti berimbas pada sektor pariwisata yang baru-baru ini digalakan oleh Pemko Batam dan Badan Pengusahaan Batam.

 

“Rasanya bukan langkah populer zaman sekarang menaikkan pajak untuk menggenjot pemasukkan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Apalagi dengan menaikan sampai 35 persen. Saya rasa tidak manusiawi,” kata Cahya, Minggu (11/3/2018).

 

Cahya mencontohkan seperti halnya refleksi dan pijat yang juga dinaikkan pajaknya dari 15 persen menjadi 35 persen, hal ini tentu tidak masuk akal. Di mana menurut dia para terapis kerja keras sampai keluar keringat, Pemko Batam dengan gampangnya memungut 35 persen dari hasil keringat para terapis.

 

Ia mengatakan, seharusnya Pemko Batam berupaya meningkatkan pelayanan untuk menaikkan pendapatan APBD, bukan menaikkan pajak. Seperti halnya kebijakan membangun infrastuktur, otomatis harga tanah menurut dia juga ikut naik, sehingga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga akan mengalami kenaikan dengan sendirinya.

 

“Itu saya kira kebijakan yang lebih tepat, jika dibandingan dengan menaikkan pajak jasa hiburan,” jelasnya. (SIN/*).