RIAUONE.COM, BATAM, KEPRI, - Rencana Pemerintah Kota Batam memecat 4.138 Honorer di Batam tidak hanya akan menambah daftar pengangguran di Batam, tapi juga berpotensi membuat pelayanan publik terganggu.

 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pendidikan, dan Dinas kesehatan yang paling terancam. Di Dinas Kebersihan dan Pertamanan ada 808 tenaga harian lepas (THL).

 

Jika THL ini diberhentikan semua, maka Batam berpotensi menjadi lautan sampah dan jalanan yang biasanya bersih menjadi kotor.

 

Kondisi paling berbahaya jika tenaga honorer yang di Dinas Pendidikan Kota Batam di-PHK semua. Apalagi jumlahnya paling besar, yakni mencapai 1.863 orang. Mayoritas guru. Sekolah-sekolah di Batam bisa kekurangan guru.

 

Namun yang paling mengkhawatirkan jika seluruh tenaga honorer di Dinas Kesehatan di diberhentikan yang jumlahnya mencapai 370 orang. Layanan kesehatan di sejumlah puskesmas bisa terganggu.

 

Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Batam, M Sahir yang dikonfirmasi mengenai hal ini mengatakan, THL di SKPD Dinas Pendidikan maupun tenaga kontrak di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) akan tetap dipertahankan.

 

"Kalau itu bisa tetap berjalan," kata Sahir.

 

Menurutnya, ratusan THL di DKP masuk kategori buruh. Anggarannya dialokasikan dari dana kegiatan. "Kalau tak diperpanjang, bisa kotor Batam ini," kilahnya.

 

Sedangkan THL Dinas Pendidikan, termasuk guru honor, bisa didanai melalui anggaran bantuan operasional sekolah (BOS) maupun komite sekolah. Sehingga tak membebani anggaran daerah.

 

Sahir menambahkan, saat ini BKD masih melakukan verifikasi data jumlah tenaga kontrak yang diangkat melalui SK Wali Kota maupun SK Kepala SKPD.

 

Sementara Kabag Humas Pemko Batam, Ardiwinata mengatakan verifikasi yang dilakukan tim sudah rampung. "Tinggal menunggu keputusan (Walikota)," kata Ardi yang tak mengetahui persis jumlah THL yang sudah diverifikasi dan disulkan tim ke Wali Kota Batam. (btp/roc).