JAKARTA, NUSANTARA, -  Terkait dengan wacana penghapusan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium di Jakarta saat ini, Organisasi Angkutan Darat (Organda) menilai tidak tepat waktu. Hal itu dikarenakan, sarana transportasi umum di Ibukota masih amburadul sehingga kebijakan tersebut hanya akan melahirkan penderitaan bagi masyarakat, terutama kalangan bawah.

 

Meski mengaku sangat mendukung rencana tersebut, Ketua DPD Organda DKI Jakarta, Shafruhan Sinungan menilai, saat ini waktunya dianggap tidak pas untuk menerapkan kebijakan tersebut.

 

“Rencana Pak Ahok ini bukannya salah, kami dukung, tapi masalahnya kalau sekarang ini belum tepat waktu,” tuturnya.

 

Menurut Shafruhan, kebijakan penghapusan Premium di Ibukota dapat direalisasikan apabila semua moda transportasi publik sudah mendukung dan terintegrasi, mulai dari akses di kota sampai ke kawasan pemukiman warga. Dipastikan penghapusan premium tidak akan memberatkan masyarakat.

 

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengusulkan bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium tidak lagi dijual di Jakarta.

 

Namun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku akan mempertimbangkan usulan tersebut. “Saya belum sempat rapat detail dengan Pertamina dengan Pemda DKI, kita lihat positif dan negatifnya," kata Dirjen Migas Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja belum lama ini di Jakarta.

 

Wiratmaja menegaskan, dengan dihapus atau tidaknya Premium hal itu tak akan memengaruhi anggaran subsidi. Pasalnya, subsidi BBM jenis Premium memang sudah dihapus sejak beberapa waktu lalu. Hanya saja, pilihan BBM yang bisa dikonsumsi masyarakat Jakarta bisa berkurang.

 

“Kita rapatkan dulu dengan Pertamina karena ini kan bukan subsidi, mungkin Pemda DKI punya alasan, tapi kan variasi pilihan masyarakat berkurang, kita lihat nanti positif negatifnya,” tambah dia.

 

Ahok mengakui, bahwa pihaknya sudah membicarakan dengan pihak Pertamina agar disiapkan surat-surat yang diperlukan untuk menghapus subsidi premium di Jakarta. “Karena polusi, juga memboroskan uang negara. Nah, model ini yang kita lakukan,” ujarnya.

 

Menurut Ahok, masyarakat tidak bisa beralasan tidak mempunyai uang. Karena saat ini, di Jakarta sudah ada fasilitas yang menunjang.

 

“Kalau rakyat enggak punya uang, ya udah mending punya transportasi, punya perumahan, punya perut yang kenyang. Terus anaknya sekolah juga ada KJP. Sakit, ada BPJS. Jadi enggak ada alasan,” tandasnya. (et/*).