RIAUONE.COM, JAKARTA, ROC, - Komisi VII DPR RI berpendapat, pungutan dana ketahanan energi bisa masuk sebagai sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun, DPR menegaskan dana yang bakal digunakan untuk mengembangkan energi baru dan terbarukan tidak ada dalam Undang-undang (UU) Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi.

 

"Karena begitu dia mengajak masyarakat, berarti ada pungutan dari masyarakat melalui mekanisme pembelian dari premium dan solar. Kalau itu dalam bentuk pungutan dari masyarakat, maka UU nya apa? UU nya UU Nomor 20 tahun 1997 tentang PNBP," papar Wakil Ketua Komisi VII, Satya W Yudha, Kamis (31/12).

 

Satya menjelaskan, dalam UU PNBP terdapat berbagai peraturan pemerintah (PP) pendukung, seperti PP untuk tarif ret‎ribusi kehutanan. Dengan begitu, pemerintah bisa memasukan PP dana ketahanan energi dalam UU PNBP.

 

"‎Begitu masuk UU PNBP, nanti PP nya merefer ke UU PNBP. PP nya khusus mengenai dana ketahanan energi," terangnya. (okz/roc).