PEKANBARU, RIAU, - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2016 Kota Pekanbaru sudah disahkan, Jumat (23/9/2016).

 

Meski sudah disahkan, DPRD juga meminta Pemko untuk kembali merevisi draf APBD Perubahan. Revisi yang diminta DPRD lantaran adanya selisih angka bantuan khusus dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau ke Pemko Pekanbaru.

 

"Bantuan Khusus dari provinsi, jadi antara Peraturan Gubernur (Pergub) dan Peraturan Walikota (Perwako) itu ada pebedaan atau selisih angka. Itu kan bantuan khusus harus dijabarkan ke APBD melalui Perwako. Angkanya di pergub kalau tidak salah itu Rp169 miliar. Ada selisih Rp40 miliar," kata Syahril saat dikonfirmasi usai sidang.

 

Menanggapi itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru, Alek Kurniawan menyebut waktu APBD Murni disahkan dan setelah berjalan, keluar Pergub bahwa provinsi memberikan bantuan keuangan kepada Pemko. Tapi, kata Alek itu tidak masalah secara undang-undang, secara aturan itu dibenarkan. 

 

"Dan kita terima itu, dan kita tahapannya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), kita melakukan perubahan Perwako terhadap penjabaran APBD. Di APBD Perubahan ini kita lakukan penyesuaiannya, laporan ke DPRD nya itu menjadi penerimaan," sebutnya.

 

Lanjutnya, bantuan provinsi sebesar Rp169 miliar setelah keluar Pergub itu. Setelah diverifikasi lagi, ternyata yang bisa dilaksanakan Pemko itu lebih kurang Rp123 miliar. Tapi terakhir diupdate lagi, kurang dari Rp100 miliar yang bisa dilaksanakan oleh Pemko Pekanbaru.

 

"Kita tidak bisa laksanakan karena nomenkelatur tidak sesuai dengan kenyataan dilapanga. Contohnya di Dinas Pendidikan itu ada kita diberi bantuan untuk MTSN itu kan bukan tupoksi kita. Seharusnya provinsi memberi bantuan ke Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Karena tupoksi itu di kementerian agama makanya kita tidak bisa jalankan itu," terangnya. (*).

source: halloriau