RIAUONE.COM, PEKANBARU, RIAU, ROC, - Kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berlangsung di Pekanbaru Riau, mulai hari ini, Minggu 22 November 2015. Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga alumni organisasi ini, dijadwalkan akan membuka perhelatan ini. 

 

Namun sayangnya, persiapan kongres ke-29 HMI ini diwarnai aksi ricuh dan banyak protes. Dari urusan teknis penyelenggaraan seperti soal penginapan, hingga permintaan kader organisasi ini atas berbagai fasilitas dan pendanaan.

 

Pengamat Sosial Riau Rawa El Hamady mengecam para aktivis HMI ini. Ia mempertanyakan banyaknya alumni HMI yang umumnya, adalah orang-orang hebat, tapi organisasi ini malah masih mengandalkan dana bantuan dari pemerintah untuk mengelar acaranya. Salah satunya, kucuran dana APBD Riau senilai Rp 3 miliar. Ini lebih besar ketimbang anggaran untuk penanggulangan asap.  

 

"Banyak alumni hebat di HMI di level pejabat negara hingga pengusaha, kenapa masih memakai APBD?" kata Rawa El Hamdy, Sabtu 21 November 2015.

 

Rawa menyebut sejumlah alumni HMI tersebar di banyak posisi, dari Wakil Presiden, Menteri, Badan Pemeriksa Keuangan, DPR, Kejaksaan hingga Kejaksaan Tinggi. Belum lagi banyak di antaranya menjadi pengusaha. 

 

Seharusnya kata Rawa, untuk mengadakan kongres tersebut HMI tidak harus meminta atau menerima bantuan dari pemerintah. HMI mesti pintar mencari dana sendiri. Kegiatan bisa dibiayai dengan menggalang dana dari alumni yang jumlahnya sudah mencapai ratusan ribu orang sukses di berbagai sektor. "Bukan terima bantuan pemerintah daerah," katanya.

 

Dengan begitu, ada dari masyarakat nantinya juga bakal meragukan pergerakan mahasiswa yang selama ini dikenal pengontrol kebijakan pemerintah setelah menerima bantuan untuk kongres. "Masyarakat akan mempertanyakan itu," jelasnya.

 

Meski begitu kata Rawa, bantuan dari pemerintah tidak bisa dikatakan sebagai upaya meredam pergerakan kritis mahasiswa. Sebab dia melihat untuk di Riau sendiri pergerakan mahasiswa tidak begitu kuat. Kucuran dana APBD Riau yang diterima mahasiswa lebih disebabkan oleh peran alumni HMI yang posisinya lebih strategis dari Gubernur Riau. " Ini tidak realistis," kata Rawa,

 

Rawa mempertanyakan penggunaan dana pemerintah untuk HMI yang besarannya melebih anggaran publik lainnya. Termasuk dalih dalam kongres itu akan ada rekomendasi terhadap pemerintah yang dibawa HMI untuk masyarakat Riau. "Apa iya untuk perubahan masyarakat Riau? Kan kita tidak tahu?" kata Rawa. 

 

Pun juga alasan untuk menggenjot perekonomian masyarakat. Menurut Rawa, alasan itu tak masuk akal karena perekonomian secara otomatis bakal berjalan tanpa harus ada bantuan dana dari pemerintah untuk menggelar acara. 

 

Hal itu disebabkan lebih kurang seribu kader HMI dari setiap provinsi datang ke Pekanbaru dengan biaya yang dibawa oleh peserta itu sendiri, dengan sendirinya bakal terjadi transaksi ekonomi seperti hotel, transportasi dan konsumsi. "Ada atau tidaknya bantuan pemerintah dalam acara itu yang namanya ekonomi akan tetap berjalan," katanya.

 

Namun yang menjadi pertanyaan kata Rawa, uang Rp3 miliar yang katanya akan kembali ke masyarakat Riau itu masih diragukan untuk masyarakat. HMI harus bisa jelaskan ekonomi yang bagaimana membantu masyarakat. Sebagai contoh dia melanjutkan, apakah mahasiswa menyediakan stand untuk Usaha Kecil Menengah berdagang di area kongres, atau pun untuk konsumsi apakah mahasiswa telah berkoordinasi dengan pelaku usaha rumah makan di Pekanbaru dalam kegiatan itu. "Kalau ada seperti itu masuk akal alasannya. Semua harus ada indikatornya," jelasnya. (*).

source : tempo