• Home
• Nusantara
• Imbas Stop Kerja Sama, Media Australia 'Serang' Panglima TNI

Jumat, 06 Januari 2017 20:56:00

Imbas Stop Kerja Sama, Media Australia 'Serang' Panglima TNI

Jakarta - Tidak lama setelah TNI menghentikan sementara kerja sama dengan militer Australia, beberapa media Negeri Kangguru itu menuliskan beberapa pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang dianggap kontroversial. Mulai dari soal pengungsi China hingga ambisinya menjadi RI 1. 

Australia Broadcasting Corporation (ABC) misalnya, yang memuat artikel berjudul "Indonesia's military chief threatens Chinese refugees, will 'watch them be eaten by sharks" yang diterbitkan 6 Januari 2017. 

Artikel yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia di laman Australia Plus Indonesia itu kemudian diberi judul "Panglima TNI Mengatakan Pengungsi China "Bisa Dimakan Hiu"". Artikel dibuat dari suatu footage stasiun TV berita swasta Indonesia. Dalam footage itu, Gatot disebut berbicara di suatu forum yang dihadiri oleh mahasiswa. 

Salah satu pernyataan yang disorot adalah tentang pembunuhan terhadap pengungsi asal China di laut. Menurut keterangan yang didapat ABC, Jenderal Gatot pernah berbicara di depan mahasiswa mengenai kekhawatirannya akan kemungkinan adanya kekurangan pangan di China, yang akan menyebabkan jutaan warga China akan mengungsi ke kawasan Asia Tenggara.

Dalam berita itu disebutkan, Jenderal Gatot mengatakan bahwa Menteri Pertahanan Malaysia memberitahu dia bahwa khawatir dengan kemungkinan tersebut, dan Menhan Malaysia tersebut mengatakan tidak akan bisa menghentikan gelombang pengungsi tersebut.

"Saya mengatakan kepadanya bahwa saya tidak takut. Bila mereka datang ke sini, mereka akan datang lewat laut. Ketika mereka berada di tengah laut, saya akan memotong 10 sapi di tengah laut. Ini akan membuat hiu berdatangan. Setelah itu, saya akan menembaki kapal-kapal mereka, mungkin menggunakan senjata ringan, sehingga kapal mereka bocor dan mereka akan dimakan oleh hiu," ujar Gatot sebagaimana diberitakan ABC itu.

Selain itu, ABC menyebut Jenderal Gatot Nurmantyo adalah jenderal yang kritis terhadap Australia yang sebelumnya mengeluarkan pernyataan bahwa Australia berusaha merekrut tentara Indonesia untuk menjadi sumber intelijen. Gatot jugalah yang memutuskan kerja sama militer dengan Australia saat ada prajurit di sana yang melapor mengenai materi pelajaran 'ofensif' mengenai Papua Barat yang dipasang di markas pasukan komando Australia SAS di Perth. Menurut berita ABC, Indonesia tampaknya melunakkan sikap mengenai penghentian kerjasama dengan mengatakan penghentian itu hanya untuk kursus bahasa.

detikcom menelusuri bahwa video itu saat Panglima TNI berbicara di depan 80 presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dalam acara Seminar "Peran Mahasiswa dalam Mengawal Kedaulatan Republik Indonesia" di Universitas Trisakti pada Jumat, 11 November 2016 lalu.

Selain ABC, media Australia The Courier menuliskan kiprah Gatot dalam artikel "Why Indonesian general Gatot Nurmantyo halted military ties with Australia" edisi 5 Januari 2017. Dalam artikel itu, Gatot disebut sebagai "Indonesia's hardline military chief Gatot Nurmantyo has little love for Australia".

The Courier juga menyitir pernyataan Gatot pada Maret 2015 yang menyatakan bahwa usaha Timor Timur untuk memisahkan diri dari Indonesia adalah bagian perang proxy Australia untuk mengamankan ladang minyak di Celah Timor.

Media itu juga menyitir pernyataan sumber anonim dari Fairfax Media bahwa ambisi Gatot adalah menjadi presiden Indonesia. "Gatot punya ambisi menjadi presiden atau wakil presiden. Dan pada saat yang sama, banyak orang di militer tak senang dengannya. Ini adalah jalan yang baik baginya untuk memoles kepercayaan akan nasionalismenya," jelas sumber itu.

detikcom mengkonfirmasi 'serangan' media Australia itu ke pihak TNI. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Wuryanto memilih untuk berkoordinasi terlebih dahulu dengan Jenderal Gatot.

"Begitu ya? Saya akan koordinasikan dulu dengan Panglima soal hal ini. Akan saya sampaikan nanti," ujar Kapuspen TNI Mayjen Wuryanto pada detikcom, Jumat (6/1/2017).(fjp/iy)