PEKANBARU, RIAU, - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tanggapi dengan santai terkait Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) yang dikeluarkan Kepolisian Daerah (Polda) Riau. 

 

JK bahkan membalikan pertanyaan awak media dengan mengatakan apakah bukti-bukti yang diajukan sudah cukup dalam memproses sebuah persoalan dari sisi hukum. Meski begitu mantan Ketum Golkar ini menyatakan semuanya bisa dievaluasi jika memang ada hal-hal yang menjerat jika terbukti melakukan pembakaran.

 

"Kita pemerintah tentu mengikutinya, kita juga menghargai hukum. Tapi itu bisa dievaluasi, seberepakah bukti-bukti yang diajukan itu sudah cukup," kata JK usai membuka acara Hari Lingkungan Hidup se Dunia yang dilaksanakan di Siak Sri Indrapura, Jumat (22/7/16). 

 

Lebih lanjut, JK juga reaksi negatif yang ditujukan negara tetangga yang memprotes terjadinya asap disebabkan Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlahut). Baik terjadi di Riau mau pun di daerah Indonesia lainnya.

 

"Negara tetangga juga harus fair. Jangan hanya mendapatkan udara sejuk saja. Kalau kalau dalam keadaan susah ya sama susahlah. Yang lebih menderitakan orang Riau, Jambi. Jangan hanya menyalahkan, kalau mau bantulah," papar JK.

 

Namun sebelum reaksi miring itu ada, JK juga menyatakan Indonesia selalu mengupayakan penanganan maksimal dalam melakukan pencegahan mau pun penanggulangan Karlahut. 

 

Diantaranya dengan mengerahkan kekuatan personil TNI, kepolisian, pemerintah daerah termasuk masyarakat peduli api. Kemudian upaya lainnya dengan melakukan retorasi gambut dengan mengelola lahan untuk mencegah terjadinya kebakaran. 

 

"Terjadi disamping alamiah, terpenting kita berusaha. Beberapa langkah sterus diuapayakan dengan meretorasi gambut. Kemudian mengerahkan kekuatan seperti tni/polisi, pemerintah daerah, masyarakat peduli api," ujar JK. (rtc/roc).