KPK Telusuri Asal-usul Rekening Gendut 10 Kepala Daerah

Minggu, 11 September 2016 07:55:00

KPK Telusuri Asal-usul Rekening Gendut 10 Kepala Daerah

JAKARTA, NUSANTARA, - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengungkap temuan 10 kepala daerah berekening gendut. Temuan itu berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

KPK pun menyebut temuan itu sebenarnya bukan hal aneh, sebab disinyalir lebih dari 10 kepala daerah memiliki rekening melimpah. Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

"Itu (rekening gendut) sebenarnya sudah sesuatu yang umum, tak hanya sepuluh, banyaklah mungkin. Tapi kan kita enggak boleh menyebut mana-mana saja," kata Saut di sela acara lomba lagu 'Suara Antikorupsi', di Bandung, Sabtu (10/9/2016).

Dorongan KPK untuk mengusut temuan itu, menurut dia tentu akan ditindaklanjuti. Lembaga antirasuah tersebut tidak akan tinggal diam. "Ini tanggung jawab kita," terangnya.

KPK mengaku, akan terus berkoordinasi dengan PPATK untuk tahu lebih jauh para kepala daerah yang memiliki duit berlimpah. "Kalau kita meminta (data), biasanya mereka (PPATK) akan memberi. Tapi sekarang kita belum ada spesifik ke mana," tandasnya. (mdk/*).

Berita Terkait

5 bulan lalu

Trik Rumah Sakit Ketahuan KPK, KPK akan Seret 3 Rumah Sakit karena Tipu Tagihan BPJS Kesehatan Rp34 M

2 tahun lalu

Bupati Meranti dan Sejumlah Pihak di OTT KPK?

NASIONAL, - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan operasi tangkap tangan atau OTT di Meranti, Riau. KPK menangkap tangan Bupati Meranti Muhammad Adi.

"Benar, tadi

3 tahun lalu

Kuansing Punya Cerita, ini Kronologi KPK Tangkap Tangan Bupati Andi Putra

NASIONAL, - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kuantan Singingi (Bupati Kuansing) Andi Putra menjadi tersangka suap yang berhubungan dengan perpanjangan izin p

3 tahun lalu

Geger, tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan Novel Baswedan dkk didepak Firli Bahuri dari KPK

NASIONAL, - Para pegawai yang tidak lulus TWK kini sudah resmi didepak oleh Firli Bahuri dari KPK. Per 30 September, mereka sudah bukan lagi pegawai lembaga tersebut.

Nove

Komentar

Terkini

Serbaserbi 18 menit lalu

Lima Manfaat Menyediakan Berbagai Metode Pembayaran Digital

BISNIS, - Salah satu tren pembayaran populer saat ini adalah keleluasaan masyarakat dalam menggunakan berbagai metode pembayaran digital. Hal ini tak mengherankan, karena metode ini dapat memproses pembayaran dengan cepat dan praktis digunakan.

Kilas Global 24 jam lalu

XTransfer Bermitra dengan OCBC Bank untuk Perluas Bisnis Internasional

SHANGHAI, CHINA - XTransfer, platform pembayaran perdagangan lintas batas B2B terdepan di dunia dan peringkat satu di Tiongkok, dan OCBC Bank, grup layanan keuangan terbesar kedua di Asia Tenggara, mengumumkan kemitraan.

Kilas Global 24 jam lalu

JOYPOLIS SPORTS Resmikan Pembukaan Kompleks Unggulan Pertamanya di Luar Negeri, JOYPOLIS SPORTS HONG KONG

HONG KONG SAR - TOKYO JOYPOLIS, taman hiburan dalam ruangan terbesar di Jepang, baru-baru ini mengadakan acara peluncuran merek saudaranya JOYPOLIS SPORTS, dengan membuka kompleks unggulan pertamanya di luar negeri - JOYPOLIS SPORTS HONG KONG.

Kilas Global 24 jam lalu

ZJLD Raih Penghargaan Keunggulan Tata Kelola Perusahaan dan ESG Hong Kong 2024 dari CHKLC

HONG KONG SAR - ZJLD Group Inc (ZJLD atau Perusahaan, kode saham SEHK: 06979. HK), perusahaan minuman keras pertama di Hong Kong, dengan bangga mengumumkan, grup ini memenangkan "Penghargaan Keunggulan Tata Kelola Perusahaan dan ESG Hong Kong 2024 ya

Kilas Global 24 jam lalu

PPN 12 Persen Peninggalan Rezim Jokowi tahun 2021, Rakyat Ketar Ketir Awal 2025 Mulai Berlaku

NASIONAL, BISNIS, - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit menjawab pernyataan elite Partai Gerindra yang menilai ada andil PDIP dalam pengesahan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang menjadi dasar k

Politik 24 jam lalu

Ketakutan Rakyat Terhadap Pajak, Pro-Jokowi Sorot PDIP soal PPN 12%: Suara Terbesar di DPR Jangan Cuci Tangan

NASIONAL, POLITIK, - Kelompok relawan Pro-Jokowi (Projo) merespons sikap PDIP soal kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% berlaku 1 Januari 2025. Projo mengungkit PDIP pemilik suara terbesar di DPR yang turut mendorong Undang-Undang (UU) Nomor 7

Riau Raya 24 jam lalu

Meriahkan MTQ Kabupaten Bengkalis Ke-49, Bupati Bengkalis Buka Pagelaran Lampu Colok

BENGKALIS - Guna memeriahkan perhelatan Mushabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) ke-49 Tingkat Kabupaten Bengkalis, Camat Mandau laksanakan malam pagelaran lampu colok Tahun 2024.

Kilas Global 2 hari lalu

Guangzhou Development Zone Aims to Build a Bridgehead for the opening up of Guangzhou, China

GUANGZHOU, CHINA - 20 December 2024 - This year marks the 40th anniversary of the establishment of the Guangzhou Development Zone.

Riau Raya 2 hari lalu

Ikuti Sosialisasi Pelayanan Publik, Pj Bupati Siap Tingkatkan Kualitas Pelayanan

INHIL, Tembilahan - Pj. Bupati Inhil yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia, H.Muammar Gaddafi menghadiri acara Sosialisasi Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024, Jum'at (20/12/2024) di Gedung Engku Kelana

Riau Raya 2 hari lalu

Pemdes pangkalan Batang tingkatkan pengelolaan Komplek makam tua wisata Religi di Bengkalis

BENGKALIS, PANGKALANBATANG, - Pemerintah Desa (Pemdes) Pangkalan Batang Kecamatan Bengkalis terus berusaha meningkatkan Objek wisata religi yang di miliki desa tersebut.

Terpopuler