RIAU, NUSANTARA, - Ratusan Massa dari Solidaritas Masyarakat Kabupaten Bengkalis (SMKB) berunjuk rasa di Kantor Bupati Bengkalis dengan berbagai macam tuntutan terhadap kepemimpinan Bupati Amril Mukminin, Selasa.

 

Massa juga menuntut masalah Perda tahun 2012 tentang pembentukan desa pemekaran yang diduga cacat hukum.

 

Selain itu, para massa yang berunjuk rasa juga menuding Bupati Bengkalis mengangkangi aturan terkait mutasi pejabat yang diduga tidak sesuai kemampuan para pejabat.

 

"Pejabat yang tidak memiliki prestasi, seperti adik kandungnya yang awalnya pegawai di Dinas Perhubungan, sekarang menjadi kepala Bagian Umum di pemerintah Kabupaten Bengkalis, apa prestasinya, bahkan pejabat ini dikabarkan sering tidak masuk kantor, mau jadi apa pemerintah kita ini," kata salah satu orator unjuk rasa, Kusmayadi saat melakukan orasinya.

 

Para pengunjuk rasa juga menanyakan hubungan Bupati dan Wakil Bupati yang saat ini dinilai tidak harmonis.

 

"Baru beberapa bulan saja memimpin sudah berkelahi seperti ini, dan pasti akan berdampak buruk pada pembangunan daerah kita," katanya.

 

Para unjuk rasa, menginginkan Bupati dan Wakil Bupati langsung turun kelapangan untuk menghadapi massa, namun karena keduanya tidak ditempat para pengunjuk rasa langsung ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bengkalis.

 

Sesampainya di gedung Dewan, dengan waktu yang tidak begitu lama para unjuk rasa disambut langsung Ketua DPRD Heru Wahyudi, dan dengan dikawal oleh kepolisian, serta Satpol PP, Ketua DPRD mengundang 10 orang perwakilan dari massa untuk masuk ke dalam gedung guna mendengarkan aspirasi para massa tersebut. (ant/*).